Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACTthe thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services."

"Tulisan ini menganalisis mengenai perkembangan pengaturan tindak lanjut pengawasan dan penanganan Bank dalam Resolusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta bagaimana perkembangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan penyelamatan BPR sebagai Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal. Berlakunya UU PPSK mengubah status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan Bank oleh LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu implikasi berlakunya UU PPSK terhadap penanganan Bank dalam Resolusi adalah dengan memperluas peran LPS sebagai pengurang risiko (risk minimizer) krisis Perbankan yang memungkinkan LPS menerapkan metode keterlibatan dini Bank dalam Resolusi. LPS kini dapat menentukan berbagai metode termasuk penjajakan kepada investor untuk memperbaiki kondisi finansial Bank sebelum menentukan opsi resolusi yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memungkinkan LPS untuk menerapkan konversi pinjaman pemegang saham menjadi modal inti tambahan sebagai bentuk penyehatan kembali Bank sebagaimana diterapkan pada kasus BPR X.

---

This paper analyzes the development of supervision and banks in resolutions management after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) and how these developments influence decision making to save BPRs as banks in resolutions by the Deposit Insurance Authority (LPS). This paper was written using doctrinal research method. The enactment of the PPSK Law changes the status of supervision and follow-up to bank supervision by LPS and the Financial Services Authority (OJK). One of the implications of the enactment of the PPSK Law on Banks in Resolution management is the expansion of LPS’ role as a risk minimizer for banking crises, which allows LPS to implement methods of early involvement in Banks in Resolution. LPS can now determine various methods including seeking investors to aid a Bank’s financial condition before determining the resolution options regulated in the Law. This allows LPS to implement the conversion of shareholder loans into additional core capital as a form of bank restructuring as applied in the case of BPR X."

"Persoalan penilaian kinerja secara tradisional sering dipandang oleh perusahaan sebagai sekedar persoalan pengukuran. Penelitian terdahulu yang mendukung pandangan ini umumnya memusatkan perhatiannya pada topik pengembangan skala, bentuk-bentuk skala atau bagaimana mengurangi bias penifai dan alat ukur (Murphy & Cleveland, 1991). Walaupun sistem penilaian kinerja umumnya telah diperhitungkan indeks reliabilitas dan validitasnya, sekarang ini perlu ditambahkan lagi mengenai reaksi terhadap penilaian kinerja bagi yang menggunakannya dan ini merupakan hal penting untuk kesuksesan penetapan dan kelangsungan penilaian kinerja itu sendiri (Hedge and Teachout, 2000). Dengan demikian penilaian kinerja saat ini orientasinya sudah bukan lagi pada pengukuran, tetapi lebih pada perspektif ilmu sosial - psikologis. Pandangan penilaian kinerja kini lebih ditujukan kepada proses sosial dan komunikasi, bukan sekedar pada alat pengukurannya saja.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan penilaian kinerja terhadap reaksi karyawan khususnya Pegawai Muda Direktorat Pengawasan Bank di Bank Indonesia. Pelaksanaan penilaian kinerja ditinjau dari tiga kriteria yaitu keterlibatan karyawan terhadap penetapan target, diskusi dalam penilaian kinerja dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Reaksi karyawan dilihat dari keyakinan karyawan akan manfaat penilaian dan kepuasan terhadap hasil penilaian (Ed Snape dkk, 1998; Lee & Son, 1998). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows v 11.0. Berdasarkan penelitian ini ditemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ketiga variabel babas (penetapan sasaranltarget kinerja, diskusi penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja) dengan dua variabel tergantung (keyakinan akan manfaat penilaian dan kepuasan terhadap hasil penilaian kinerja). Semakin jelas target yang ada, semakin mendalam diskusi yang dilakukan, dan semakin jelas tindak lanjut yang diberikan, maka reaksi karyawan semakin positif terhadap pelaksanaan penilaian kinerja ini. Dengan demikian karyawan semakin merasa yakin akan manfaat penilaian dan ini juga ternyata dapat meningkatkan kepuasan karyawan akan penilaian tersebut. Secara umum dari hasil penelitian ini karyawan di Direktorat Pengawasan Bank sudah memahami pelaksanaan penilaian kinerja, menerima adanya proses penilaian dan merasakan adanya tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Hal ini tercermin pada hasil korelasi yang signifikan antara pelaksanaan penilaian kinerja dengan reaksi karyawan dalam bentuk keyakinan akan manfaat penilaian dan kepuasan terhadap hasil penilaian kinerja.

---

Traditionally, performance appraisal is attempted by companies only as a matter of measurement. Previous researches, which support this paradigm, generally concern (focussed) on scale development, scale forms, or how to reduce bias by appraiser and measurement tools (Murphy and Cleveland, 1991). Even though performance evaluation system generally has taken into account on the realibility index and validity, for the present the user reaction on performance evaluation is important to be considered towards the successful of implementation and continuity of the evaluation (Hedge and Teachout, 2000). Therefore currently performance evaluation is no longer measure -oriented, but more concerned on social-psychology perspective. The current paradigm is focusing on social and communication process rather than measurement tools.

The objective of the research is to figure out the influence of implementation of performance evaluation toward the reaction on employees' reactions, especially, Junior Employees in Directorate of Banking Supervision in Bank Indonesia. The implementation perceived from three criteria, i.e. involvement of employee on goal (target) setting, discussion on performance evaluation and follow up of the evaluation result. Employees' reactions can be seen from their confidence on benefit of the evaluation and satisfaction on evaluation result (Ed Snape, 1998; Lee & Son, 1998). Then, the obtained data is processed by Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows v 11.0. The result of the research found the positive and significant correlation between three independent variables (goal setting, discussion on performance evaluation and follow up of the evaluation result) and two dependent variables (confidence on benefit of the evaluation and satisfaction on evaluation result). The more detail the target, the deeper discussion. The better the follow up the evaluation result, the more positive the employee reaction on the evaluation. Therefore, employee will be more confident on benefit of the evaluation and satisfy on the result of the evaluation. Generally, the result of the research is the employee in Directorate of Banking Supervision has understand about implementation of the performance evaluation, accept the evaluation process and feel the follow up of the evaluation. It is represented by significant correlation result between implementation of performance evaluation and employee reaction in confidence on benefit of evaluation and satisfaction on evaluation result."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."