Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah bendasitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalamupaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat pentingbagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiilatas perkara yang sedang diperiksa. Dalam prosespersidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapatmemberikan keterangan yang berfungsi atau bernilaisebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangansaksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Padatahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barangbukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakanatau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampaiproses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi.Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasantersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan.Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedurpelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalamskripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang buktimenurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secarasah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatanpembuktian barang bukti yang telah melalui prosespelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadapbarang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasanyang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan.Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegahtimbulnya permasalahan di kemudian hari."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan. "

"ABSTRAKDalam rangka pembuktian suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia (KUHAP) dikenal lima alat bukti yang sah, yaitu 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. surat-surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki nilai yang sama untuk mernberi keyakinan kepada hakim, namun masing-masing alat bukti menjalankan peran yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dari alat bukti tersebut. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ialah keterangan yang diberikan/disampaikan seseorang di sidang Pengadilan, yang sebenarnya patut untuk diragukan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena sifat yang terdapat pada umumnya dalam diri seseorang yang tidak juga terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Dengan demikian persoalannya adalah bagaimana dari pada alat bukti keterangan saksi itu berperan dalam rangka pembuktian tindak pidana"

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis tahap pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi fraud proyek pengadaan PT NCT. PT NCT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan memberikan penyediaan pengadaan barang dan jasa kepada pelanggannya. Namun, hingga tahun 2021 sejak berjalannya proyek pengadaan tahun 2016, ke delapan pelanggan PT NCT belum melunasi pembayaran walaupun proyek telah selesai dilaksanakan. PT RJ dipilih sebagai dasar analisis pengumpulan dan evaluasi bukti. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi yang belum sesuai dengan teori adalah pada wawancara investigasi dan laporan hasil pengumpulan bukti. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi kepada PT SM Consulting untuk menyusun perencanaan investigasi dengan baik, mulai melakukan wawancara secara tatap muka, dan menambahkan unsur tindak pidana pada hasil pengumpulan bukti. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di PT SM Consulting.

---

This internship report aims to analyze the stage of collecting and evaluating evidence of fraud investigations of PT NCT's procurement projects. PT NCT is a company engaged in telecommunications by providing procurement of goods and services to its customers. However, until 2021 since the running of the procurement project in 2016, the eight customers of PT NCT have not paid off the payment even though the project has been completed. PT RJ was chosen as the basis for the analysis of evidence collection and evaluation. Based on the results of the evaluation carried out, it shows that the collection and evaluation of investigative evidence that is not in accordance with the theory is in the investigation interview and the examination result report. Therefore, a recommendation was given to PT SM Consulting to prepare a good investigation plan, start conducting face-to-face interviews, and add elements of criminal acts to the results of the examination. This internship report also discusses self-reflection during the internship at PT SM Consulting."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi audit investigatif fraud pada pihak pengelola apartemen KLM, yaitu PT HIJ. Setelah selesainya kontrak PT. HIJ dalam mengelola apartemen KLM terdapat beberapa kasus yang ditinggalkan PT. HIJ. Kasus ini berhubungan dengan penyalahgunaan, penggelembungan biaya, dan fraud yang dilakukan oleh PT. HIJ. Hal inilah yang diselidiki oleh KAP QWE untuk membuktikan benar adanya terjadi fraud oleh PT HIJ di apartemen KLM dan dikaitkan dengan teori yang akan dijadikan tolak ukur dan sebagai bahan rekomendasi terkait prosedur audit investigatif

---

This internship report discusses the evaluation of fraud investigative audits at the management of KLM apartments, namely PT HIJ. After completion of the contract PT. HIJ in managing KLM apartments, there are several cases where PT has abandoned them. HIJ. This case relates to abuse, cost overruns and fraud committed by PT. HIJ. This is what KAP QWE investigated to prove that there was true fraud by PT HIJ at the KLM apartment. This is also related to the theory that will be created benchmarks and as recommendation material regarding the investigative audit procedures"

"Dalam era teknologi informasi yang berkembang saat ini, pelaku kejahatan juga memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya. Sebagai bukti ditemukannya barang bukti elektronik berupa Handphone, Flashdisk, Laptop, dan Hardisk Komputer pada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Barang bukti elektronik tersebut seluruhnya ditangani oleh Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, namun kondisinya unit kerja tersebut memiliki perangkat forensik yang terbatas. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Agung 2019, jumlah pengaduan kasus korupsi yang masuk sekitar 2289 laporan. Dengan melihat kondisi tersebut maka potensi yang dapat terjadi adalah terdapat proses antrian penanganan yang masuk ke Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik. Tentu dapat dipastikan yang paling terdampak adalah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi karena yang akan diprioritaskan dalam penanganan barang bukti adalah kasus korupsi pada level Kejaksaan Agung mengingat kasus yang ditangani pada level Pusat jauh lebih besar dibanding Level Provinsi/Kabupaten. Disatu sisi penanganan perkara korupsi terdapat batas waktu penyelesaiannya, sehingga Kejaksaan Tinggi perlu menerapkan strategi khusus penanganan barang bukti elektronik agar dapat menyelesaikan penanganan perkara sesuai target. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap pemilihan opensource forensik yang diharapkan dapat membantu penanganan barang bukti elektronik di Kejaksaan Tinggi. Opensource yang dipilih yaitu pada Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Belkasoft Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensik (FTK dan Guymager Linux), dan Mobile Forensik (Santoku Linux dan ADB Pull). Hasil analisis didasarkan pada metrik kecepatan relative, akurasi, kelengkapan, dan realibilitas untuk dapat merekomendasikan tools opensource yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini adalah prosedur penanganan barang bukti elektronik sesuai standar yang berlaku untuk diterapkan dalam design penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi sehingga diharapkan integritas barang bukti elektronik dapat terjaga dan dapat membantu target waktu penyidikan di Level Kejaksaan Tinggi.

---

In the current era of information technology, criminals also take advantage of technology to carry out their actions. Laptop, Flash drives, handphone, laptops, the computer is found in a corruption case handled.  All digital evidence is dealt with by the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section of the Deputy Attorney General for Intelligence, but the unit has limited forensic tools. On the other hand, the challenges faced are the 2019 Attorney General's Office's performance report; the number of complaints about corruption cases that have been submitted is around 2289 reports. By looking at this condition, the potential that can occur is a queuing process for handling that goes to the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section. The most affected are the jurisdiction of the High Prosecutor's Office because what will be prioritized in handling evidence is Corruption Cases at the Attorney General's level, considering that cases dealt with at the central level are much larger than those at the provincial/district level. On the one hand, there is a time limit for case handling, so the High/State Prosecutor's Office needs to implement a particular strategy for handling digital evidence to complete case handling according to the target. In this research, a study will be carried out on the selection of opensource forensics, which is expected to assist in handling electronic evidence at the High/State Attorney General's Office. The selected opensources are Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Beaksolf Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensics (FTK and Linux), and Mobile Forensic (Linux and ADB Pull). Analysis results are based on relative speed metrics, accuracy, completeness, and reliability to recommend opensource tools that can be used. The results of this study are procedures for handling electronic evidence according to applicable standards to be applied in the design of handling corruption cases at the High Prosecutor's Office so that it is hoped that the integrity of electronic evidence can be maintained and can assist the target time for investigation at the High Prosecutor's Level."