Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyediaan fasilitas kredit bank, khususnya dibidang kredit perumahan, dewasa ini hampir semua bank melaksanakannya, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. Pada umumnya fasilitas kredit perumahan tersebut, memberikan fasilitas kredit yang besarnya 75%-80% dari seluruh harga pembelian rumah, dan sisanya merupakan uang muka yang harus dibayar tunai. Berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, Bank Susila Bakti membedakan antara fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan. Di dalam penulisan skripsi ini pembahasannya lebih ditekankan pada fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah, dengan mengkaji berbagai kemungkinan timbulnya permasalahan, baik itu menyangkut perjanjian kreditnya, pengikatan atas barang jaminan serta kewenangan bank atas barang jaminan, dan juga dibahas mengenai hubungan antara fasilitas kredit uang muka pemilikan rumah dengan fasilitas kredit pemilikan rumahnya yang ada pada Bank Susila Bakti. Pembahasannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undang-undang Pokok Perbankan Tahun 1967 Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.

Abstrak :
Tesis ini membahas perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia pada kurun waktu tahun 2003-2008. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan analisa regresi linear berganda dengan variabel dependen kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional, variabel independen terdiri dari Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Kurs Rupiah, Inflasi, Non Performing Loan (NPL), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Produksi Industri (EPI).Hasil penelitian menyatakan variabel independen Kurs,NPL berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kredit Bank BUMN, sedangkan pada Bank Swasta Nasional variabel yang signifikan Kurs,NPL dan IPI. Disarankan Bank Indonesia menjaga kestabilan inflasi,mendorong Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional untuk meningkatkan intermediasinya ke sektor pertanian atau sektor riil serta meningkatkan pengawasannya kepada Bank BUMN yang rentan terhadap kodisi makroekonomi. IHSG dan IPI secara umum berpengaruh untuk perkembangan kredit untuk itu diharapkan pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk dunia usaha. ......This thesis discusses the differences in the factors that affect state-owned Bank of Credit and the National Private Bank in Indonesia in the period of2003-2008 years. This research using descriptive analysis and linear regression analysis with the dependent variable credit and state-owned Bank National Private Bank, the independent variables consist of Interest Rate Credit Working Capital, Rupiah Exchange Rate, Inflation, Non-Performing Loan (NPL), Joint Stock Price Index (JCI) and Industrial Production Index (IPI). The independent research variables States Exchange, NPL significant influence on the development of state-owned bank credit, while the National Bank Private variables significantly Exchange, NPL and IPI. Bank Indonesia is recommended to maintain stable inflation, encouraging state-owned Bank and National Bank for Private intermediate to improve the agricultural sector or the real sector and to improve supervision of state-owned Bank vulnerable to macroeconomic condition. JCI and the IPI to influence the general development of the credit for the government is expected to create a conducive business climate for the business world.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak adanya krisis moneter, banyak bank yang mengalami kesulitan operasional. Untuk itu Pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan, antara lain dengan cara meningkatkan persyaratan mengenai modal minimum dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Upaya pemerintah tersebut ternyata belum membawa hasil. Karena ternyata pertumbuhan bank pasca likuidasi, masih belum cukup memadai dan karenanya Pemerintah menghimbau kepada bank-bank untuk melakukan merger. Pelaksanaan merger tidak hanya dilakukan oleh bank-bank swasta, tapi juga dilakukan oleh Bank-Bank BUMN. Diawali dengan pendirian Bank Bali Tbk, akhirnya dilaksanakan merger Bank Universal Tbk, Bank Artamedia, Bank Prima Ekspress, Bank Patriot ke dalam Bank Bali yang kemudian mengganti namanya menjadi Bank Permata, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian merger, pada 27 September 2002. Namun tidak dapat dipungkiri masih adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan merger tersebut, seperti dapatkah merger kelima bank tersebut dalam Bank Permata memenuhi persyaratan sebagai bank hasil merger yang sehat serta telah sesuaikah merger yang dilakukannya itu dengan Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang lain yang berkaitan dengan merger bank tersebut. Melalui penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan hasil penelitian yang berbentuk evaluatif analitis maka pelaksanaan merger yang dilakukan kelima bank tersebut ke dalam Bank Permata, ternyata telah memenuhi kriteria sebagai bank yang sehat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Merger Bank.

---

ABSTRAK
Since the monetary crisis, many bankers had been facing operational problems. To overcome the situation, the government took several justification and actions in structural alteration and improvement by upgrading the requirement in minimum stock capitals and liquidated the Bankers having problems. The government effort however was still not success. The bank development after liquidation was still below expected level and the government called the banks for merger. This requirement included not only the private banks but the government banks were involved. It began the establishment of Bank Bali that merged with Universal Bank, Artamedia Bank, Prima Express Bank, and Patriot Bank into Bank of Bali (now Permata Bank) those were recognized on September 27, 2002. From the judicial point of view, the merger met the established procedure and requirement both in the banking and commercial laws. Relating to the above cases, we feel it necessary to restudy more detail of merge- ring the middle class private banks into Bank of Bali (now Permata Bank). Kata kunci : Merge-ring Bank Law; Permata Bank

---

Since the monetary crisis, many bankers had been facing operational problems. To overcome the situation, the government took several justification and actions in structural alteration and improvement by upgrading the requirement in minimum stock capitals and liquidated the Bankers having problems. The government effort however was still not success. The bank development after liquidation was still below expected level and the government called the banks for merger. This requirement included not only the private banks but the government banks were involved. It began the establishment of Bank Bali that merged with Universal Bank, Artamedia Bank, Prima Express Bank, and Patriot Bank into Bank of Bali (now Permata Bank) those were recognized on September 27, 2002. From the judicial point of view, the merger met the established procedure and requirement both in the banking and commercial laws. Relating to the above cases, we feel it necessary to restudy more detail of merge- ring the middle class private banks into Bank of Bali (now Permata Bank) Kata kunci : Merge-ring Bank Law; Permata Bank

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari efisiensi biaya, pandemi COVID-19, tipe, dan kepemilikan bank terhadap penciptaan likuiditas perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 78 bank di Indonesia sebagai objek penelitian dengan periode penelitian dari bulan Januari 2019 sampai bulan April 2022. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk melihat pengaruh pandemi COVID-19 sebagai variabel moderator antara efisiensi biaya dan penciptaan likuiditas. Penelitian ini menggunakan unbalanced data panel dengan metode regresi Hybrid Model (Generalized Linear Mixed Models). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi biaya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penciptaan likuiditas. Pandemi COVID-19 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penciptaan likuiditas. Pandemi COVID-19 tidak terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara efisiensi biaya dan penciptaan likuiditas. Tipe bank tidak berpengaruh signifikan terhadap penciptaan likuiditas. Kepemilikan bank berpengaruh secara signifikan terhadap penciptaan likuiditas, di mana bank swasta nasional menciptakan likuiditas yang lebih tinggi dari bank BUMN, dan bank asing. ......This study aims to analyze the impacts of cost efficiency, COVID-19 pandemic, bank type (islamic or conventional), and bank ownership type on liquidity creation. This study used 78 banks from Indonesia banking industry with monthly data from period of before and after pandemic from January 2019 to April 2022. This study also analyze the role of pandemic COVID-19 as a moderating variable to the relationship of cost efficiency and liquidity creation. Using unbalanced panel data with Hybrid Model regression (Generalized Linear Mixed Models) the result shows that there is negative and significant influence of cost efficiency on liquidity creation. There is no significant influence of COVID-19 pandemic on liquidity creation. Pandemic COVID-19 does not significantly moderate the relationship of cost efficiency and liquidity creation. There is no significant inluence of bank type on liquidity creation. Bank ownership type significantly influence liquidity creation, where as private national banks create more liquidity than state owned and foreign banks.