Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun.Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol. Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 ( satu ) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP ) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ( Perwal ) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I ). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP ( rata-rata ) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 ( seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa. Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester ( periode Juli-Desember 2009 ). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulaninya anggaran untuk alat tulis kantor ( 30%), belanja modal ( 50%) dan ekstrakurikuler (20%). Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan : Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif. Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.

---

This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang. This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach.

The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang. School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent`s burden in providing their student`s school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education. School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools.

This July-December 2009 period was its first semeter and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month. Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student`s average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year.

This research produces several findings :

First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education.

Second, Sccording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, privision of learning facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on.

Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery ( 30%), capital spending ( 50%) and extracurricular (20%).

To maximize the fund usage, these are some suggestions below : First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund. Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy."

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah (SI BOS) merupakan aplikasi berbasis web untuk membantu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari tingkat pusat hingga tingkat sekolah. Proses bisnis rutin dari pengelolaan dana BOS adalah pelaporan mengenai penggunaan dana BOS. Laporan ini menjelaskan proses pelaksanaan proyek mahasiswa berupa pengembangan SI BOS. Pelaksanaan proyek mahasiswa dilaksanakan oleh tim proyek mahasiswa yang terdiri dari empat orang. Anggota tim tersebut adalah Albert Kurniawan, Anjar Widianto, Dirgantoro Muhammad dan Kholid Abdul Hadad. Penulisan laporan ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian. Bagian pertama seputar pendahuluan dan penjelasan mengenai proses pelaksanaan proyek mahasiswa. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang tahapan pengembangan sistem yang terdiri dari proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian. Bagian terakhir merupakan penutup dari laporan yang dibuat.Proses implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, smarty sebagai template engine, PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data, dan apache sebagai web server. Seluruh teknologi yang digunakan merupakan open source software yang dapat diperoleh secara bebas sehingga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pengembangan sistem ini. Selain itu, seluruh proses pengembangan sistem bersifat legal.SI BOS diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan penggunaan dana BOS. Dengan diimplementasikannya sistem ini, diharapkan proses manajemen dana BOS, mulai dari perjanjian penerimaan bantuan, pengalokasian dana, sampai pelaporan penggunaan dana dapat lebih efisien dan mudah. Selain itu juga bila dikemudian hari akan dilakukan evaluasi ataupun pengkajian tenatang dana BOS, hal itu akan lebih mudah dilakukan dikarenakan oleh adanya database yang terpusat, sehingga pengolahan data jadi lebih mudah."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di masa pandemik Covid-19. Kebutuhan di masa pandemik yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan sehingga BOS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemik. Namun perubahan pada komponen pendanaan BOS disingkapi berbeda dikarenakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam upaya menyusun penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pada akhirnya diketahui bahwa pendanaan BOS dari Kementerian Keuangan ada yang dilakukan secara sentralisasi oleh Kementerian Agama dan desentralisasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Dalam sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah bukanlah organ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi permasalahan diantaranya keraguan melaksanakan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik, sehingga pelaksanaan BOS di masa pandemik Covid-19 di tingkat daerah sempat terkendala. Selain itu perubahan penganggaran akibat perubahan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik juga mengakibatkan perubahan pada anggaran daerah yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Agar dapat melaksanakan BOS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik Covid-19 maka pemerintah daerah berinisiatif dengan tindakan diskresi dan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

---

School Operational Assistance (BOS) has a very important role in the implementation of education, notably during the Covid-19 pandemic. The needs during the pandemic that had not been accommodated in the previous regulations, forced the Government to amendments so could also be used to meet the needs of schools during the pandemic. However, amendments are interpreted differently due to the Regional Government’s constitution. Therefore, to compile this research, used normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approach. BOS funding from the Ministry of Finance was carried out centrally by the Ministry of Religious Affairs and decentralized through the Ministry of Education and Culture with the involvement of the Ministry of Home Affairs. In a decentralized system where the Regional Government is not an organ of the Ministry of Education and Culture, there are issues including doubts about implementing BOS which has been adjusted to the needs during the pandemic, so the implementation of BOS during the Covid-19 pandemic at the regional level was hampered. In addition, changes in budgeting due to changes in BOS also resulted in changes to the regional budgets that have actually been set in the previous year. In order to implement BOS that has been adapted to the needs of Covid-19 pandemic, the regional government has taken the initiative to take discretionary actions and make changes to the regional revenue and expenditure budget (APBD)."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Education is found to be one of the leading factors of child marriage, though the relationship between the two is complex. The two-way relationship between education attainment and the probability of child marriage indicate an endogeneity problem. To address this problem, this study exploited the implementation of School Operation Assistance (henceforth be referred to as BOS) as an exogenous factor that indicates a jump in the years of schooling for a Fuzzy Regression Discontinuity design using data from the 2002/2003, 2007, 2012, and 2018 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). This study found that an increased year of schooling decreases the probability of child marriage by an average of 3.8-6.6 percent. The study also shows that there is some evidence of a knowledge effect, which means that educational attainment affects the probability of child marriage through the channel of media and increased reproductive health knowledge.

---

Pendidikan kerap kali disebut sebagai faktor utama dalam pernikahan anak, sekalipun hubungan di antara keduanya kompleks. Hubungan dua-arah antara pendidikan dan  kemungkinan pernikahan anak mengindikasikan adanya permasalahan endogenitas. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengeksploitasi implementasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sebagai faktor eksogen yang menunjukkan lompatan dalam lama bersekolah untuk fuzzy regression discontinuity design yang menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017. Studi ini menemukan bahwa peningkatan satu tahun bersekolah rata-rata mengurangi kemungkinan pernikahan anak sebesar 3,8-6,6 persen. Studi ini juga menunjukkan bahwa terdapat bukti efek pengetahuan, yang berarti pengaruh pendidikan pada probabilitas pernikahan anak disalurkan melalui media masa dan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi."

"Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau yang lebih dikenal dengan BOSDA merupakan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membiayai operasional sekolah di Kota Bekasi. Namun berbeda dengan daerah lain, Pemkot Bekasi menganggarkan Program BOSDA ini untuk diberikan kepada madrasah di tingkat MI dan MTs, baik swasta maupun negeri. Berbeda dengan madrasah swasta, madrasah negeri selalu menerima dana BOSDA rutin setiap tahun, dan jumlahnya sama dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi pada MTsN 1 dan MIN Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-postivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi di kedua madrasah berbeda yang berdasarkan analisis pelaksanaan program BOSDA MTsN 1 Kota Bekasi kurang efektif sedangkan di MIN Kota Bekasi pelaksanaannya program BOSDA dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis 4 dimensi yaitu di MTsN I Kota Bekasi hanya memenuhi 1 dimensi yaitu dimensi sosialisasi program dan 3 dimensi lainnya yaitu ketepatan sasaran program, proses pencapaian tujuan dan monitoring program. Sedangkan di MIN Kota Bekasi, dari 4 dimensi tersebut, 2 dimensi terpenuhi yaitu dimensi ketepatan sasaran program dan sosialisasi program, sedangkan 2 dimensi tidak terpenuhi yaitu proses pencapaian tujuan dan pemantauan program. Kemudian dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah tim pengelola MTsN 1 Kota Bekasi yang berkompeten namun berbeda dengan MIN Kota Bekasi yang bisa dikatakan tidak kompeten, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bahkan belum memiliki tim pengelola khusus. Proses kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan madrasah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sektor Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian faktor eksternal yaitu jaringan relasi yang dilakukan oleh pihak madrasah (MIN Kota Bekasi dan MTsN 1 Kota Bekasi), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bekasi dan orang tua siswa, meskipun orang tua siswa tidak terlibat. dalam ikut serta dalam pelaksanaan program BOSDA. Kemudian sebagai pendukung program BOSDA, tidak ada peraturan dari Walikota Bekasi, hanya Petunjuk Teknis yang berubah setiap tahun.

---

The Regional School Operational Assistance Program or better known as BOSDA is an assistance program provided by the Bekasi City Government to finance school operations in Bekasi City. However, unlike other regions, the Bekasi City Government has budgeted for this BOSDA Program to be given to madrasas at the MI and MTs levels, both private and public. In contrast to private madrasah, public madrasah always receive regular BOSDA funds every year, and the amount is the same as public schools. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bekasi City Government BOSDA program at MTsN 1 and MIN Bekasi City and the factors that influence it. This study uses a post-postivist approach with a descriptive type of research. Data collection techniques in this study are also in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Bekasi City Governments BOSDA program in the two different madrasas based on the analysis of the implementation of the Bekasi City MTsN 1 BOSDA program is less effective, while in the Bekasi City MIN, the implementation of the BOSDA program can be said to be quite effective. This is known from the results of the 4-dimensional analysis, namely at MTsN I Bekasi City only fulfills 1 dimension, namely the program socialization dimension and 3 other dimensions, namely the accuracy of program targets, the process of achieving goals and program monitoring. While in MIN Bekasi City, of the 4 dimensions, 2 dimensions are met, namely the dimensions of program targeting and program socialization, while 2 dimensions are not fulfilled, namely the process of achieving goals and program monitoring. Then in measuring the effectiveness of program implementation is influenced by 2 factors, namely internal factors and external factors. This internal factor is the management team of MTsN 1 Bekasi City which is competent but different from the Bekasi City MIN which can be said to be incompetent, especially at the Bekasi City Education Office which does not even have a special management team. The process of collaboration and communication between the Education Office and madrasas cannot be carried out directly because it must go through the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of Bekasi City. Then the external factor is the network of relationships carried out by the madrasah (MIN Bekasi City and MTsN 1 Bekasi City), the Education Office, the Bekasi City Ministry of Religion and parents of students, even though the students' parents are not involved. in participating in the implementation of the BOSDA program. Then as a supporter of the BOSDA program, there are no regulations from the Mayor of Bekasi, only the Technical Guidelines that change every year."

"Artikel ini membahas evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Evaluasi dilakukan di sekolah tersebut karena masih ditemukan adanya pungutan-pungutan yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa. Studi sebelumnya yang membahas mengenai evaluasi BOS menggunakan pendekatan kebijakan publik dan pendekatan manajemen keuangan, di mana kedua pendekatan tersebut masuk ke dalam jenis pendekatan evaluasi yang sifatnya top-down. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum implementasi dan pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, studi-studi yang menggunakan pendekatan yang sifatnya top-down tersebut hanya melakukan evaluasi di tingkat organisasi saja sehingga penilaian yang diberikan kurang objektif dan kurang transparan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya bottom-up, dimana pendekatan tersebut lebih menekankan kepada pemanfaat program sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap program yang sedang dievaluasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis berargumen bahwa penilaian yang diberikan langsung oleh pemanfaat program dapat memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena pemanfaat program merupakan pihak yang merasakan langsung bagaimana proses jalannya program dan mereka lebih mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Penilaian oleh pemanfaat program dilihat dari tiga variabel yang terdapat dalam konsep evaluasi program, yaitu variabel efektivitas, relevansi, dan dampak. Selanjutnya, variabel tersebut juga digunakan sebagai alat analisis di masing-masing subdimensi yang ada di dalam program BOS, yaitu subdimensi pengembangan kompetensi lulusan, subdimensi pengembangan standar proses, serta subdimensi pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Metode yang digunakan dalam evaluasi BOS ini adalah metode kuantitatif, di mana dilakukan survei melalui kuesioner kepada 88 orangtua siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo. Hasil evaluasi dengan menggunakan pendekatan dari sisi pemanfaat program menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo tidak efektif, tidak relevan, dan tidak berdampak bagi keluarga pemanfaatnya.

---

This article focused on the program evaluation of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) at Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, in the district of Karanganyar, the Regency of Pekalongan. The evaluation are deemed to be vital because that primary school undoubtedly still extort money from the parents of its student. Previous study which also focused on evaluating BOS, only perceive it with top-down perspective which specifically use both public policy approach and financial management approach. That same study that which only perceive it with top-down perspective, overall showed that both the implementation and management of BOS funds are going well. Arguably, I found those study finding are biased (not objective) and lack of transparency since top-down perspective only evaluate the scope of the organization itself. Rather than top-down perspective, the evaluation in this article use bottom-up perspective due to its receiver who became the focal judge regarding BOS program. By using bottom-up perspective, it is argued that the judgment which come from its receiver could depict more factual condition. Unlike focusing on the organization scope of the program, its receiver are the one that surely know what they need from the program; and its receiver obviously directly experience how well the program really helped them. The scoring according to the BOS program receiver are seen through three variable which are available in the concept of program evaluation, namely effectivity, relevancy, and impact. Afterward, the three variable will be used as tool of analysis among each sub-dimension that is available in BOS program, such as (i) subdimension of the graduate competence development, (ii) subdimension of standard process development, and (iii) subdimension of the scoring system development and implementation. To evaluate BOS program, quantitative methodology are used where survey was completely filled by 88 parents of Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo student’s. Based on evaluation through bottom-up approach shows BOS implementation in Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo is not effective, irrelevant, and has no effect for the target’s family."