Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu penyakit tidak menular yang memiliki persentase tertinggi sebagai penyebab kematian adalah penyakit kardiovaskuler yang erat kaitannya dengan hipertensi. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan data Riskesdas 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan menggunakan data Riskesdas tahun 2013. Sampel penelitian yang diteliti adalah anggota rumah tangga usia ≥ 18 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 adalah sebesar 28,4% (26,8%-30,1%) dan prevalensi obesitas di Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 adalah sebesar 17,3% (15,9%-18,8%). Penduduk yang obesitas berisiko 2,9 kali lebih tinggi untuk hipertensi dibandingkan dengan penduduk yang tidak obesitas setelah dikontrol variabel konfounding. Faktor yang menjadi konfounding dalam hubungan antara obesitas dengan hipertensi dalam penelitian ini adalah usia (OR=3,4), pendidikan (OR=1,4), wilayah tempat tinggal (OR=1,3) dan status sosial-ekonomi (OR=1,3 (rendah); 1,3 (menengah)). Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan metode kualitatif untuk mengetahui gambaran pola makan penduduk di Provinsi Bangka Belitung dan faktor yang mempengaruhinya.

---

ABSTRACT
One of non-communicable diseases that has highest percentage as causal of death is cardiovascular disease which associated with high blood pressure (hypertension). Bangka Belitung is a province which had the highest prevalence of hypertension based on Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. This study conducted to determine the association between obesity and hypertension. This study used cross sectional study design and used data of Riskesdas 2013. Sample of this study is 18 years old or above household member in Bangka Belitung Province who meet inclusion and exclusion criteria. Result showed that prevalence of hypertension in Bangka Belitung Province 2013 is 28,4% (26,8%-30,1%) and prevalence of obesity in Bangka Belitung Province is 17,3% (15,9%-18,8%). Citizen who suffered obesity can increase risk 2,9 times higher than citizen who didn?t suffer obesity after other variables was controlled. Confounding variables in association between obesity and hypertension are age (OR=3,4), education level (OR=1,4), residence (OR=1,3), and sosial-economy status (OR=1,3 (low); 1,3 (middle)). Further qualitative study is needed to know about citizen?s eating behavior and factors that associate with it.

Abstrak :
PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2 kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya yang tidak lagi terdapat PPATS. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya. Eksistensi PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS. ......PPATS is a subdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. This research is conducted to answer questions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, as well as deepening the considerations for the appointment of PPATS.

Abstrak :
[Sepanjang 1.200 km garis pantai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat potensi ekonomi yang meliputi perikanan dan wisata bahari. Namun di sisi lain, kemiskinan justru terjadi di wilayah perdesaan yang didominasi oleh desa pesisir. Padahal disitulah letak sumberdaya kelautan dan perikanan berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor prioritas dari aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan memproyeksikan estimasi investasi bagi pengelolaan sektor kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis Input Output digunakan untuk menentukan aktivitas ekonomi yang terkait di dalamnya. Dengan pendekatan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) diproyeksikan estimasi kebutuhan investasi selama kurun waktu 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor prioritas dikembangkan adalah wisata bahari; perikanan budidaya; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan hasil biota air lainnya; jasa kelautan; dan bangunan kelautan . Nilai ICOR Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.93, lebih efisien dibandingkan sektor kelautan secara nasional.;Bangka Belitung Province has 1,200 km coastline with big potential economic including fisheries and marine tourism. Otherwise, poverty has occurred in rural areas with dominated by coastal villages. While therein lies the marine and fisheries resources. This study aims to identify the priority sectors of economic activity associated with the marine sector and project investment estimate for the management of the marine sector in Bangka Belitung Province. Input Output Analysis is used to determine the priority of economic activity. With the approach of ICOR (Incremental Capital Output Ratio) projected of investment for 2015-2017 period. The results showed the priority sectors to be developed are marine tourism; aquaculture; fish processing; marine services; and marine building. ICOR for Marine development of Bangka Belitung Province is 2.93. It is more efficient than the national marine sector, Bangka Belitung Province has 1,200 km coastline with big potential economic including fisheries and marine tourism. Otherwise, poverty has occurred in rural areas with dominated by coastal villages. While therein lies the marine and fisheries resources. This study aims to identify the priority sectors of economic activity associated with the marine sector and project investment estimate for the management of the marine sector in Bangka Belitung Province. Input Output Analysis is used to determine the priority of economic activity. With the approach of ICOR (Incremental Capital Output Ratio) projected of investment for 2015-2017 period. The results showed the priority sectors to be developed are marine tourism; aquaculture; fish processing; marine services; and marine building. ICOR for Marine development of Bangka Belitung Province is 2.93. It is more efficient than the national marine sector]

Abstrak :
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dianalisis adalah 5 variabel penentu yaitu nilai PDRB ADHK 2000, upah minimum, pendidikan SD&SMP, pendidikan SMA dan jumlah pengangguran dengan menggunakan model panel data. Hasil regresi model panel memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel PDRB ADHK 2000 dan pendidikan SMA signifikan negatif sedangkan variabel upah minimum, pendidikan SD&SMP serta pengangguran signifikan positif. Dari hasil regresi pengaruh variabel PDRB ADHK 2000 sebesar -0,349896, variabel upah minimum sebesar 0,170965, variabel pendidikan SD&SMP sebesar 0,039336 dan variabel pendidikan SMA sebesar -0,852296 serta pengangguran sebesar 0,286976. Dari kelima variabel independen, variabel Pendidikan SMA paling signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan hasil tersebut saran yang diusulkan adalah PDRB dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi (SMA keatas) harus terus ditingkatkan. Untuk PDRB yang mana kenaikan nilai PDRB melambangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sehingga hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat. Sedangkan pendidikan perlu ditingkatkan, kedepan masyarakat disetiap kabupaten/kota berpendidikan minimal tamat SMA/SMK. Dengan demikian semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah. Kebijakan upah minimum perlu dikaji secara mendalam, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh sehingga terhindar dari kemiskinan, namun pada saat upah minimum meningkat pengangguran akan meningkat, menyebabkan kemiskinan meningkat pula. Kebijakan upah minimum tersebut harus diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Tingkat pengangguran perlu diturunkan sekecil mungkin melalui upaya-upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru atau melalui pemberdayaan masyarakat seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

This study aims to analyze the factors that affect poverty in the Province of Bangka Belitung of the year 2003-2011. Factors that affect poverty determinant variables analyzed were 5 the variabel of GDP ADHK 2000, minimum wage, education SD&SMP, education SMA and unemployment using panel data models. Panel regression model showed that all the independent variables were statistically significantly affect poverty. Variable GDP ADHK 2000 and high school education significant negative while variable minimum wage, education and elementary and junior high and unemployment significantly positive. From the results of the regression variables influence GDP ADHK 2000 was -0.349896, minimum wage variable was 0.170965, the variable of primary education and junior high school variable 0.039336 and education high school -0.852296 and the unemployment rate of 0.286976. Of the five independent variables, the most significant variable high school education affecting poverty.

Based on these results the proposed suggestion is GDP and a higher level of education (high school and above) should be improved. For GDP which represents the increase in the value of GDP increase in economic growth that should be implemented in the future development of income-oriented equity and equal economic outcomes throughout the community group. While education needs to be improved, future society in every district / city minimum education completed high school / vocational school. Thus all got an education higher than elementary education, so that poverty can be reduced. Guarantee the education of the poor and improving educational facilities evenly not only concentrated in one area but evenly throughout the area. Minimum wage policy should be examined in depth, although the ultimate goal is to improve the lives of workers / laborers so avoid poverty, but at the minimum wage increases unemployment will increase, leading to increased poverty anyway. Minimum wage policy should be followed by other supporting policies. The unemployment rate needs to be reduced as small as possible through the efforts of the development of new growth centers or through community empowerment as the policies set by the central government.