Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beasiswa untuk pendidikan lanjutan jenjang Strata 2 (S2) Dalam Negeri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai program baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2003. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimba pendidikan tingkat lanjutan dan mempunyai jangka waktu 13 bulan. Seiring dengan meningkatnya minat PNS untuk melanjutkan pendidikannya ke S2 dan terbatasnya kesempatan PNS (mendapatkan beasiswa), maka Pusbindiklatren berupaya mengakomodasi hal tersebut dengan menyusun suatu piranti untuk menyaring PNS yang berminat. Piranti penyaringan tersebut adalah dengan memberikan beberapa persyaratan yaitu persyaratan administrasi dan seleksi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui faktor yang menentukan keberhasilan belajar peserta beasiswa program S2 di Dalam Negeri. Penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya. Variabel yang ambil dalam penelitian ini adalah nilai TPA, TOEFL, IPK S1, jenis Kelamin (]K), Pengalaman Kerja (PK) dan Instansi asal sebagai variabel babas, dan IPK S2 semester pertama sebagai variabel terikat. Penelitian menggunakan data sekunder 5 universitas yaitu : MEPP UNPAD (Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan di Universitas Padjadjaran), MAP UNIBRAW ( Magister Administrasi Publik di Universitas Brawijaya), MPKP UI (Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Univesitas Indonesia), MPP UNAND (Magister Perencanaan Pembangunan di Universitas Andalas), MPWK UNDIP (Magister Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor yang menentukan keberhasilan belajar seluruh peserta beasiswa yang diteliti adalah TPA, IPK S1 dan Instansi asal.

Abstrak :
This policy paper carries the theme: Towards Professional Planners in the Termination of Stages of RPJPN 2005-2025 and Determination of Strategy for Implementing Indonesia's Vision 2045. With Sub-themes: Increasing the Role of Planners in the Long-Term Perspective Framework for the Indonesian Vision 2045. It is concluded that there are three problems faced in increasing the role of planners in the framework of the elaboration of the Indonesian Vision 2045, as well as in preparing policy recommendations to realize professional planners. The three problems are the lack of understanding of JFP regulations, the existence of "minor" opinions on JFP, and a lack of leadership commitment. To overcome these three problems, the authors propose four alternative policies and three types of recommendations to be carried out by the parties in a planned and coordinated manner. This policy paper recommends that to deal with the VUCA phenomenon, a planner must be visionary, innovative and agile. Furthermore, with the enactment of the Industrial Revolution 4.0 and beyond, professional planners are required to have six abilities, namely: Complex Problem Solving, Social Skills, Process Skills, System Skills, Digital Skills, and Cognitive Abilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mencoba mengelaborasi model kelembagaan think tank pemerintah yang sesuai dengan Indonesia. Pendekatan studi ini kualitatif dengan melakukan studi best practices di Korea Selatan dan India yang mempunyai lembaga think tank yang berasal dari institusi perencanaan, yaitu KDI dan NITI Aayog. Adaptasi model KDI dan NITI Aayog diperlukan untuk merevitalisasi fungsi think tank yang sudah ada pada Bappenas. Kelembagaan think tank ini akan menjadi jembatan antara penelitian dan kebijakan (bridging research to policy) dan jembatan ilmu pengetahuan kepada kekuasaan (bridging knowledge to power). Kompleksitas permasalahan pembangunan menjadi tantangan pemerintah untuk dikelola dan diatasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian akademis. Lembaga think tank harus dapat merumuskan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi riset kebijakan sehingga dihasilkan solusi kebijakan yang teruji.

Abstrak :
Knowledge Management merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan sistem pengelolaan pengetahuan. Implementasi KM di sektor publik mulai diterapkan sejak munculnya permenPANRB No. 14 tahun 2011 mengenai pedoman implementasi manajemen pengetahuan. Menindaklanjuti peraturan ini, Bappenas berupaya untuk menerapkan Knowledge Management System di dalam organisasinya. Namun sejak 2011 hingga saat ini, belum adanya penerapan yang terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil persepsi dari pegawai Bappenas Bagaimana implementasi KM seharusnya dijalankan. Penelitian ini menggunakan teori model Knowledge Management Inukshuk sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penyebaran kuesioner secara online dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber penting. Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa mayoritas pegawai Bappenas berpendapat bahwa dalam elemen proses, Bappenas perlu menciptakan sistem KM yang terintegrasi dengan adanya aksesibilitas untuk semua pegawai. dalam elemen budaya, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya budaya yang mendukung kebiasaan Knowledge Sharing. Mayoritas pegawai juga setuju bahwa diperlukannya peran dari pimpinan untuk menciptakan budaya Knowledge Sharing. pada elemen teknologi, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya sistem KM yang berbasis aplikasi namun juga menggunakan alat intranet yang dapat menghubungkan semua repository. Dalam elemen Measurement, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya strategi evaluasi untuk mengukur pengaruh KM terhadap kualitas kinerja Bappenas. ......Knowledge Management is a science that is used to create a knowledge management system. The implementation of KM in the public sector has been implemented since the emergence of Permen PANRB No. 14 of 2011 regarding guidelines for the implementation of knowledge management. Following up on this regulation, Bappenas seeks to implement a Knowledge Management System within its organization. However, since 2011 until now, there has been no structured and integrated implementation. This study aims to obtain perceptions from Bappenas employees on how KM implementation should be carried out. This study uses the Inukshuk Knowledge Management model theory as the research foundation. This study uses a quantitative approach with online questionnaire distribution techniques and in-depth interviews with several important sources. Based on the results, it is known that the majority of Bappenas employees think that in the process element, Bappenas needs to create an integrated KM system where there is accessibility for all employees. In terms of cultural elements, the majority of employees agree that a culture is needed that supports Knowledge Sharing habits. The majority of employees also agree that the leadership role is needed to create a Knowledge Sharing culture. On the technology element, the majority of employees agree that there is a need for a KM system that is application-based but also uses an intranet tool that can connect all repositories. In the Measurement element, the majority of employees agree that an evaluation strategy is needed to measure the influence of KM on the quality of Bappenas' performance.

Abstrak :
Riset ini menganalisis proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Fokus dari penelitian ini ialah implementasi sistem informasi kinerja IDW & ePerformance. Manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan riset ini mengekplorasi proses perubahan dengan menitikberatkan pada proses manajemen perubahan sebagai acuan untuk analisis. Proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi mempengaruhi penentuan target dan outcome, sehingga analisa tahapan proses perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan enam narasumber yang berasal dari Bappenas, KemenpanRB, dan akademisi. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap dokumen yang relevan. Hasil menunjukan bahwa proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berjalan dengan sangat kompleks, di mana terkadang proses yang ada di dalamya harus dilakukan berulang dan salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah kurangnya mitigasi risiko dan perencanaan. ......This research analyzes the change management process in the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The focus of this research is the implementation of the IDW & ePerformance performance information system. Change management is an important element in carrying out bureaucratic reform and this research explores the change process by focusing on the change management process as a reference for analysis. The process of change management in bureaucratic reform affects the determination of targets and outcomes, so that an analysis of the stages of the process needs to be carried out. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. Researcher conducted interviews with six sources from Bappenas, KemenpanRB, and academics. In addition, a literature study was carried out on relevant documents. The results show that the change management process for the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas is very complex, where sometimes the processes in it have to be repeated and one of the reasons why this happens is the lack of risk mitigation and planning.

Abstrak :
Program pembangunan terus mengalami evaluasi dari yang semula top down kini perlahan mulai dijalankan dengan sistem bottom-up yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dan kolaborasi multistakeholder. Namun, meskipun sudah mengusung sistem pembangunan berbasis komunitas, dalam praktiknya suara masyarakat desa sendiri masih kerap kali tertutupi oleh aktor dari luar (outsider) atau bahkan elite desa sendiri. Makalah ini mengeksplorasi dinamika relasi yang terjadi antara mahasiswa dengan multistakeholder yang terlibat dalam program Desa Cemara, sebuah program pembangunan desa rancangan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia yang berusaha mengadaptasi pendekatan partisipatif (community development). Program dilaksanakan di beberapa desa di Jawa Barat, Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan sejumlah individu dan lembaga yang berbeda. Masing- masing berangkat dengan kombinasi kepentingan, agenda, sumber daya, dan basis kekuasaan yang agak berbeda. Perbedaan latar belakang aktor yang terlibat rupanya menimbulkan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dan tantangan yang mengiringi proses pemberdayaan. Penulis merefleksikan berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa menjadi tiga tahap yaitu pada proses pembekalan (pre-departure), persiapan keberangkatan, serta tahap di lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah autoetnografi dan refleksi diri dengan menggunakan kerangka teoretis antropologi, khususnya antropologi terapan. Berdasarkan refleksi dari tahap-tahap yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih terbatas. Persoalan dan pertentangan di lingkup internal antara pihak perencana program membuat kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Alhasil, tujuan memberdayakan masyarakat justru tidak tercapai secara optimal. Perencana program perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang bersifat terbuka untuk menyatukan perspektif. Dengan demikian, kesenjangan aspirasi dapat diminimalisir atau bahkan dihindari dan tujuan dari program pemberdayaan untuk menciptakan self-reliance masyarakat dapat terwujud. ......Development programs continue to undergo evaluation, from what was originally top down to now slowly being implemented with a bottom-up that prioritizes local community participation and multi-stakeholder collaboration. However, even though they have adopted a community- based development system, in practice the voices of the village community themselves are often hidden by outsiders or even the village elite themselves. This paper explores the dynamics of relations that occur between students and multi-stakeholders involved in the program of “Desa Cemara”, a village development program designed by the Ministry of National Development Planning (Bappenas) Indonesia which tries to adapt a participatory approach (community development). The program was held in several villages in West Java, Indonesia. In its implementation, this program involves a number of different individuals and institutions. Each departed with a slightly different combination of interests, agendas, resources and power bases. The differences in the backgrounds of the actors involved apparently raise a number of problems which become obstacles and challenges that accompany the empowerment process. The author reflects all the problems she faced into three stages: pre-departure process; preparation for departure; as well as the process of collecting data and implementing interventions in the village. Based on the reflection of the stages mentioned above, it can be concluded that village community participation is still limited. Problems and conflicts in the internal sphere between the program planners made the collaboration not work well. As a result, the goal of empowering the community is not achieved optimally. Program planners need to improve open communication and coordination to unify perspectives. Thus, the aspiration gap can be minimized or even avoided and the aim of the empowerment program to create self- reliance can be realized.

Abstrak :
Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan perspektif enabling framework for data-driven public sector yang dikembangkan oleh Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, dan Benjamin Welby (2019). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disamping ditemukannya faktor-faktor pendorong terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan terhambatnya upaya mendorong data-driven public sector. Berdasarkan temuan peneliti diperlukan rekomendasi strategis seperti bergerak cepat, mendorong keterbukaan, mengurangi ego sektoral, pelibatan pihak ketiga, dan pembentukan satuan tugas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat terwujudnya data-driven public sector khususnya di Kementerian PPN/Bappenas ......As technology develops, data plays an important role in decision making. Regarding these developments, the Indonesian government stipulates Presidential Regulation No.39 of 2019 about the Indonesian one data policy, but Kementerian PPN/Bappenas as policy coordinator in its implementation is still not optimal. Based on these problems, the research was conducted to analyze the driving factors and provide recommendations for the implementation of the saty data Indonesia policy at the Kementerian PPN/Bappenas based on the perspective of the enabling framework for data-driven public sector developed by Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, and Benjamin Welby (2019). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings of the study indicate that in addition to the discovery of the driving factors, there are several aspects that are not fulfilled, causing delays in efforts to encourage the data-driven public sector. Therefore from these findings strategic recommendations are needed such as move faster, encouragement to openness, reduce sectoral ego issues, involvement of third parties, and the formation of a task force which is expected to be a solution in solving problems that hinder the realization of a data-driven public sector, especially the Kementerian PPN/Bappenas.

Abstrak :
ABSTRACT
Since the implementation of public procurement system faces many challenges, the government started implementing electronic government procurement (eprocurement) as the government policy to provide better public procurement. The aims of e procurement system was to make the purchasing process of goods and services more economical, efficient, and effective, to reduce corruption and conspiracy and to increases transparency and accountability as well. For these reasons, this research aimed to describe the implementation of e procurement and identify the Critical Success Factors (CSFs) which supported the successful implementation of e procurement in ministerial level. The preliminary research recommended the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) to be the researchs location. This research implemented sequential exploratory mixed method design. This method combined the qualitative research to analyze the successful implementation of e procurement in Bappenas and the quantitative research with Exploratory Factor Analysis (EFA) to identify the CSFs influences toward the successful e procurement implementation in Bappenas. The results show that Bappenas succeeded in implementing the values and principles of eprocurement in practice. Furthermore, the result of EFA shows that the successful e procurement implementation in Bappenas was influenced by the eight Critical Success Factors, namely: the e procurement system (13.34%), the system security (12.48%), education and training (11.75%), top management support (11.63%), re engineering business process (8.82%), change management (8.54%), the e procurement strategy (7.78%) and competence and capable providers (6.84%). The methodology and result of this research could have significance for the government institutions in identifying the critical success factors to enhance the successful e procurement implementation.