Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan kepuasan dan kinerja karyawan dalam konteks meningkatkan kualitas Pelayanan dan loyalitas nasabah bank syariah. Metode penelitian data dengan menggunakan kuesioner, statistik deskriptif dan teknik Path Analysis terhadap 100 responden sebagai sampel populasi penelitian (nasabah Bank Muamalat Indonesia di Jakarta), disimpulkan bahwa karyawan bank Muamalat tidak menunjukkan kepuasan kerja yang nyata, hal ini ditunjukkan dengan rata - rata nilai pada setiap dimensi hanya sebesar 3,1049. Penelitian juga menunjukkan kualitas pelayanan bank syariah bagi nasabah sudah cukup baik dengan rata - rata nilai setiap dimensi sebesar 4,2384. Namun nasabah tidak menunjukkan loyalitas yang nyata, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata - rata pada setiap dimensi yang hanya sebesar 3,5629. Dari hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa telah ditemukan pengaruh positif antara kepuasan kerja karyawan dengan kualitas pelayanan dengan nilai 3 sebesar 0,05, Menurut peneliti nilai regresi yang positif ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan secara nyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Namun pengaruh kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan relatif kecil, karena kurangnya kemampuan memecahkan masalah dan kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup disebabkan gaji yang kurang memadai. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa telah ditemukan pengaruh negatif antara kualitas pelayanan dengan loyalitas nasabah dengan sebesar -0,07 dan tidak signifikan karena t sebesar -0,64. Menurut peneliti nilai R yang negatif dan tidak signifikan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dimana kualitas pelayanan tidak menjadi variabel yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah BMI.

---

This research aims to recognize relationship between the employee's satisfaction and their performance in the context of increasing service quality and loyalty of syariah bank's customers. From data research method using questionnaire, descriptive statistic and Path Analysis statistic on 100 respondent as a research samples (customer of Bank Muamalat Indonesia in Jakarta), it could be concluded that the employees of Muamalat bank did not show real work satisfaction, this matter was shown by the average value of every dimension which was only 3,1049. This research also shows that the quality of syariah bank for customers is good enough with average value for every dimension of 4, 2384 but the customers did not show the real loyalty; this matter was shown with average value for every dimension, which was only 3, 5629. From the result of first hypothesis test showed that it has been found positive influence between employees work satisfaction with service quality with f3 value of 0, 05. According researcher, this positive regression value shows that the employees work satisfaction actually has positive and significant impact on service quality but the influence of work satisfaction on service quality is relatively small; the inadequate salary because the less ability to solve problem and the less ability to fulfil] life needs causes it. The result of second hypothesis test showed that it has been found negative influence between service quality and customers loyalty with 13 value of -0,07 and not significant because t value of - 0,64. According researcher, this negative 13 value shows that quality service actually does not have influence on customer's loyalty. They for, the quality service cannot be the variable that influence on customers loyalty.

Abstrak :
Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi. ......One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants. The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met.

Abstrak :
Perkembangan teknologi dalam perbankan tidak mungkin tanpa risiko. Masalah-masalah yang mungkin terjadi, diantaranya gangguan jaringan ATM; nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, dan sebagainya. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan nasabah bank oleh Bank DKI terhadap transaksi ATM nasabah Bank DKI dan tanggung jawab Perusahaan Switching terhadap perlindungan transaksi ATM Nasabah Bank DKI. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah dilakukan oleh bank secara perlindungan secara tidak langsung dan secara langsung. Penyelenggara sistem pembayaran juga harus melindungi konsumennya. Dalam menjalankan usahanya dalam sistem pembayaran, perusahaan switching bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya sesuai dengan PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran. Saran kepada Bank DKI dan perusahaan switching adalah perlu dilaksanakannya rekonsiliasi secara berkala. ......Technological developments in banking always comes with risks. A problem that may occur in this development, includes ATM network disruptions. This thesis addresses the regulations in Indonesia on consumer protection in the Indonesian Banking Act and Consumer Protection Act, also other relevant regulations including its implementation. Furthermore, this thesis discusses the responsibility of switching companies towards consumer protection in ATM transactions, particularly in the case of Bank DKI. This thesis is a legal research with a normative juridical approach, from a descriptive and analytical perspective. It can be concluded that the protection of bank customers is carried out indirectly and directly. The payment system provider must also provide consumer protection. In conducting its business within the payment system, switching companies are responsible for the network it manages in accordance with PBI 16/1/PBI/2014 concerning consumer protection for payment system services. To resolve this issue, Bank DKI and the partnering switching company must carry out reconciliation regularly.

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung. ......This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly.

Abstrak :
Di era digital ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan disandingkan dengan minyak dan emas. Salah satu sektor dengan arus data yang intensif ialah sektor perbankan. Sebagai industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan simpanannya, salah satunya ialah data pribadinya. Meskipun telah ada ketentuan rahasia bank, masih banyak terjadi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah. Pada tahun 2023, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau (UU PDP). Kedua undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data-data nasabah. Skripsi ini akan menjawab dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut ialah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara bersama pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ketentuan rahasia bank menjadi dasar kewajiban untuk melindungi data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangannya, dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan. Pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan, dengan menerapkan rahasia bank berupa upaya preventif dan represif, baik ancaman dari pihak internal atau eksternal. Apabila tidak diterapkan, maka bank akan dikenakan sanksi dari UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK dan UU PDP. Kepada OJK, dalam rancangan POJK tentang Rahasia Bank harus menjelaskan secara detail mengenai ruang lingkup ‘informasi’ Nasabah Penyimpan dalam UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK. Kepada pemerintah, diperlukan pembentukan dan peresmian lembaga pengawas khusus terkait pelindungan data pribadi untuk mencegah dan menanggulangi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi Nasabah. ......In this digital era, data has become a very valuable commodity, comparable to oil and gold. One of the sectors with intensive data flows is the banking sector. As an industry that relies on public trust, banks have an obligation to maintain the confidentiality of customers and their deposits, one of which is their personal data. Despite the existence of bank secrecy provisions, there are still many leaks, thefts, and sales of customers' personal data. In 2023, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) were enacted. These two laws regulate the obligation of banks to keep customer data confidential. This thesis will answer two main problems: first, how is the regulation of bank secrecy in the event of leakage, theft, and sale of customer personal data? And second, what is the bank's responsibility in protecting customers' personal data in the case of leaking, theft, or sale of customers' personal data? The research method used to answer the main problem is the doctrinal approach, supported by interviews with a bank and the Financial Services Authority (OJK). The regulation of bank secrecy provisions is the basis for the obligation to protect customer data, both personal data and financial data, in the event of leakage, theft, and sale. Bank's responsibility is to protect customer personal data in cases of leakage, theft, and sale, by applying bank secrecy in the form of preventive and repressive efforts, both threats from internal and external parties. If not applied, the bank will be subject to sanctions from the P2SK Law and the PDP Law. To OJK, the POJK draft regarding Bank Secrecy should explain in detail the scope of 'information' of the customer in the Banking Law as amended by the P2SK Law. To the government, it is necessary to establish and inaugurate a special supervisory institution related to the protection of personal data to prevent and overcome the leakage, theft, and sale of customers' personal data.

Abstrak :
Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

Abstract
Withholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks.