Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The BBNKB II was one of the local taxes. The BBNKB II was put at the time of the occurrence of the transfer of the abandonment from a motor vehicle. Together with the Jakarta region expansion, Depok, Tangerang and Bekasi or Jadetabek, the trade in the second-hand vehicle was the activity that had the big potential to increase the original income of the area through the BBNKB II. Because the use of the number plate of the vehicle that was same in Jadetabek, then often the tax obligation used the available administrative gap to carry out the evasion of payment of BBNKB II so as to cause the loss for the area. The research is using quantitative approach in intention to have better understanding using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to discover information from informant who is directly involve in collecting the BBNKB II and motor vehicle tax. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data. Findings and results of this research were, the upper controlling of BBNKB II specially was not available. The nonexistence of the supervision between the related agencies make gaps in order the practice of tax evasion in BBNKB II. The controlling ought to be carried out in the field in accordance with the situation in the community and in the office samsat in the process of the collection directly. The form of the exact controlling was first by giving hard sanctions that had a function of also educating the awareness of the community so that obeyed the tax. Secondly made the new regulation that enabled all the agencies that were involved in the process of the collection BBNKB II could carry out mutual controlling so as available gaps to carry out tax evasion could be prevented.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor. Administrasi perpajakan khususnya administrasi pajak Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor sebagai bagian dan sistem perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah umumnya dan pajak Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimana administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor pada unit SAMSAT DKI Jakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannyanya serta apakah pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama (BBN-II) Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan dan menganalisis administrasi Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor, faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan serta penerapan azas-azas pemungutan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adaah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait (baik terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dari Kebijakan, Undang-undang dan Administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut baik yang berasal dan dalam maupun dan luar (wajib Pajak). Hal ini menyebabkan peningkatan penerimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor dapat terganggu atau mengalami penurunan. Penerapan azas-azas perpajakan dalam administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya azas kepastian hukum belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang Bea Balik Nama II (BBN-Il) Kendaraan Bermotor karena kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor seharusnya memenuhi azas-azas perpajakan. Dengan dilksanakannya azas kepastian hukum dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penenimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya serta Pajak Daerah pada umumnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan adanya penyerahan Pajak-pajak Negara oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, terutama Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969, merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama para pemiltik kendaraan bermotor. Untuk menelaah lebih lanjut mengenai hal tersebut, di lakukan penelitian baik melalui studi kepustakaan (library research) maupun studi lapangan (field researcb). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya penyerahan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) kepada Daerah, terutama bagi Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan dampak positip, terlebih dengan adanya upaya penyempurnaan terhadap mekaniame pemungutan pajak tersebut. Di mana Pemerintah DKI Jakarta adalah pemrakarsa terwujudnya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap bagi pengurusan penyelesaian Pajak BBN-KB, sehingga untuk wilayah DKI Jakarta te1ah di1aksanakan sejak 1 September 1974, sedangkan Daerah-daerah lainnya baru dilaksanakan pada awa1 tahun anggaran 1978/1979 yaitu 1 April 1978, yaitu setelah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menhankam/Pangab cq.Polri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negri Nomor: Pol: PSP/13/XII/1976, Kep-1693/MK/IV /12/1976, 311 Tahun 1976. Keberhasilan sistem tersebut (SAMSAT) antara lain terlihat dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah DKI Jakarta, bahkan dalam urutan penerimaan Pemerintah DKI Jakarta pajak BBN-KB menempati urutan teratas. Di sampingitu juga dengan adanya SAMSAT te1ah memberikan berbagai kemudahan bagi para pemiiik kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak tersebut. Dengan diterapkannya SAMSAT juga telah memberikan dampak positip bagi pelaksanaan administrasi dan manajemen perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumbangan Pajak BBN-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta cukup besar dan sangat dominan.

Abstrak :
Nama Kendaraan Bermotor diindikasikan tidak berhasil karena syarat berbadan hukum yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat insentif, pada November 2015 baru 1% pemilik angkutan umum yang memanfaatkan insentif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan FGD. Hasil penelitian ini, adalah bahwa implementasi kebijakan ditinjau dari dampak yang dirasakan pemilik angkutan umum (pencapaian hasil akhir) tidak berhasil dan tingkat implementabilitas dari kebijakan rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan keberhasilan implementasi kebijakan insentif tidak berhasil. ......The success of vehicle tax and ownership tax incentive implementation indicated not successful because legal entities required, to obtain that incentive. This research focused to analyse the success of incentive implementation. This descriptive research was using a quantitative method with survey, in-depth interview and FGD as data-collection technique. As results, the policy implementation in terms of the perceived impact of public transport owners (outcomes) was unsuccessful and the policy implementability was low. Thus the whole incentive implementation success could be said to be unsuccessful.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD dan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain pembebasaan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB dapat menimbulkan hilangnya potensial pajak BBNKB II dan seterusnya di provinsi Jawa Barat khusunya di Kota Depok dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi atas diberlakunya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB.

---

ABSTRACT
This study discusses the implementation policy of the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. Purpose of this policy is to improve Tax payer compliance and PAD. On the other hand the excemption of principal and penalties administrasif BBNKB II and the excemption of the PKB 39 S fines could pose a potential loss of tax BBNKB II and so on in the province of West Java, especially in the city of Depok and may give rise to an increase in the number of vehicle tax debt. This research use approach post positivism with qualitative data analysis. The results of this research is to know how the implementation of the implementation of the policy of sanctions and acquittal of staple administrasif BBNKB II and and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok and know the impacts happened upon during the enforced the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional. ......The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles.