Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang Permasalahan Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, besar dan kecil, dengan wilayah perairan yang keseluruhan luasnya meliputi dua pertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. Memperhatikan realita alamiah dari letak kedudukan Indonesia yang terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan terletak pula di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Samudera Atlantik dan Laut Cina Selatan, sehingga karenanya mempunyai posisi dan peranan yang sangat berpengaruh dalam hubungan antar bangsa, titik pusat dalam hubungan negara-negara baik di Asia, Eropa maupun negara Amerika, maka perairan Indonesia merupakan salah satu modal yang utama guna menunjang tercapainya dan menjaga keutuhan Wawasan Nusantara. Peranan kapal laut, yaitu armada pelayaran, di samping sebagai sarana pengangkutan dapat berfungsi sebagai penghubung untuk menjangkau seluruh wilayah melalui perairan yang dapat pula memperat hubungan antar-negara dan antar-bangsa terutama dalam lalu lintas perdagangan internasional, guna mendukung, menunjang, dan menggerakkan pembangunan nasional. Kapalnya sendiri, sebagai sarana penunjang utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan di laut dalam kegiatan bisnis mempunyai nilai yang sangat tinggi. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1969 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 memperingan persyaratan perizinan bagi suatu perusahaan pelayaran, yaitu cukup dengan hanya memliki 1 (satu) unit kapal yang berbendera Indonesia dalam keadaan laik laut. Dengan adanya keharusan pemilikan kapal sendiri untuk berusaha dalam bidang pelayaran, maka perusahaan pelayaran berusaha melalui sistem pembiayaan yang biasanya dalam bentuk pinjaman baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk pengadaan kapal. Sistem pembiayaan dalam bentuk pinjaman tersebut diperlukan tidak saja untuk sekedar memenuhi persyaratan perizinan usaha pelayaran yang baru didirikan tetapi juga untuk meremajakan atau menambah jumlah armada bagi perusahaan-perusahaan pelayaran yang telah lama beroperasi. Untuk realisasi perolehan pinjaman tersebut kapal (dapat) dijadikan sebagai objek jaminan. Kita pun menyadari bahwa guna pembangunan dan pengembangan armada pengangkutan laut, dibutuhkan modal dan biaya yang sangat besar. Pembiayaan untuk mengadakan kapal sangat mahal. Namun pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan jalan melalui pinjaman, Pemberian pinjaman atau pemberian kredit tentu memerlukan jaminan. Penyediaan jaminan merupakan hal yang teramat penting dalam memperoleh uang ataupun modal baik dari perorangan atau bank.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak market power dan regulasi perbankan terhadap pengambilan resiko pada 705 bank di 14 negara Asia-Pasifik dari tahun 2012-2018. Demikian terdapat tiga faktor yaitu main effect market power terhadap pengambilan risiko, main effect regulasi perbankan terhadap pengambilan risiko, serta dampak interaction effect antara market power dan regulasi perbankan terhadap pengambilan risiko. Terdapat delapan jenis pengambilan risiko yang dijadikan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi panel dengan model fixed-effects. Penelitian ini menemukan tiga hasil yang penting. Pertama, market power mempunyai dampak meningkatkan pengambilan risiko secara keseluruhan (default risk-taking), namun mengurangi pengambilan risiko portofolio. Hasil ini mendukung teori bahwa adanya dampak negatif dari market power terhadap modal bank. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa regulasi kekuatan pengawasan, keketatan permodalan, dan larangan aktivitas memiliki dampak meningkatkan pengambilan risiko. Namun, regulasi lainnya memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung tipe pengambilan risiko yang digunakan. Penemuan terakhir adalah adanya dampak mitigasi dari regulasi terhadap pengambilan risiko dengan adanya kenaikan market power pada bank. Selebihnya, terdapat perbedaan dalam penemuan pada negara berpendapatan menengah dan tinggi. Secara kesulurhan, penelitian ini mendukung teori competition-stability pada literatur market power dan private-interest pada literatur regulasi perbankan. Lebih lanjut, penemuan juga mendukung teori market-stealing dan dampak positif regulasi kekuatan pengawas pada pasar perbankan dimana ada tingkat market power yang tinggi. ...... This research aims to analyze the impact of market power and banking regulation towards bank risk-taking in 705 banks within 14 Asia-Pacific countries from 2012-2018. In particular it has tests three factors; the main effect of market power towards risk-taking, the main effect of banking regulation towards risk-taking, and the interaction effect between bank market power and banking regulation towards risk-taking. There are eight risk-taking measures (dependent variables) tested in this study. Utilizing a fixed-effects panel regression, there are several main findings of the study. Firstly, it finds that market power has a increasing impact on overall (default) risk-taking, but decreases portfolio risk-taking, and provides evidence for the negative impact of market power on capital. Secondly, it finds that official supervisory power, capital stringency, and activity restrictions regulations tends to also have an increasing effect on risk-taking. However, other regulation tends to have a more varied result depending on the different risk-taking measures. Lastly, while official supervisory power and capital stringency regulation increases overall risk-taking for all banks, this effect is mitigated for higher-market power banks. Furthermore, these results are seen to have differing effects based on the level of income of the countries within the sample. Overall, this research supports the competition-stability view of market power and private-interest view of regulation in banking literature. Furthermore, it provides support for the market-stealing effect for capital regulation and the beneficial impact of official supervisory power in high-market power environments.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. ......This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis. Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information.

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia Perbankan Indonesia sesudah deregulasi perbankan dan keuangan Oktober 1988 menunjukkan perubahan dan perkembangan yang sangat mendasar. Orientasi bankir dari product oriented berubah menjadi customer oriented. Jaringan perbankan menjadi sangat luas sampai ke pelosok tanah air, dengan dampak positif masyarakat menjadi bank-minded serta dana perbankan menjadi melimpah. Dampak negatifnya terjadi persaingan tidak sehat antara bank-bank, bajak membajak tenaga profesional dan meningkatnya jumlah kredit macet serta peristiwa pembobolan bank oleh orang dalam bekerjasama dengan oknum luar.

Bank Sentral mencoba untuk menanggulangi hal ini dengan mengeluarkan peraturan mengenai prinsip ke hati-hatian (prudential regulation), peraturan mengenai orang-orang yang tidak boleh menjadi pemegang saham bank dan beberapa peraturan preventif lainnya.

Disamping ketentuan-ketentuan yang berlaku dunia perbankan juga mencoba memagari diri dengan membentuk apa yang disebut budaya perusahaan (budaya kerja).

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai budaya perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian di lingkungan perbankan sendiri.

Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif, sumber datanya diperoleh dari PT. Bank Antardaerah di Surabaya serta teknik pengumpulan datanya dipergunakan daftar pertanyaan setengah terbuka.

Hasil temuan menunjukkan bahwa PT. Bank Antardaerah secara diam-diam pada dasarnya telah mempunyai budaya perusahaan.

Penulis menyarankan kepada pimpinan bank tersebut agar budaya perusahaan yang telah berjalan selama ini terus dibina dan diarahkan agar dapat menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan serta mampu menangkal dampak negatif daripada deregulasi.

Abstrak :
Krisis yang melanda industri perbankan di berbagai negara telah mendorong Basel Committee untuk merevisi regulasi perbankan international yang telah diatur melalui Basel I. Pada tahun 2001, Basel Committee telah menerbitkan Basel II. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan juga berusaha untuk menerapkan Basel II tersebut di Indonesia. Bank Indonesia berharap dengan penerapan Basel II tersebut akan memperkuat kerangka kerja dan stabilitas perbankan nasional yang pada akhirnya akan mendorong praktik-praktik manajemen risiko yang lebih baik dalam industri perbankan. Karya tulis ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak implementasi Standardised Approach pada risiko kredit terhadap rasio kebutuhan modal minimum dan portofolio kredit pada salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Perhitungan rasio kecukupan modal Bank X dilakukan berdasarkan: (i) peraturan Bank Indonesia saat ini yang masih mengacu pada ketentuan Basel I; (ii) standardised approach; (iii) adjusted standardised approach, dan (iv) peraturan Bank Indonesia melalui SE BI No. 8/3/DPNP 2006. Data yangdipergunakan dalam karya tulis ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan data internal per 31 Oktober 2005 dari Bank X.

---

The crisis in banking industry that happened in many countries has driven Basel Committee to revise the international banking regulation, which had been organized in Basel I. As a result, in the year of 2001, Basel Committee had published Basel II. As a regulator of Indonesian banking industry, the Central Bank of Indonesia has also tried to implement Basel II in Indonesia. The Central Bank expect, that by the implementation of Basel II, will strengthen the framework and stability of national banking industry, and will encourage a better risk management practices in the banking industry eventually. This paper is attempt to provide an insight of the implementation of Standardized Approach in credit risk towards Capital Adequacy Ratio and credit portfolio in one of private banks in Indonesia. The calculation of Capital Adequacy Ratio of Bank "X" is being done under several scenarios, such as: (i) current regulation of Central Bank of Indonesia based on Basel I; (ii) Standardized Approach; (iii) Adjusted Standardized Approach; and (iv) regulation of Central Bank of Indonesia, specifically in SE BI No. 8131DPNP 2006. The figures being used in this paper is taken from Annual Report of year 2004 and internal information as of 31 October 2005 of Bank "X".

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang keamanan penggunaan kartu ATM /debet yang pada saat ini menjadi alat pembayaran penting selain uang tunai. Sisi positif kecanggihan teknologi perbankan adalah memberikan kemudahan nasabahnya dalam bertransaksi, namun juga ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu semakin bervariasinya kejahatan perbankan. Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satupihak, yaitu si penerbit ATM (bank) dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah, sehingga peluang terjadinya pembobolan kartu ATM sebagai ?debet card? lebih mudah terjadi, yaitu dengan memalsukan tanda tangan pemilik kartu ATM yang dicuri. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum ekonomi, salah satunya di bidang hukum perbankan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam bab-bab isi, maka dapat disimpulkan adanya kelemahan penggunaan kartu ATM yang digunakan sebagai kartu debet dengan menggunakan metode tanda tangan sebagai bentuk otorisasi seperti yang digunakan oleh bank-bank tertentu. Peraturan yang ada saat ini belum cukup melindungi para nasabah yang mengalami kejahatan perbankan. Hasil penelitian ini menyarankan agar peraturan perbankan yang ada saat ini dapat lebih mengakomodir kepentingan nasabah atas keamanan penggunaan kartu atm/debet.

---

This thesis discusses judicial review regarding the safe use of ATM cards / debit at this time become an important means of payment other than cash. Positive side of the technological sophistication of banking is to provide its customers convenience in transaction, but also turned out negative impact of increasing the variety of banking crimes. One of the weak points of the target ATM crime is the absence of one party, namely the ATM issuer (bank) in every customer transaction made, so the chances of burglary ATM card as "debit card" is more easily happen, that is by forging the signature owner ATM cards were stolen. The research method used for this thesis is the study of normative juridical literature that is research that linked the law in an effort to become foundation and guide by the implementation of the various areas of public life that can regulate the order and justice, particularly in this case is the law relating to legal economy, one in the field of banking law. Based on the overall discussion in the content chapters, it can be inferred the existence of flaws using an ATM card that is used as a debit card by using the signature method as an authorization form as used by certain banks. The current regulations do not adequately protect its customers who experienced banking crimes. The results of this study suggest that banking regulations that exist today can better accommodate the interests of its customers on the safe use atm card / debit.