Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Bea Cukai melakukan perubahan regulasi terkait dengan pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang yang tercantum dalam PMK 203/PMK.0/2017, diantaranya kenaikan batas pembebasan bea masuk, penetapan tarif tunggal, dan penghapusan kategori keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan regulasi pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang terhadap potensi penghindaran pajak, konsep ease of administration, serta untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mencegah timbulnya perilaku penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis dengan menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang relevan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa perubahan regulasi barang bawaan penumpang menimbulkan celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan sehingga menimbulkan adanya potensi kehilangan penerimaan. Dalam mencegah semakin besarnya potensi kehilangan penerimaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, seperti scanning X-Ray, kegiatan intellijen yang terdiri dari analisis pesawat, analisis passenger manifest, profiling.

---

ABSTRACTThe Directorate General of Customs changes the regulation relating to exemption from import duty passenger luggage contained in the PMK 203/PMK.04/2017, including the increase in the import duty exemption limit, single tariff setting, and the abolition of the family category.The purpose of this study was to analyze the impact of regulatory changes exemption from import duty passenger luggage against potential tax avoidance, concept of ease of administration, as well as to explain the strategy conducted by Directorate General of Customs in prevent tax avoidance behavior. The method used in this research is post-positivist method using secondary data and interviews with relevant informants. The results of analysis that regulatory changes pose passenger luggage tax loopholes that can be exploited to cause the potential loss of revenue to import duties and taxes on import passenger luggage. In a further reduction magnitude of potential loss of revenue, the Directorate General of Customs and then perform supervision and inspection of passenger luggage, such as X-ray scanning, as intelligence activities consisting of the best analysis, analysis of passenger manifest, profiling."