Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. MJG sebagai distributor alat kesehatan dan pedagang besar farmasi yang tersertifikasi IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan) harus dapat mempertahankan implementasi aspek-aspek yang dimuat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik). Aspek personalia, bangunan, dan fasilitas merupakan beberapa aspek yang terdapat pada pedoman teknis CDOB dan CDAKB. Personil sangat berperan penting, dengan keahlian dan jobdesk masing-masing personil untuk dapat menjaga mutu rantai distribusi berjalan dengan baik. Sedangkan, bangunan dan fasilitas sangat berperan penting sebagai pelindung dan penunjang mutu rantai distribusi agar terhindar dari kontaminasi dan hal yang mengancam. Sehingga pemantauan, pemeliharaan dan konsistensi kesesuaian implementasi aspek personalia, bangunan, dan fasilitas di PT. MJG penting dilakukan. Berdasarkan studi literatur mengenai persyaratan aspek personalia, bangunan, dan fasilitas yang terdapat di Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) disertai dengan wawancara dengan staff PT. MJG, serta pengamatan dan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa aspek personalia, bangunan, dan fasilitas telah diimplementasikan dengan baik oleh PT. MJG dan sesuai seperti yang dipersyaratkan pada CDOB dan CDAKB.

---

PT. MJG, as a distributor of medical equipment and a wholesale pharmaceutical trader certified with IDAK (Medical Equipment Distribution Permit), must be able to maintain the implementation of the aspects outlined in Good Distribution Practice for Medical Devices (CDOB) and Good Distribution Practice for Medical Equipment (CDAKB). Personnel, buildings, and facilities are some of the aspects covered in the technical guidelines of CDOB and CDAKB. Personnel play a crucial role, with their respective skills and job responsibilities ensuring the quality of the distribution chain. On the other hand, buildings and facilities are important for protecting and supporting the quality of the distribution chain to prevent contamination and potential threats. Therefore, monitoring, maintenance, and consistent adherence to the suitability of the implementation of personnel, buildings, and facilities aspects at PT. MJG are important. Based on a literature review regarding the requirements of personnel, buildings, and facilities aspects outlined in Good Distribution Practice for Medical Devices (CDOB) and Good Distribution Practice for Medical Equipment (CDAKB), along with interviews with PT. MJG staff, as well as observations and analysis, the conclusion is drawn that PT. MJG has successfully implemented the personnel, buildings, and facilities aspects in accordance with the requirements of CDOB and CDAKB."

"Dengan bertambahnya umur bangunan, naiknya standar desain, meningkatnya kebutuhan akan faktor keamanan dan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil perencanaan dan pelaksanaan dilapangan, menyebabkan suatu struktur beton bangunan fasilitas umum perlu diadakan analisa kelayakan struktur. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan adalah pertama mengambil sampel beton dan sampel tulangan dilapangan untuk mengetahui mutu beton dan tulangan yang terpasang, selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium struktur dan material Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok. Kedua melakukan pengukuran dilapangan untuk mengetahui ukuran existing dari elemen bangunan sebenarnya dan mengambil gambar kondisi gedung. Ketiga menganalisa secara visual kondisi gedung. Keempat menghitung kapasitas penampang komponen struktur, kemudian dilakukan analisa kekuatan struktur bangunan fasilitas umum, dengan tahap perhitungan beban yang bekerja, analisa gaya-gaya dalam, dan melakukan evaluasi terhadap kolom, balok, dan plat hasil pengujian laboratorium. Bangunan fasilitas umum yang menjadi tinjauan adalah Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan tentang kelayakan suatu bangunan fasilitas umum (Puskesmas Kecamatan Tanah Abang).

---

Increasing in building lifetime, design standard, requirement of security and safety factor, and also differences possibility between planning and executing in field, makes a public facility building that was made from concrete needs to get structure feasibility analysis. This feasibility analysis starts with the first step, taking samples from concrete and reinforced in field, so that the actual reinforced concrete quality can be obtain with several test in structural and material laboratory of civil engineering department in university of Indonesia at Depok. Second step is field measuring, to know the exact element size, in this step also include taking pictures about building condition. Third step is visual analyzing about building condition. Fourth is calculating the section capacity of structure component. Then structure strength analysis of public facility building with calculating sequences are measure loading then internal forces analysis and follow with evaluation to laboratory results from columns, beams and plates. Public facility building that becomes point of this review is Puskesmas in Tanah Abang district. From this analysis, conclusions can be obtains about public facility building (Puskesmas in Tanah Abang district)."

"Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara online, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standardisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan."

"Peningkatan permintaan air di Indonesia yang dipicu oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi membuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya air menjadi tantangan besar. Bendungan memainkan peran penting dalam mengelola masalah ini, namun banyak bendungan di Indonesia yang belum berfungsi optimal akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan bendungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan pencegahan yang dilakukan secara rutin dan berkala, serta pemeliharaan luar biasa untuk perbaikan kerusakan besar. Prosedur pemeliharaan yang tidak sesuai atau belum terstandarisasi dapat mengurangi efektivitas bendungan dan membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SOP yang lebih lengkap dan detail terkait pemeliharaan bendungan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip, survei, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SOP dan work breakdown structure (WBS) yang tepat dapat mempengaruhi kinerja SOP pemeliharaan.

---

The increasing demand for water in Indonesia, driven by factors such as population growth, urbanization, and industrialization, presents a significant challenge for the sustainability of water resource management. Dams play a crucial role in addressing this issue, but many dams in Indonesia are not operating optimally due to a lack of understanding of effective maintenance procedures. Dam maintenance is divided into two types: preventive maintenance, which is conducted routinely and periodically, and extraordinary maintenance for major repairs. Maintenance procedures that are not properly standardized or aligned can reduce the effectiveness of the dams and pose safety risks to surrounding communities. Therefore, it is essential to develop structured and standardized Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with government regulations. This study aims to develop a more complete and detailed SOP for dam maintenance, prepared in accordance with the Regulation of the Minister of PAN-RB No. 35 of 2012. The methods used in this research are archive analysis, surveys, and case studies. The results show that the development of appropriate SOPs and Work Breakdown Structure (WBS) can improve the performance of maintenance SOPs.

"