Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kenakalan anak merupakan masalah sosia1 yang perlu mendapat perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Kenakalan adalah merupakan tingkah laku yang melanggar norma sosial, di mana penanganannya tidak melalui proses peradilan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum, penanganannya melalui proses peradilan.

Di dalam studi ini akan dibahas mengenai kebijaksanaan mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang penanganannya melalui proses peradilan. Tujuan penulis mengadakan studi ini adalah untuk memahami bagaimana kebijaksanaan pembinaan anak di luar lembaga pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil pembinaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dalam pelaksanaannya menggunakan data kepustakaan, wawancara secara pengamatan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di wilayah Jakarta Pusat, yang merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan lembaga menekankan pada pembinaan mental anak, agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Adapun strategi yang dipergunakan adalah pertama, klien datang ke kantor Balai BISPA dan kedua, kunjungan rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal ini diterapkan metode Pekerjaan Sosial, di mana dalam pelaksanaannya yang menonjol adalah penggunaan metode Casework dan Family casework, meski pemahaman terhadap metode tersebut terbatas. Selain itu terlihat bahwa informasi mengenai case records anak kurang lengkap serta kurangnya perluasan wawasan dari beberapa Pembimbing Kemasyarakatan sehubungan dengan pembinaan luar lembaga.

Mengenai hasil pembinaan, menurut penilaian Balai BISPA berhasil, karena selama masa pembinaan, klien tidak melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dari hasil penelitian lapangan terhadap beberapa anak yang pernah dibina, ada seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sedang anak lainnya ada yang sudah bekerja atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat.

Di dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung pembinaan adalah keterikatan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap tugasnya, yang sebagian besar bekerja di atas 5 tahun, meskipun hal ini perlu didukung oleh perluasan wawasan mereka sehubungan dengan tugas mereka dalam membina anak. Selain itu peran Kepala Balai BISPA tidak saja bertanggung jawab dalam menerapkan kebijaksanaan lembaga, tetapi berperan dalam mengembangkan wawasan ilmu para petugas dan menampung aspirasi mereka. Pada bagian akhir, terdapat beberapa usulan dari penulis yaitu: melengkapi case records, menggiatkan atau meningkatkan case conference serta mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah penyampaian informasi serta tukar menukar pandangan sehubungan dengan pemahaman kebijakan lembaga dan perluasan wawasan tentang pembinaan Anak Luar Lembaga.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi kasus ini untuk memperlihatkan bagaimana tiga pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus pertanian melaksanakan tugasnya. Interview mendalam digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Sebelas pertanyaan dalam kuesioner semi struktur digunakan untuk memperoleh persepsi bagaimana pengaturan hierarkhi organisasi perpustakaan, keberadaan kewenangan formal bagi pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan dan apa yang dapat diperoleh dan dihasilkan oleh pustakawan dari dukungan dana dan pendidikan yang diberikan oleh organisasi induk. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi perpustakaan berada di bawah pengelolaan Seksi Jasa dan Penelitian yang ada di masing-masing balai, tidak ada pendelegasian formal kepada pustakawan untuk melaksanakan pekerjaannya serta dukungan dana dan pendidikan yang diberikan organisasi induk telah memungkinkan pustakawan untuk melaksanakan pekerjaannya dan menghasilkan informasi guna mendukung kegiatan penelitian. Implikasi pauti ag yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pustakawan terhadap kekuasaan pengetahuan pribadinya adalah suatu mandat untuk memenuhi perannya sebagai pustakawan, lebih baik daripada kekuasaan posisi atau jabatan. Hal penting yang juga perlu ditekankan disini, walaupun kewenangan struktural pustakawan terbatas, keinginan mereka untuk menjadi pustakawan profesional tak terbatas.

---

ABSTRAK
A case study to portray how three librarians of agricultural libraries carry out their task with limited authority is conducted in depth-interview is used as means to collect the data. Eleven questions of semi-structured questionnaires are used to elicit what the librarian 's perception on how the hierarchical authority of the library set up, the existence of librarians formal authority to do the job and what the librarians can gain and produce out of the support provided by the parent organizations. The research findings show clearly that the library organization is structured under the management of Research Services Units, there is no formal authority delegated to librarians to do their job and the financial support and formal and informal education facilities have enabled the librarian; to perform their task and produce information to support the research activities. The important implication of the research reveals that the librarians perceive their personal expertise power as a mandate to fulfill their roles as librarians better than their position one. This is also important to emphasize that nevertheless do the librarians have their structural authority limited, but their willingness to make themselves professional are unlimited.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul "Perkembangan Novel Indonesia Sebelum Balai Pustaka" ini berusaha mengungkap khazanah novel yang pernah terbit - di Indonesia, sebelum berdirinya Balai Pustaka, tahun 1917. Sejauh kepustakaan yang dapat dirunut, terbukti belum pernah ada ahli atau -pengamat kesusastraan Indonesia yang berusaha mengungkap khazanah kesusastraan sebelum Balai Pustaka tersebut, secara menyeluruh dan khusus. Seandainya pun pernah ada yang melakukan, rata-rata terbatas pada topik-topik yang sangat spesifik. Dalam hubungan ini pantas disebut, misalnya, penelitian yang lebih dari memadai yang pernah dilakukan oleh Claudine Salmon, berjudul Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography (1981), atau yang dilakukan oleh Nio Joe Lan dengan bukunya Sastera Indonesia-Tionghoa, atau seperti juga yang dilakukan oleh John B. Kwee dengan disertasinya berjudul Chinese Maley Literature of the Peranakan Chinese in Indonesia 1880-1942 (1977). Ketiga peneliti tersebut jelas sekali hanya mengkhususkan pembicaraannya pada khazanah kesusastraan yang ditulis oleh pengarang Peranakan Cina.

Peneliti lain yang pernah mencoba menunjukkan khazanah kesusastraan Indonesia dari sisi yang lain hampir-hampir belum pernah ada, dan masih sangat sedikit. Dari yang sedikit ini, tampak hanya Pramoedya Ananta Toer yang cukup mempunyai perhatian, khususnya dalam mengungkap khazanah novel sebelum Balai Pustaka yang ditulis oleh pribumi atau peranakan Eropa. Dua buah buku Pramoedya yang masing-masing berjudul Tempo Doeloe (19E2) dan Sang Pemu1a (19P5), menunjukkan perhatiannya itu.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan sedikit bahwa sebenarnya ada beberapa ahli yang mempunyai cukup perhatian mengenai khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka yang melihat tidak hanya sesisi saja. Hanya sayang sekali, para ahli tersebut agaknya belum melakukan penelitian yang mendalam, sehingga mereka pada umumnya hanya dapat menuliskannya dalam bentuk artikel kecil di sebuah majalah. Di antara para ahli yang sedemikian itu, dapat disebutkan disini misalnya C.W. Watson dalam "Some Preliminary Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian Literature" (dalam Bra, 1971), W.Q. Sykorsky dalam "Some Additional Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian literature" 1980), dan beberapa tulisan Jakob Sumardjo yang tersebar di berbagai penerbitan.

Penelitian ini setidaknya ingin melengkapi atau ingin mengungkap khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka itu, secara menyeluruh dan 1engkap, yang tentu saja bertolak dari data-data yang berhasil diperoleh dan di temukan selama dilangsungkannya penelitian yang enam bulan ini. Sudah barang tentu dengan waktu yang sesingkat itu belum akan diperoleh hasil yang sempurna dan memuaskan (bandingkan dengan penelitian Claudine Salmon yang menghabiskan waktu sekitar 10 tahun), tetapi inilah hasil maksimal yang dapat dilaporkan.

Dalam penelitian ini dapat dijumpai deskripsi secara cukup lengkap mengenai khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka (Bab II: "Pengarang dan Karyanya", serta pada lampiran: "Rekonstruksi Kronologis Novel Indonesia sebelum Balai Pustaka"), mengenai masalah kesejarahan kesusastraan Indonesia yang hingga kini masih simpang siur dan belum berpatokan pada pijakan yang realistis (Bab I: "Pendahuluan"), serta mengenai kecendrungan tema novel-novel sebelum Balai Pustaka yang banyak mengangkat kejadian-kejadian yang sungguh terjadi pada masa itu atau masa-masa sebelumnya (Bab III: "Tema Novel Indonesia Sebelum Balai Pustaka"). Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan (Bab IV) yang mencoba memberi gambaran ringkas tentang apa yang sudah dibicarakan di bab-bab sebelumnya, sehingga dapat dilihat masalah-masalah apa saja yang esensial dan perlu mendapat perhatian kita semua.

Abstrak :
Toko obat berijin sebagai bagian dari sistem distribusi obat dalam upaya pemerataan ketersediaan obat sehingga obat mudah diperoleh pada saat yang diperlukan dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan salah satu kebijakan nasional dibidang obat. Kepatuhan pemilik toko obat berijin dalam menyalurkan obat-obatan berguna dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik toko obat dalam melaksanakan ketentuan pokok operasional toko obat berijin yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor 167 tahun 1972. Penelitian dilakukan dengan rancangan cross-sectional , pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan, penentuan patuh dan tidak patuh berdasarkan ditemukan atau tidaknya obat keras, obat palsu atau diduga palsu di toko obat yang dijadikan sampel. Responden adalah 70 pemilik toko obat berijin yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi dan faktor-faktor yang dilihat hubungannya dengan kepatuhan adalah faktor pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi, penerapan sangsi, supervisi, tingkat kehadiran asisten apoteker penaggung jawab serta faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukan 44 responden (62,8%) patuh, sedangkan sisanya 26 responden (37,8%) kurang patuh. Dart sembilan faktor yang diteliti ternyata empat diantaranya mempunyai hubungan dengan kepatuhan pemilik toko obat berijin yaitu faktor motivasi, supervisi, kehadiran asisten apoteker dan lingkungan. Pemilik toko obat berijin yang memiliki motivasi tinggi 5,6 kali lebih patuh dari yang memiliki motivasi rendah; yang menyatakan supervisi bermanfaat 3,4 kali lebih patuh dari yang menyatakan supervisi kurang bermanfaat; toko obat yang sering dikunjungi oleh asisten apoteker penangung jawab, lebih patuh 7,6 kali dari yang jarang dikunjungi oleh asisten apotekernya dan pemilik toko obat yang berada dalam lingkungan kondusif 23 kali lebih patuh dari pemilik toko obat yang berada dalam lingkungan kurang kondisif. Faktor lingkungan diketahui merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan pemilik toko obat berijin. Untuk menekan persentase pelanggaran di toko obat diharapkan Balai POM di Jambi lebih menekankan pada perbaikan lingkungan berupa penyebaran informasi kepada masyarakat tentang efek samping obat dan cara pemakaian obat yang benar serta rasional; Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) mampu memberikan arahan baik kepada asisten penanggung jawab maupun kepada pemilik toko obat tentang tugas dan tanggung jawab selaku pengelola toko obat berijin sebelum ijin dikeluarkan dan kepada Badan POM diharapkan dapat menambah frekuensi supervisilpengawasan di lapangan secara lebih proporsional sesuai dengan luas wilayah kerja dan jumlah sarana yang harus diawasi oleh Balai POM.

Abstrak :
Dengan masuknya kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan perdagangan bebas, maka persaingan dalam bidang pelayanan kesehatanpun tak terelakkan lagi. Mutu layanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan salah satu strategi dalam mengantisipasi hal tersebut adalah dengan Total Quality Management dalam pelayanan kesehatan .Pelayanan yang tidak bermutu dapat menyebabkan pasien tidak kembali untuk memanfaatkan jasa tersebut. Salah satu indikatornya adalah dari penurunan jumlah kunjungan pasien. Adanya penurunan jumlah kunjungan di Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban periode tahun 1997-2001 menyebabkan diadakannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan dari Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban. Faktor-faktor yang diteliti adalah karakteristik pasien seperti umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, biaya, jarak, penyandang dana dan dimensi kepuasan. Dalam dimensi kepuasan yang diteliti adalah sarana fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan/keyakinan dan kepedulian. Janis penelitian yang digunakan adalah cross sectional pada 98 orang pasien lama yang berkunjung di Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2002. Analisis mengenai pemanfaatan Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat. Analisis dimensi kepuasan dilakukan dengan self scale survey menggunakan diagram Kartesius. Dari sini didapatkan hasil faktor-faktor apakah yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Hasil yang didapat adalah 67,3 % dari jumlah pasien lama yang berkunjung selalu berobat ke Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban bila sakit dengan karakteristik 67 % wanita, sebagian besar (74,5 %) berusia muda (15 - 49 tahun), dengan tingkat pendidikan SMU ke atas sebanyak 62,2 %. Dari uji bivariat dengan menggunakan uji Kai Kuadrat didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan bermakna antara karakteristik pasien dengan pemanfaatan Balai Pengobatan Umum St. Carolus-Paseban sedangkan dari ke lima dimensi kepuasan yang diteliti yang berhubungan bermakna dengan pemanfaatan adalah dimensi ketanggapan dan kepedulian. Sedangkan dari uji multivariat dengan uji regresi logistik didapatkan hasil hanya dimensi kepedulian yang dominan. Analisis diagram Kartesius diperoleh gambaran bahwa yang harus mendapat prioritas untuk perbaikan Balkesmas St. Carolus-Paseban adalah kebersihan WC, perhatian perawat terhadap kebutuhan pasien selama pelayanan, keramahan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dan kemanjuran obat yang diberikan oleh dokter. Daftar bacaan: 38 (1974-2002)

---

Factors Connected with the Usage of Balai Pengobatan Umum Balkesmas St.Carolus- Paseban Year 2002Now that the Southeast Asia region has become a free trade area, competition the field of health services can no longer avoided. It has become a matter of vital importance to pay proper attention to the quality of health services provided and one of the strategies in anticipating this is by applying Total Quality Management in providing this services. Services of substandard quality will keep patients away from making further use of these services. One indication of this is the drop in the number of patients' visits. It is this drop in the number of patients' visits at St. Carolus-Paseban Community Health Center during the period from 1997 to 2002 that has led to the investigation of this study. It's aim is finding out what factors, if any, show any correlation to the utilization of the services provided by characteristics such as age, educational background, occupation, sex, pattern of expenses, party responsible for medical expenses, and degree of satisfaction, The scope of the study into ascertaining the degree of satisfaction includes physical facilities, dependability of the services, attentiveness of the staff, trust or confidence in the services, and degree of concern as shown by doctors and nurses. This study used the cross sectional method as applied to 98 patients who visit St. Carolus-Paseban Community Health Center on a regular basis during the period from November 1 until November 12, 2002. The study of the utilization of service at St. Carolus - Paseban Community Health Center was conducted on the basis of univariate, bivariate and multivariate analysis. The study-on the degree of satisfaction was conducted on the basis of self-scale survey employing the Kartesius diagram, These studies have resulted in identifying the factors which deserve priority when taking steps for improvement. The result produced were as follows: 67.3% of regular patients invariably visit St. Carolus-Paseban Community Health Center when they experience health problems, with the following specifics: 67% of the mare female, with the majority (74.5%) in the age bracket of 15-49 years; 62,2% have an educational level of senior high and higher. The bivariate test employing the Chi Square test produced the conclusion that there exists no meaningful correlation between patients' characteristics and their utilization of the service at St. Carolus-Paseban Community Health Center, while of the five aspects of satisfaction studied, those with a meaningful correlation to utilization of services at the Community Health Center are dependability of the services and concern of the staff. In addition, multivariate tests employing logistic regression tests concluded that the only aspect showing any kind of dominance is concern as shown by doctors and nurses. Analysis of the Kartesius diagram showed that in improving health services at St.Carolus - Paseban Community Health Center, priority should be given to cleanliness of public lavatories, nurses' attentiveness toward patients' needs during medical checks, friendliness in nurses' behaviour while handling patients, and efficacy of the medicines prescribed by the doctor. References: 38 (1974-2002)