Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique. The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities. Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities. The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama dari bantuan tunai bersyarat adalah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada penerima manfaat yang ditargetkan. Namun demikian, implementasi program yang buruk dapat meningkatkan perilaku anti sosial seperti kriminalitas. Dalam kasus Indonesia, akan menarik untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program bantuan tunai bersyarat andalan negara ini mempengaruhi kejahatan. Penelitian ini menggunakan dua set data utama, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). Dengan menggunakan IV Probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat endogeneity antara modal sosial dan kejahatan. Maka, pengaruh PKH terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan secara langsung, bukan melalui modal sosial. PKH berkorelasi negatif terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan.

---

ABSTRACT
The main objective of Conditional Cash Transfer is to provide better well-being on the targeted beneficiaries. Nevertheless, the poor implementation of the programs could increase anti social behavior like crime. In the case of Indonesia, it will be interesting to see how Program Keluarga Harapan (PKH), one of the countrys flagship Conditional Cash Transfer affect crime. This study utilizes two main data sets, which are Survei Sosia lEkonomi Nasional (Susenas) and Potensi Desa (Podes). Using IV Probit, result show that there is no endogeneity between social capital and crime. Thus, the influence of PKH on the probability of households to be victims of crime directly, not through social capital. PKH has negatively correlated with the probability of households to become victims of crime.

Abstrak :
Skema targeted dalam program bantuan tunai masih diperdebatkan karena skema ini rentan dengan mistargeting dan inequity, yang mungkin berimplikasi pada disharmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perdebatan ini dengan mengeksplorasi dua program utama bantuan tunai di Indonesia, yaitu CCT-PKH dan UCT-BLT. Untuk memberikan gambaran yang utuh, saya mengkaji implikasi program terhadap modal sosial, baik dari segi efek partisipasi program maupun efek samping dari mekanisme targeted, yaitu spillover untuk non-penerima, mistargeting, dan pelanggaran horizontal equity. Secara keseluruhan, evaluasi kedua program menunjukkan bahwa skema targeted masih memberikan dampak positif terhadap modal sosial, terutama bagi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, program CCT-PKH tampaknya lebih menguntungkan daripada UCT-BLT. Program CCT-PKH terbukti tidak memicu dampak negatif pada non-penerima. Sebaliknya, masalah exclusion error dan horizontal inequity pada UCT-BLT yang berskala besar berpotensi berhubungan dengan penurunan modal sosial komunitas. Hasil ini menyiratkan bahwa mekanisme penargetan di masa depan perlu diprioritaskan untuk meminimalkan masalah ini, terutama ketika pemerintah bermaksud untuk mempertahankan program berskala besar atau kembali memperluasnya, seperti dalam konteks pandemi. ......The targeted scheme in the cash transfer program is disputed because this scheme is still prone to mistargeting and inequity, which might imply social disharmony in the community. Therefore, this study aims to clarify this debate by exploring two main cash transfer programs in Indonesia, the CCT-PKH and UCT-BLT. To provide a complete picture, I examine the program implication on social capital, either in terms of participation effect or unintended consequences of targeted mechanism, namely the spillover for non-beneficiary, mistargeting, and horizontal equity violation. Overall, both program’s evaluation indicates that the targeted scheme still produces a positive impact on social capital, especially for the beneficiaries. However, the CCT-PKH seems more advantageous than UCT-BLT in the Indonesian context. There is no evidence that the CCT-PKH generates a negative spillover on non-beneficiaries. In contrast, the program exclusion error and inequity in large-scale UCT-BLT potentially associate with lower social capital. These results imply that future targeting mechanisms should be prioritized to minimize these problems, especially when the government intends to maintain the large-scale program or re-expand it, such as in the pandemic context.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia sedang melakukan uji coba program bantuan tunai bersyarat (BTB), yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini mem- berikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan mensyaratkan mereka melakukan investasi sumber daya manusia. Pelaksanaan BTB di berba- gai negara selalu diikuti upaya sistematis untuk mengukur efektivitas dan memahami dampak yang lebih luas dari program pada perilaku rumah tangga. Artikel ini menyajikan bukti nyata bahwa BTB telah meningkatkan kehidupan penduduk miskin. BTB dipuji sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan terutama di sejumlah negara Amerika Latin; membantu rumah tangga keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya; meningkatkan status kesehatan dan gizi anak, serta membantu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan millenium. Artikel ini juga me- ngupas lebih dalam mengenai rancang bangun PKH, termasuk alasan-alasan pengembangan PKH kesehatan serta proses penetapan persyaratan kese- hatan.

The Government of Indonesia is testing a conditional cash transfer (CCT) program, e.g., Family Hope Program. This program provides money to poor house- holds conditional on investments in human capital. CCTs implementation in various countries has been followed by systematic efforts to measure their effec- tiveness and understand their broader impact on households? behavior. The article shows empirical evidence that CCTs have improved the lives of poor peo- ple. CCTs have been hailed as a way of reducing inequality, especially in Latin America countries; helping households break out of a vicious cycle whereby poverty is transmitted from one generation to another; promoting child health and nutrition; and helping countries meet the Millennium Development Goals. This article explores more deeply on the design of the Indonesian CCT program, including the reasons for the development of CCT health and health con- ditionalities determination process.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat yang telah berlangsung mulai tahun 2007 dan masih berlangsung hingga saat ini. Program Keluarga harapan diharapkan untuk membangun sistem jaminan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Evaluasi dampak PKH dengan estimasi difference in difference menunjukkan bahwa pengaruh PKH terhadap kelengkapan rata-rata cakupan imunisasi di desa signifikan baik tahun 2007 maupun tahun 2013 dimana kelompok intervensi ratarata kelengkapan cakupan imunisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil estimasi juga menunjukkan terdapat perubahan rata-rata kelengkapan cakupan imunisasi di kelompok intervensi dan kontrol dari tahun 2007 ke 2013 namun perubahan tersebut tidak berbeda signifikan. Evaluasi dampak PKH dengan estimasi difference in difference menunjukkan bahwa pengaruh PKH terhadap kelengkapan pemeriksaan kehamilan di desa signifikan baik tahun 2007 maupun tahun 2013 dimana kelompok intervensi ratarata kelengkapan pemeriksaan kehamilannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil estimasi juga menunjukkan terdapat perubahan rata-rata kelengkapan pemeriksaan kehamilan di kelompok intervensi dan kontrol dari tahun 2007 ke 2013 namun perubahan tersebut tidak berbeda signifikan

---

ABSTRACT
Program Keluarga Harapan is a conditional cash transfer program that was initiated in 2007 and has continued until now. Program Keluarga Harapan expectations are expected to establish a social security system to the poor in order to improve the social welfare of the poor. Impact evaluation PKH on immunization Coverage with Difference in differencestimation showes that PKH influence on of the average immunization coverage in the village significantly both in 2007 and 2013 in which the intervention group on average completeness of immunization coverage is higher than the control group The estimation results also show there are changes in the average completeness of immunization coverage in the intervention and control from 2007 to 2013 but those changes did not differ significantly. Impact evaluation PKH on antenatal care with Difference in differencestimation showes that PKH influence on of the average antenatal care in the village significantly both in 2007 and 2013 in which the intervention group on average completeness of antenatal is higher than the control group The estimation results also show there are changes in the average completeness of immunization coverage in the intervention and control from 2007 to 2013 but those changes did not differ significantly.

Abstrak :
Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. ......Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia.

Abstrak :
Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di tingkat global maupun nasional. Salah satu faktor yang menghambat anak disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan adalah keterbatasan anggaran pendidikan di rumah tangga. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada keluarga dengan anak usia sekolah dan disabilitas dengan menggunakan data SUSENAS BPS 2018 yang meliputi 1.051 rumah tangga di Indonesia. Hasil pengujian Ordinal Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar dan yang tidak. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah program khusus untuk meringankan kendala anggaran pendidikan pada keluarga dengan anak-anak disabilitas sehingga partisipasi sekolah anak-anak dari kelompok ini dapat meningkat, dan kemiskinan yang berhubungan dengan status disabilitas dapat dikurangi. ......The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children is the educational budget constraint of families with disabled children. Since 2014 the Government of Indonesia has implemented Program Indonesia Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study wants to know the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education expenditure of families with school-aged and disabled children by applying the SUSENAS BPS 2018 data of 1.051 households in Indonesia. The Ordinary Least Square (OLS) test results indicate that there is no significant difference in the education expenditure per schooled child between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government has to design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated.

Abstrak :
ABSTRACT
Di era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACT
In the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties.

Abstrak :
Cash transfer program is one of the poverty alleviations programs that carried out by the government in some developing countries. In Indonesia, the unconditional cash transfer program was introduced in 2005, when the government cancelled fuel subsidies. This program then was criticized for its implementation problems such as leakage of fund and corruption, and others. In 2012, the government launched a cash transfer program called Poor Student Assistance (BSM) to help poor households to have more access to education. The question arises whether this assistance has reached the most deprived groups of people and family who need it. This study aims to see whether BSM has reached eligible beneficiaries based on income, urban-rural locations, Java and Non-Java Islands. Using quantitative method which are probit and logit estimations to Indonesian Family Life Survey (IFLS), the findings of this study show that the BSM program mostly reaches people living in rural areas and those who live outside Java, which is in line with the purpose. Meanwhile, when the location variable is controlled, the recipients come from middle to high-income household. The BSM cash transfer does not reach those who need it, the families who live in the remote rural area.

---

Program bantuan tunai adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang. Pada 2012, pemerintah meluncurkan program transfer tunai yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu rumah tangga miskin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan. Muncul pertanyaan apakah bantuan ini telah menjangkau kelompok orang dan keluarga yang paling miskin yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BSM telah mencapai penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan pendapatan, lokasi kota-pedesaan, Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Menggunakan metode kuantitatif yang merupakan estimasi probit dan logit untuk Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BSM sebagian besar menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tinggal di luar Jawa. Namun sebagian besar para penerima bantuan ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian transfer tunai BSM tidak menjangkau mereka yang membutuhkannya, keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil.

Abstrak :
Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat yang telah berlangsung mulai tahun 2007 dan masih berlangsung hingga saat ini. Program Keluarga harapan diharapkan untuk membangun sistem jaminan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Evaluasi dampak PKH dengan estimasi difference in difference menunjukkan bahwa pengaruh PKH terhadap kelengkapan rata-rata cakupan imunisasi di desa signifikan baik tahun 2007 maupun tahun 2013 dimana kelompok intervensi rata-rata kelengkapan cakupan imunisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil estimasi juga menunjukkan terdapat perubahan rata-rata kelengkapan cakupan imunisasi di kelompok intervensi dan kontrol dari tahun 2007 ke 2013 namun perubahan tersebut tidak berbeda signifikan. Evaluasi dampak PKH dengan estimasi difference in difference menunjukkan bahwa pengaruh PKH terhadap kelengkapan pemeriksaan kehamilan di desa signifikan baik tahun 2007 maupun tahun 2013 dimana kelompok intervensi rata-rata kelengkapan pemeriksaan kehamilannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil estimasi juga menunjukkan terdapat perubahan rata-rata kelengkapan pemeriksaan kehamilan di kelompok intervensi dan kontrol dari tahun 2007 ke 2013 namun perubahan tersebut tidak berbeda signifikan.

---

Program Keluarga Harapan is a conditional cash transfer program that was initiated in 2007 and has continued until now. Program Keluarga Harapan expectations are expected to establish a social security system to the poor in order to improve the social welfare of the poor. Impact evaluation PKH on immunization Coverage with Difference in differencestimation showes that PKH influence on of the average immunization coverage in the village significantly both in 2007 and 2013 in which the intervention group on average completeness of immunization coverage is higher than the control group The estimation results also show there are changes in the average completeness of immunization coverage in the intervention and control from 2007 to 2013 but those changes did not differ significantly. Impact evaluation PKH on antenatal care with Difference in differencestimation showes that PKH influence on of the average antenatal care in the village significantly both in 2007 and 2013 in which the intervention group on average completeness of antenatal is higher than the control group The estimation results also show there are changes in the average completeness of immunization coverage in the intervention and control from 2007 to 2013 but those changes did not differ significantly. Keywords Conditional Cash Transfer, Program Keluarga Harapan, Immunization Rate, Antenatal Care.