Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Intervensi tersebut dilakukan melalui alokasi anggaran untuk rangsangan permodalan bagi usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin, dengan tujuan kebijakannya adalah berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan sejak tahun 2019 – 2022 di Kabupaten Alor Provinsi NTT. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi bantuan keuangan khusus memberi dampak pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengakses kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Studi ini juga menemukan bahwa kebijakan Bantuan Keuangan Khusus memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin, karena adanya kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya, dan mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

---

This study aims to evaluate the impact of the Special Financial Assistance Policy in Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. This intervention is carried out through budget allocations to stimulate capital for productive economic businesses carried out by poor communities, with the policy objective being to have an impact on improving people's living standards. The implementation of Special Financial Assistance (SFA) was carried out from 2019 – 2022 in Alor Regency, NTT Province. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, Focus Group Discussions and field observations. The results of the study show that the policy of allocation of special financial assistance has an impact on increasing the productive economic efforts of the poor and affects the ability to access better education and health needs. This study also found that the Special Financial Assistance policy has a positive impact on the development of productive economic enterprises of the poor, because of the ease of access to capital for the poor so that they can develop their businesses and improve people's living standards, which ultimately improves their household economic conditions, and is able to access better health and education services."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku oportunistik, terutama incumbent, dalam menggunakan discretionary spending (terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan, keuangan) untuk kepentingan Pemilukada dan menginvestigasi pengaruh discretionary spending terhadap kemenangan incumbent. Total sampel dalam penelitian ini adalah 225 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah content analysis, uji beda, dan uji regresi. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya indikasi perilaku oportunistik incumbent yang dapat dilihat dari rendahnya kualitas pengungkapan, masih banyaknya temuan audit, serta proporsi discretionary spending disekitar tahun Pemilukada yang terbukti lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu, Re-election dan re-election time berpengaruh positif terhadap discretionary spending, namun motif oportunistik tersebut dapat ditekan dengan adanya political monitoring dari partai oposisi yang terbukti mempunyai efek negatif terhadap proporsi discretionary spending. Proporsi discretionary spending tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kemenangan Incumbent. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pilihan publik dan juga menguatkan dugaan KPK dan hasil penelitian sebelumnya mengenai motif oportunistik incumbent menggunakan discretionary spending untuk kepentingan politiknya meskipun hal tersebut tidak serta merta membuat incumbent memenangkan kembali Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input kepada regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk membatasi perilaku oportunistik kepala daerah.

---

ABSTRACT

---

This study aims to investigate incumbent opportunistic behavior in using discretionary spending (grant, social assistance, and financial assistance spending) for election purposes and investigate discretionary spending effects on incumbent victories. Total sample is 225 Local Government during year 2013-2016. The method used is content analysis, different test, and regression test. This study found evidence of incumbent opportunistic behavior that can be seen from low disclosure quality, audit findings, and the proportion of discretionary spending around the electoral year that proved to be higher than before the election. In addition, re-election and re-election time have a positive effect on discretionary spending, but the opportunistic motive can be suppressed by the political monitoring that have a negative effect on discretionary spending proportion. Discretionary spending proportion has not been shown to affect incumbent victory probability. The results are in accordance with public choice theory and also corroborate the alleged KPK and previous research results about incumbent opportunistic motives using discretionary spending for its political interests although it does not necessarily make the incumbent win the election. The results of this study are expected to provide input to regulators to develop more comprehensive regulation to limit the opportunistic behavior of regional heads.

"

"Dalam Pilbup Bogor 2018, pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan menyampaikan janji politik terkait pembangunan desa yang bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terpilihnya pasangan tersebut membawa janji politik itu menjadi sebuah kebijakan di bawah Perbup No.83 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Samisade, sebagai bantuan keuangan bagi desa terlihat memiliki kesamaan dengan program-program yang telah ada lebih dulu, seperti Dana Desa. Tiga tahun pelaksanaan Samisade telah menyajikan dinamika yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle (1980) dilakukan guna melihat bagaimana implementasi Samisade secara komprehensif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, akan tetapi implementasi Samisade membawa pengaruh baik bagi pembangunan di desa. Hal ini karena Samisade menjadi pengisi celah kebijakan Dana Desa yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

---

In the 2018 Bogor Regent Election, Ade Yasin and Iwan Setiawan made a political promise related to village development entitled “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) which focused on basic infrastructure development in villages. The election of the couple brought the political promise into a policy under Regent Regulation No.83 of 2020 on Village Infrastructure Financial Aid. Samisade, as financial aid for villages, is seen to have similarities with pre-existing programs, such as the Dana Desa. Three years of Samisade implementation has presented quite interesting dynamics for the people of Bogor Regency. An analysis using Grindle's (1980) policy implementation theory was conducted to comprehensively examine the implementation of Samisade. Although the implementation still faces obstacles, the implementation of Samisade has had a good impact on village development. This is because Samisade fills the gap in the Village Fund policy, which does not prioritize infrastructure development."