Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam pasar modal Indonesia dikenal aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu dengan penerbitan saham baru tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama atau pemegang saham terdahulu untuk membeli saham baru tersebut seimbang dengan pemilikan sahamnya. Mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Umumnya mekanisme ini digunakan perseroan guna pembayaran utang-utangnya dengan cara mengkonversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan aksi ini oleh PT. Bumi Resources, Tbk. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut oleh PT Bumi Resources, Tbk.

---

In the Indonesian capital market, there is known a corporate actions capital increases without preemptive rights that can be performed by a company by issuing new shares without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares equal to the ownership of its shares. The mechanism is very efficient in the use of execution time so that companies which uses this mechanism can be quickly implemented process of capital increase in order to increase the company's financial condition. Generally, this mechanism is used by the company to pay its debts by converting debt into equity (debt to equity swap). In this paper the author discusses about the implementation of this action by PT. Bumi Resources, Tbk. The discussion is done by analyzing Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Rule Number IX.D.4 On Capital Increases Without Preemptive Right which is then associated with the implementation of such corporate action by PT Bumi Resources, Tbk.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai permohonan pailit Perusahaan Efek (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) yang diajukan oleh salah satu kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Bapepam. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa permohonan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan Bapepam dalam upaya permohonan pailit Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya, serta bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hukum para kreditor PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia akibat putusan MA RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya adalah mutlak kewenangan eksklusif Bapepam, akan tetapi seyogianya terbuka kemungkinan dapat juga diajukan oleh kejaksaan dan kreditor. Pemenuhan nilai kepastian hukum dalam putusan MA RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Penjelasannya, tetapi keputusan tersebut relatif hanya memberikan kepastian kepada debitor saja dan Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor yang tidak bisa mendapatkan hak pemenuhan tagihan yang seharusnya dibayar oleh pihak debitor. ...... This thesis is to analyze a bankruptcy petition of Securities Company (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) filed by one of its creditors due to its business license revoked by Bapepam. In accordance with Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU states that a bankruptcy petition may, in the case debtor is a Securities Company, only be filed by Bapepam. This research is aimed at identifying how Bapepam implementsits power for the bankruptcy petition of Securities Company whose business license has been revoked, and how is the legal protection and certainty for the creditors of PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia in consequence of Decision of Supreme Court of RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Type of research applied in this research is normative juridical approach. The result shows that a bankruptcy petition against the Securities Company whose business license is revoked absolutely is the exclusive power of Bapepam, however this does not rule out the possibility that attorney general and creditor may fill the petition. The fulfillment of legal certainty in the Decision of Supreme Court of RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 has complied with the provisions of Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU and its explanatory notes. However, it is relative due to gives only to Debtor, and the Panel of Judges by no means provides legal protection to the benefit of creditors fail to obtain right for the right of payment that should be made by the debtor.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai peranan Bapepam dalam memberi perlindungan hukum terhadap investor reksadana. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pasar Modal mempertemukan penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi investor baik yang ingin melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal. Produk perbankan yang saat ini memberikan imbal hasil yang kecil membuat investor mengalihkan dananya dengan berinvestasi melalui Reksadana. Hal ini tentu saja menyebabkan Reksadana menjadi salah satu instrumen investasi yang menjadi favorit bagi masyarakat pemodal. Karena itu, agar Reksadana semakin mendapat kepercayaan di mata masyarakat maka investor perlu mengetahui mengenai aspek perlindungan hukum apabila berinvestasi melalui Reksadana. Aspek perlindungan hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian bagi investor. Untuk melindungi kepentingan investor tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di pasar modal. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam berhak untuk mengeluarkan setiap aturan main di pasar modal terutama peraturan yang berkaitan dengan Reksadana. Selain itu, Bapepam juga berhak untuk melakukan penyidikan dan mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di pasar modal yang dapat menyebabkan kerugian pada investor. Dengan adanya Bapepam maka investor tidak perlu ragu dan khawatir lagi untuk menanamkan dananya melalui instrumen investasi Reksadana. Pembahasan inilah yang penulis uraikan dalam tesis ini, serta kesimpulan dan saran.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the role of Bapepam in providing law protection toward share investors. The method that is used is literature. Capital Market brings together the capital or fund seller and buyer. It provides various alternatives of investments for the investors who wants to invest both for short and long term. One of the investment instruments in the capital market is Mutual Fund. Today, the banking product give the small result or profit thereby making the investors transfer their fund to Mutual Fund. It causes Mutual Fund becomes one of the favorite investment instruments for the investors. In order that the Mutual Fund is more trusted by the community, it is therefore necessary for the investors to know about the legal protection aspect if they want to invest through Mutual Fund. To protect the interest of the investors, the law gives the authority to Bapepam to up build, arrange and supervise the capital market. With that authority, Bapepam reserves the right to stipulate the regulations to protect the interests of the investors especially those on Mutual Fund. Besides, it also reserves the right to investigate and impose sanction to any party conducting the criminal act and violation in capital market that may cause loss to the investors. By this authority owned by Bapepam the investor should not be hesitate and worry to invest through Mutual Fund.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kejahatan perdagangan orang dalam Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan Insider Trading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippees. Upaya yang dilakukan SEC selaku Badan Pengawas Pasar Modal Amerika dalam menangani insider terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Adanya pembahasan kasus Raj Rajaratnam dimana Rajaratnam merupakan Tippees,apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, Rajaratnam tidak akan terjerat hukum karena Tippees tidak diatur dalam UUPM Indonesia. Dalam penyelidikan dugaan insider trading, pembuktian oleh Bapepam sangat sulit dilakukan karena UUPM yang sudah ketingggalan zaman dan ketentuan pembuktian yang tidak ada pada UU tertulis. Serta Metode Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Metode Kepustakaan.

---

The Focus to this study is to analyze the comparison between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia, regulation of Tippee still not regulated. SEC?s Effort of handling insider trading consist of preventive and represive action. This study also analyze Raj Rajaratnam Case which Rajaratnam is considered being Tippees. If that case is happened in Indonesia, Rajaratnam will be out of law because Tippe is not regulated in Indonesia Securites Law. Bapepam when investigation in allegation of insider trading will be too hard for proofing insider trading. Since our Securities Act is outdated and rule of proofing doesn?t based on written rules. This study using literature methods for research.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai mengenai pengaruh sengketa hukum emiten atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum serta membahas mengenai upaya-upaya Bapepam terkait dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor publik dan juga upaya represif atau penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengaruh padanya sengketa hukum yang awalnya diprediksikan tidak akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan emiten dalam menjalankan usahanya tetapi setelah pernyataan pendaftaran sudah efektif dan penawaran umum telah dilaksanakan terjadi dampak terhadap kelansungan bisnis perusahaan emiten tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul apabila setelah melakukan penawaran umum, sengketa hukum emiten tersebut berdampak terhadap perseroan sehingga investor yang melakukan investasi secara tidak langsung mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. namun untuk itu Bapepam harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya yakni pemeriksaan dan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut apakah ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proses penawaran umum. Penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi dampak yang disebabkan oleh sengketa hukum emiten tersebut yang terjadi setelah penawaran umum dilakukan. ...... This tesis discusses concerning effect from lawsuit of emiten or emiten candidate which will do the initial public offering and discusses about efforts of BAPEPAM are concern of preventive effort or determend in order to not occur loss for anyone included public investor dan other represive effort or completion with effect that caused from influence going concern emiten in operate their business, but then after declare registration already effective dan initial public offrering have done with effect to going concern emiten. Method of research that used in this research is method of research literature aims to solve the problem. Afterwards going to the research to get the solution. The problems appear if after doing intial public offering, lawsuit emiten will effect with company with the result in this case company could demanded responsibility, however for that BAPEPAM must do the effort for the first, that is inspection dan investigation with that problem whether there is indication of infraction with opening principle in initial public offering. This research will discuss about solving if effect occured because of lawsuit emiten that happen after initial public offering have done.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 26 Maret 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd bersedia melepaskan 56.15% saham BII kepada Maybank dengan deposit sebagai uang muka sejumlah US$147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Pada saat itu akuisisi perseroan terbuka diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2008 Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menggantikan Peraturan Nomor Kep-05/PM/2002 tersebut yang menghapuskan ketentuan penawaran tender mengenai saham yang wajib dibeli pengendali baru dan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban mengalihkan kembali saham apabila hasil dari penawaran tender melebihi batas yang ditentukan. Namun ternyata setelah peraturan ini dinyatakan berlaku telah menimbulkan permasalahan pada proses akuisisi BII oleh Maybank karena pada tanggal 29 Juli 2008, secara tiba-tiba Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi saham BII oleh Maybank sehingga memberikan alasan kuat bagi Maybank untuk membatalkan transaksi tersebut dengan alasan kehadiran Peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang sebagai bahan hukum sekunder, dan majalah, koran, serta internet sebagai bahan hukum tersier. meskipun pada akhirnya proses akuisisi dapat terealisasikan, terealisasinya akuisisi ini adalah upaya dari pihak asing (Temasek dan Kookmin Bank), yang memberikan diskon untuk Maybank.

---

ABSTRACT
On 26th March 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd is willing to sell 56.15% stake in BII to Maybank with a deposit as a down payment US $ 147 million to Sorak Financial Holdings. At the time of acquisition, the applicable Regulation about Public Company Acquisition is Bapepam Regulation Attachment Number Kep-05/PM/2002 About the Public Company Acquisition, but on 30th June 2008 Bapepam-LK has issued Bapepam-LK Regulation Attachment Number KEP-259/BL/2008 on which replaces the Public Company Acquisition Regulation Number Kep-05/PM/2002 which abolished the provisions of the tender offer of shares which must be purchased by new controlling shareholders and add provisions of Refloat if the results of the tender offer exceeds the specified limits. But it turns out after this regulation is declared as a valid Regulation it has caused problems in the process of acquisition of BII by Maybank because on 29th July 2008, suddenly Bank of Malaysia revoke permission to acquire a stake in BII by Maybank thus providing a strong rationale for Maybank to cancel the transaction by reason the presence of Regulation Number Kep-259/BL/2008. The author uses the method of normative juridical research with a descriptive approach to provide a descriptive analysis of research. By using legislation as the primary legal materials, which is equipped with supporting books as a secondary legal materials, and magazines, newspapers, and the internet as a tertiary legal materials. though in the end the acquisition process can be realized, the realization of this acquisition is an effort from foreign Parties (Temasek and Kookmin Bank), which gives discounts to Maybank.

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi. ......This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager.

Abstrak :
ABSTRAK
Pokok masalah penelitian ini ialah hubungan antara karakteristik investasi di pasar perdana dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder (Bursa Efek) dan saham emisi baru pada pasar modal global Indonesia.

Tujuan penelitian ini ialah mencoba menjawab pokok masalah yang secara lebih rinci menjelaskan : penentuan harga saham perdana berdasarkan kriteria karakteristik investasi saham; melihat hubungan karakteristik investasi dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder; menguji perbedaan karakteristik dari saham yang berbeda perilaku perubahan harganya tersebut dan menguji korelasi antara karakteristik investasi saham dengan perilaku perubahan harganya. Penelitian ini diakhiri dengan membuat prediksi atas perilaku perubahan harga saham berdasarkan karakteristik investasinya.

Karakteristik investasi di pasar perdana ialah variabel harga perdana, earning dan nilai buku serta total penjualan per tahun dari saham emisi bare yang disajikan dalam bentuk rasio, yaitu.PER (Price Earnings Ratio), PVR (Price Values Ratio), dan PSR (Price Sales Ratio) yang melekat pada saham yang diemisikan di pasar perdana. Sedangkan perilaku perubahan harga akan dilihat besar kenaikan atau penurunan harga pada pasar sekunder, diukur dari harga pasar perdananya, enam bulan setelah waktu listing di bursa. Penentuan harga di pasar sekunder tersebut di dasarkan pada pertimbangan, jangka waktu enam bulan cukup memadai bilamana pasar melakukan koreksi dan informasi bare yang masuk pasar belum terlampau banyak sehingga faktor- faktor fundamental masih relevan untuk dipakai sebagai variabel prediksi.

Pengujian hubungan antara karakteristik investasi di kedua pasar digunakan analisis statistika, yaitu : (1) analisis korelasi untuk menentukan hubungan (korelasi) signifikan antara karakteristik investasi dengan perilaku harga pasar bursa; (2) analisis Chi square, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara karakteristik investasi saham emisi baru yang pernah mengalami penurunan harga di bawah harga perdana dengan karakteristik investasi saham yang tak pernah; (3) analisis diskriminan, untuk memprediksi dan mengidentifikasi saham-saham mama yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan harga setelah memasuki pasar sekunder (bursa efek).

Data yang dianalisis sebanyak 71 saham yang diterbitkan untuk pertama kali (emisi baru) dari Januari 1990 sampai Maret 1993. Jumlah sampel ini sebanyak 43,03 % dari jumlah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sampai September 1993.

Hasil penelitian ini memperlihatkan : (1) tingkat PER yang wajar dari saham emisi baru menunjuk padsa angka 31,63. Dari PER yang wajar itu, temyata banyak saham yang kemurahan dan PER dari saham-saham sangat bervariasi; (2) tingkat PVR yang wajar dari saham emisi baru menunjuk pada angka 2,92. Berdasarkan PVR yang wajar, terbukti lebih banyak pula saham yang kemurahan; (3) tingkat PSR yang wajar terletak pada angka 1,13. Berlandaskan PSR yang wajar, hasil penelitian mengungkapkan saham-saham lebih banyak yang kemurahan, namun dilihat dari PSR-nya, saham-saham paling tidak variatif; (4) terdapat korelasi antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan harga di pasar sekunder, tetapi tingkat keeratan hubungan sangat lemah dan korelasinya tidak signifikan; (5) terdapat korelasi antara karakteristik investasi PSR dan harga pasar sekunder, agak erat dan signifikan; (6) terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan perilaku perubahan harga sajam di pasar sekunder; (7) terdapat perbedaan yang signifikan antara karakteristik PSR dengan perilaku perubahan harga saham di pasar sekunder. (8) secara serentak, harga perdana, PER, PVR dan PSR mempengaruhi harga saham di pasar sekunder secara kurang signifikan ; (9) hasil prediksi memperkirakan, kebanyakan saham berperilaku tidak pasti: harga pasar sekunder dari saham-saham itu bisa naik atau bisa turun dilihat dari harga perdananya.

Jadi, secara umum dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, faktor-faktor fundamental -- dibatasi karakteristik investasi kuantitatif dalam pengertian yang dipakai dalam penelitian ini -- ternyata mempengaruhi perilaku harga pasar sekunder, dengan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.