Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRAKPerjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura atau perjanjian persekongkolan diartikan sebagai perjanjian dimana keadaan yuridis dari suatu perbuatan hukum tersebut disembunyikan dari pihak ketiga. Perjanjian simulasi terjadi bilamana ada dua persetujuan yaitu persetujuan lanjutan (akta lanjutan) dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta aslinya) dan keadaan yuridis dari perbuatan hukum lanjutan disembunyikan dari pihak ketiga. Persetujuan lanjutan jika memuat kausa yang terlarang disebut perjanjian simulasi absolut dan jika kausanya tidak terlarang disebut perjanjian semulasi relatif. Perjanjian simulasi secara teknis yuridis terjadi jika ada pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga atau suatu perjanjian yang dibuat dengan kausa yang palsu. Akibat Hukum dari perjanjian simulasi yang keadaan yuridis dari perbuatan hukum yang disembunyikan dari pihak ketiga tidak berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktek notaris di Kabupaten Bandung Barat didapat ada bentuk-bentuk perjanjian smulasi dengan berbagai variasi, ada yang kausanya palsu dan ada yang kausanya terlarang.

---

Abstract

Simulation agreement or pretense agreement or conspiracy agreement is taken to mean an agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party. A simulation agreement occurs when there are two agreements, namely a subsequent agreement is made different from the first agreement (its original deed) and the legal act of the subsequent agreement is hidden from the third party. If the subsequent agreement contains a forbidden cause, it is called absolute simulation agreement and if it contains a non-forbidden cause, it is called relative simulation agreement. Technically and judicially, a simulation agreement occurs if there is contradiction between the will and the statement that is not known by the third party or an agreement made with a false cause. The legal consequence of a simulation agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party does not apply to the third party who has good will. In the practice of notaries in Bandung barat Regency are found varied forms of simulation agreements, the causes of some are false and causes of some others are forbidden."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek khususnya pembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan meninjau aturan iktikad baik dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Putusan-Putusan Hakim di Indonesia dikomparasikan dan diulas dengan pendapat para ahli hukum dan Putusan US Supreme Court dan European Union Supreme Court. Hasil penelitian menyimpulkan dibutuhkan aturan atau panduan yang lebih detail mengenai penentuan ada atau tidaknya iktikad baik dalam sengketa merek di Indoneisa.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of the principle of good faith in trademark disputes that focus on cancellation of the trademark in Indonesia. This study uses the juridical normative by reviewing good faith principles in the Law No. 15 of 2001 and Law No. 20 of 2016, Judge Decisions in Indonesia that compared and reviewed with the opinion of legal experts and Decision of US Supreme Court and the European Union Supreme Court. The research concludes rules or guidelines necessary details regarding the determination of whether there is any good faith in trademark disputes in Indonesia."

"Setiap perbuatan hukum seharusnya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak merugikan orang lain termasuk dalam pengajuan PKPU namun dalam praktik kerap terjadi pengalihan piutang oleh kreditor kepada pihak ketiga dan kreditor tersebut kemudian mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor sebagaimana tampak diantaranya dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan cases approach dan statutes approach untuk menelaah: (1) bagaimana pengaturan persyaratan permohonan PKPU oleh kreditor yang mengalihkan piutang melalui cessie?; (2) bagaimanakah pandangan pengadilan atas kedudukan cessionaris dalam permohonan PKPU?; dan (3) bagaimanakah penerapan hukum oleh Majelis Hakim atas iktikad baik cedent dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.? Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 jo. Psl 8 UU-KPKPU yang mana cessie yang dilakukan cedent harus memenuhi ketentuan Pasal 613 jo. Buku III KUHPerdata. (2) Pengadilan pada umumnya mengakui praktik cessie dalam permohonan PKPU meskipun tidak seragam dalam memandang kedudukan cessionaris sebagai kreditor lain. (3) Majelis Hakim dalam kasus a quo kurang cermat mempertimbangkan keberadaan iktikad buruk Pemohon PKPU karena menggunakan dasar hukum yang tidak relevan. Oleh karena itu, selain melakukan amandemen terhadap UU-KPKPU dan KUHPerdata untuk lebih mengakomodir asas keseimbangan dalam hukum kepailitan nasional, Penulis menyarankan agar para pihak dalam kontrak mempertegas kebolehan/larangan cessie atas hak kontraktual sesuai asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik.

---

Every legal action should be carried out in good faith but there are problem in Decision Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This thesis is a juridical- normative research and used a cases approach and a statutes approach to examine: (1) how are the requirements for PKPU applications by creditors who transfer receivables through cessie?; what is the legal standing of the cessionary in the PKPU application?; and how is the Panel of Judges decided on the good faith of cedent in Decision Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.? The results of the study found that: PKPU applications must meet the provisions of Article 222 jo. Article 8 UU-KPKPU in which cessie by cedent must comply with the provisions of Article 613 jo. Book III of the Civil Code. (2) Courts generally recognize the practice of cessie in PKPU applications, although they are not uniform in viewing the position of cessionaries as other creditors.

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sedangkan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 sampai 320 KUH Pidana. Kedua, perlu atau tidaknya putusan pidana untuk mengajukan gugatan perdata karena pencemaran nama baik. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di putusan Hakim. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: i Definisi “penghinaan” dalam bidang Hukum Perdata perlu dibuat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dengan menggunakan terminologi Hukum Pidana; ii Pengaturan mengenai tidak perlunya putusan pidana dalam mengajukan gugatan pencemaran nama baik perlu diatur sehingga menimbulkan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan pendapat diantara hakim; iii Penggugat seharusnya meminta kepada hakim untuk rehabilitasi nama baik dan kehormatan dengan cara penempelan putusan di muka umum dan agar Tergugat membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah.

---

This thesis discusses the unlawful act in the field of civil cases for defamation. This research is a juridical-normative legal normative research with a literature study. The research methods used to answer the problems: first, the theory of unlawful act and its regulation as well as the theory and the regularion of defamation. Unlawful act is regulated in Article 1365 until 1380 Civil Code, while defamation is regulated in Article 1372 to the 1380 Civil Code and Article 27 paragraph 3 ITE Law in conjunction with Article 310 to 320 of Penal Code. Second, is criminal verdict necessary or not to file a civil lawsuit for defamation. This lack of regulation caused diifferent opinion in the Judge's decision. Third, analysis of the judges' considerations in the Verdict No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut.

The result of this study suggest that: i Definition of "defamation" in the field of civil law needs to be made, because to avoid ambiguity by using the terminology of the Penal Code, ii There is need the regulation that criminal verdict is not necessary to file a civil lawsuit for defamation, in order to certainty of law and no different of opinion among the judges; iii Plaintiff's should request for rehabilitation of the reputation and honor by way of settlement decisions in public and that defendant made a statement that his act of doing is defamation."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pembeli yang melakukan jual beli tanah warisan dengan salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya. Hak pembeli sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum seringkali tidak dapat dipertahankan oleh hakim, sehingga perlu diteliti mengenai bagaimana kriteria pembeli beritikad baik yang diakui oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pembeli beritikad baik terhadap sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah mengetahui apakah Tergugat I yang merupakan pembeli tanah warisan tersebut termasuk ke dalam kriteria pembeli beritikad baik dan dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak dengan didasari dari teori-teori peraturan perundang-undangan mengenai itikad baik, serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Tergugat I sebagai pembeli jika termasuk ke dalam kriteria beritikad baik, dan terakhir penelitian ini akan mengelaborasi mengenai pertimbangan hakim dalam putusan, apakah sudah tepat atau tidak. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari teori-teori hukum yang berkembang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun putusan hakim lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum itu sendiri, namun seharusnya dalam memberikan putusan hakim dapat mencerminkan putusan yang adil dan sesuai dengan norma hukum secara seimbang.

---

This thesis discusses about legal protection of buyer’s rights who buy inherited land with one of the heirs without the consent and knowledge of the other heirs. The rights of a well-intentioned buyer, who should receive legal protection, are often challenging for judges to uphold. Hence, it is necessary to examine the criteria for a bona fide buyer recognized by the law and the forms of protection available to bona fide buyers in land disputes. This thesis using normative juridical method. The focus of this thesis is to find out whether first Defendant, who is the buyer of the inherited land is included in the criteria for a good faith buyer and can be given legal protection or not by supporting the theories of laws and regulations regarding good faith, as well as what forms of legal protection can be given to first Defendant as a buyer if it is included in the criteria of good faith, and finally this research will elaborate on the judge's considerations in the decision, whether it is appropriate or not. The final results of this study indicate that the judge's decision is not quite right according to the developing legal theories and applicable laws and regulations. Even though the judge's decision prioritizes justice rather than legal certainty itself, however in giving decisions, judge's should be able to reflect a fair decision and in accordance with legal norms in a balanced manner way. "

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli beriktikad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Dalam Putusan ini menghukum Terdakwa I selaku Notaris/PPAT dengan pidana penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh Terdakwa I dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini mengakibatkan kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli beriktikad baik dalam proses jual beli tanah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum objek tanah bagi pembeli beriktikad baik, dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli beriktikad baik yang dirugikan dalam transaksi jual beli hak atas tanah dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akta Kuasa Menjual dalam Putusan MA No. 1209/K/PID/2022 dapat bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dan tidak adanya iktikad baik terhadap proses jual beli, sehingga dapat berakibat pada kembalinya hak milik atas tanah menjadi atas nama pemilik sebelumnya, dikarenakan objek tanah dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dan fakta bahwa pembeli tidak mengetahui objek tanah tersebut masih dalam sengketa pada saat proses jual beli dilaksanakan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak atas objek tanah.

---

This thesis discusses the legal protection of good faith buyers against forgery of Power of Sale Deeds involving notaries in land sale and purchase transactions in Supreme Court Decision No. 1209/K/Pid/2022. The land sale and purchase transaction in this decision case was based on a power of sale that was forged by a notary and then sold by a party who was not the actual owner to another party. In this Decision, Defendant I as a Notary/PPAT was sentenced to imprisonment, because he was proven guilty of committing the crime of forgery of authentic deeds in accordance with the provisions of Article 264 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The power of sale deed forged by Defendant I was used as a basis by a party who was not the actual owner to sell to another party without the knowledge of the actual land owner, this sale and purchase transaction resulted in losses to the owner of land rights and good faith buyers in the land sale and purchase process. This research analyzes the legal consequences of land objects for good faith buyers, and legal protection efforts that can be provided for good faith buyers who are disadvantaged in the sale and purchase of land rights in this case. This research uses doctrinal legal research methods and uses secondary data with descriptive analytical research typology with qualitative data analysis methods. The results of this study explain that the Deed of Authorization to Sell in Supreme Court Decision No. 1209/K/PID/2022 can be explained. 1209/K/PID/2022 can be null and void due to the non-fulfillment of an objective condition in the legal requirements of the agreement and the absence of good faith in the sale and purchase process, so that it can result in the return of property rights to the land to the name of the previous owner, because the land object is sold by a party who is not the real owner, and the fact that the buyer does not know that the land object is still in dispute at the time the sale and purchase process is carried out, so legal protection must be given to good faith buyers even though it is later discovered that the seller is a person who is not entitled to the land object."