Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it.

This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pada Institusi Pendidikan X. Penyediaan kebutuhan barang dan jasa secara cepat dan tepat waktu sebagai penunjang dalam kegiatan operasional dan pengajaran sangatlah penting. Sistem informasi pengadaan barang dan jasa diharapkan akan mempermudah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Analisis dan perancangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa Institusi Pendidikan X menggunakan metode FAST Framework for the Application of System Thinking . Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan stakeholder.

---

ABSTRACTFocus of this study is the procurement of goods and services at an Educational Institution X. A timely procurement process to support operational and academic activity is very crucial. The procurement information system is expected to ease the process of procurement. The Analysis and design of procurement information system at Educational Institution X is employed using FAST Framework for the Application of System Thinking method. This study shows that the analysis of the problem and identification of users rsquo requirement of the expected system are necessary to produce system design that meets the requirement of business process and stakeholders."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."

"Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal.

---

This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews.

The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control."

"ABSTRACTTujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel. Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Penulis berpendapat bahwa sistem yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang qualified, pengalaman serta moral dan etika yang baik. Penulisan ini akan mengkaji dua permasalahan, yaitu pertama peranan lembaga-lembaga dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada pengadaaan barang dan jasa. Penelitian mempergunakan metode yuridis normatif, hasil penelitiannya diharapkan mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta tidak terjadi kebocoran pada anggaran negara oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan."

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, yaitu pelanggaran yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), dalam hal ini adalah praktik favoritism dan persekongkolan, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan akibat dilakukannya pelanggaran tersebut ditinjau dari keberlakuan peraturan yang berlaku pada lingkungan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yaitu Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PTK 007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik favoritism dan persekongkolan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS merupakan perbuatan melawan hukum terhadap PTK 007. Perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan karena PTK 007 merupakan peraturan yang resmi yang dibuat oleh instansi yang berwenang, yaitu BP MIGAS, untuk menetapkan suatu regulasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor KKS termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor KKS."

"Electronic auction has been exercised by PTI Garuda indonesia in various cases and specially in procurement on advertising agency services. The author opinion here is that the auction 's approach which has been conducted by the company had resulted also budget's efficiency beside another fair steps. The steps are initiated by online registration and many provisionals requested before. Afterward the auction itself ran in bidding toward procurement of good and service justly. transparently and efficiently with also comply under the Law number 5 year 1999 particularly to article 3 the law."