Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Tesis ini adalah penelitian terjemahan beranotasi buku mengenai konflik Israel-Palestina yang ditulis oleh dua akademisi. Penerjemahan teks sumber ini menarik karena memuat peristilahan khas yang penggunaannya terbatas pada narasi konflik Israel-Palestina. Konflik ini sendiri banyak mendapatkan perhatian dunia internasional karena hingga hari ini belum mencapai kesepakatan penyelesaian. Tujuan penelitian terjemahan beranotasi ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas padanan tertentu yang dipilih untuk menerjemahkan tiga bab dalam buku Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians. Terjemahan beranotasi adalah hasil penerjemahan yang disertai dengan catatan khusus yang dibuat oleh penerjemah terkait dengan keputusan yang dibuatnya dalam menentukan padanan tertentu. Unit yang dianotasi adalah peristilahan di bidang politik dan fitur bahasa politis berupa metafora dan analogi. Masalah penerjemahan yang ditemukan di antaranya berkaitan dengan adanya istilah yang tidak memiliki padanan dan adanya kemungkinan kesalahan persepsi pembaca dalam memahami metafora dan analogi yang digunakan penulis dalam mengungkapkan gagasan. Teknik yang diterapkan untuk mengatasi masalah penerjemahan meliputi teknik amplifikasi, padanan deskriptif, naturalisasi, peminjaman, kuplet, penerjemahan metafora, serta parafrasa. Metode penerjemahan yang diterapkan dalam penerjemahan adalah metode komunikatif. Metode semantis juga diterapkan pada beberapa bagian teks yang menyangkut penerjemahan metafora agar dapat menghadirkan nuansa yang sama di bahasa sasaran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerjemahan teks politis memerlukan kehati-hatian untuk menghindari persepsi yang keliru dalam bahasa sasaran. Selain itu, dalam menerjemahkan peristilahan di bidang politik maupun fitur bahasa politis seperti metafora dan analogi, makna kontekstual sangatlah penting untuk menentukan padanan.

---

This thesis is an annotated translation study of a book related to the Israel-Palestine conflict wrote by two academics. This topic is interesting because the target text itself contains the specific terminology used only in the Israel-Palestine conflict narrative. This conflict receives international attention because it has not yet reached a peaceful settlement to this day. This annotated translation study aims to justify the equivalent used in the translation of a political book titled Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians. An annotated translation is a translation completed with specific notes or critical comments by the translator related to the decision in choosing a particular equivalent. The units annotated are political terminology and political language features in the form of metaphor and analogy. The translation problems found are related to the specific terms which have no equivalents and the possibility of misperception of readers in understanding the metaphors and analogies used by the writers to express the ideas. Techniques implemented to overcome the translation problems are amplification, descriptive equivalent, naturalization, borrowing, couplet, metaphor translation, and paraphrase. The translation method generally used in this translation is communicative. Semantic method is also used in some parts of the text regarding the translation of metaphors as to produce the similar nuance in the target text. From this study, it can be concluded that the translator has to be careful in translating the political text in order to avoid misperception in the target language. Furthermore, in the translation of political terminology and political language features like metaphor and analogy, contextual meaning is very important to determine the equivalent in the target text.

Abstrak :
Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yang cukup memperkaya khasanah teori poiitik. Teori dan analisis politik pun berkembang bersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisis lebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari struktur kekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upaya kontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendaiian terhadap wacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkan secara ideologis.

Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan proses pengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana poiitik pada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hingga munculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimana proses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan? Sedangkan manfaat penelilian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya keberagaman wawasan tentang kajian poliiik dari perspektif analisis wacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikan konstribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokoh hegemoninya.

Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalam paradigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wawna kritis yang dikembangkan Nomian Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukan makna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, Iebih luas, wacana menghendaki kehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuah metode penafsiran. Sinergi dua perspektiftersebut bisa mampu mengungkapkan makna dari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung pun terdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Dari sini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi Iebih merupakan ajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentingan polilik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.

Pada talaran yang Iebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya pada pemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci Iebih mengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandai perpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramsci mengembangkan istilah hegemoni yang berarli konstruksi ideologi oleh pihak yang dominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaan kepemimpinan moral, intelekual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentuk monopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoni ditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari stiategi dominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secara hegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).

Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses seperti dijelaskan itu telah memgroleh peneguhan selama Iebih kurang 32 tahun. Wacana politik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakan kata ?pembangunan" dan ?stabilitasi". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsung pengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana polilik. Setiap bahasa politik yang mewujud dalam pemyataan-pernyataan elite di tingkat negara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen ?untuk kepentingan bersama' tidak Iebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untuk merangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan letap legitimate. Cara itu merupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahan terhegemoni, dan kekuasaan tetap Iestari dalam genggaman tangan penguasa. Kecuali ketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, maka bangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru.