Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada perusahaan yang berstatus sebagai KPS Migas Pembahasan ini mencakup tahapan tahapan pengelolaan PPN di BUT S Energy yang difokuskan pada pencatatan pajak pada Bagian account payable dan Bagian pajak Pada pelaksanaannya pencatatan PPN di Bagian account payable dan Bagian pajak mengalami perbedaan yang mempengaruhi pembayaran PPN Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut adalah adanya time lag antara tagihan awal dan tagihan revisi Selain itu juga dibahas mengenai pengaruh pembukuan PPN terhadap laporan keuangan yang terjadi di BUT S Energy BUT S Energy yang memiliki base amount USD mengharuskan terjadinya translasi dalam pembukuan PPN sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif.

---

This internship report discusses the management of Value Added Tax VAT on the company 39 s status as a ldquo KPS Migas rdquo This discussion includes the stages of managing VAT in BUT S Energys which focused on the recording tax on Accounts payable section and Taxes section In the implementation VAT recording in accounts payable section and tax section experienced the differences that affect the payment of VAT Things that cause the differences in the recording are the time lag between the initial bill and bill revision It is also discussed the effect of the VAT accounting on the financial statements which occurred in the BUT S Energy BUT S Energy which has a base amount USD requires the translation in the books of VAT and therefore contributes to the comprehensive income statement."

"Sejak awal sejarah Indonesia modern, federalisme sering dianggap sebagai warisan penjajah Belanda untuk melanggengkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Banyak kalangan menilai federalisme adalah agenda politik tersembunyi Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya. Oleh karenanya, usaha untuk membendung hal itu adalah dengan membentuk dan mempertahankan sistem negara kesatuan sebagaimana diterapkan hingga hari ini. Sebaliknya, jatuhnya rezim Soeharto menjadikan isu federalisme mengemuka kembali sebagai sebuah formula untuk keluar dari krisis multi dimensi yang ditimbulkan Orde Baru. Terlepas dari diskursus federalisme yang masih menjadi jalan panjang untuk diadopsi di Indonesia, paper ini mengulas mengenai federalism, sebagai sebuah sistem pemerintah, yang patut menjadi sistem politik yang tepat untuk Indonesia khususnya dalam mengatur keberagaman dan menyelesaikan krisis multi dimensi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wasiat yang melanggar bagian mutlak (Legitime Portie) anak kandung menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan Pengadilan Negeri tangerang atas perselisihan yang terjadi antara penerima wasiat dengan ahliwaris legitimaris. Permasalahan terjadi pada saat Pewaris membuat wasiat yang isinya menyatakan bahwa memberikan seluruh hartanya kepada salah satu anak kandungnya saja, padahal disini pewaris masih mempunyai ahliwaris lain yang merupakan ahliwaris legitimaris, yang berhak terhadap bagian mutlak dari harta warisan tesebut,da n bagian tersebut tidak dapat dikesampingkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pewaris seringkali menggunakan kebebasannya untuk memberikan sebagian atau bahkan seluruhnya harta benda miliknya kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa ia menyadari bahwa bagian mutlak ahliwaris yang seharusnya mendapatkan harta benda tersebut telah tersinggung pemberian wasiat yang dilakukannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG, para ahliwaris legitimaris berhak mendapatkan bagiannya yang tidak bisa dikesampingan oleh pewaris. Karena dalam undangundang sendiri sudah diatur mengenai bagian mutlak (legitime portie), yang besarnya menurut pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan cara pembagian seperti yang diatur dalam pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penulis juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh majelis Hakim kurang tepat, dengan membatalkan Akta Wasiat No.08 tanggal 05 Mei 2009, karena seharusnya terhadap tuntutan bagian mutlak tersebut dilakukan pemotongan (inkorting) bukan pembatalan

---

ABSTRACTThis paper will discuss about the violation of the absolute part (Legitime Portie) biological children according to the Book of Law Civil Law. This paper takes a case study tangerang Court ruling on disputes between the receiver testament with legitimate legacy receiver. The set of problems occurs when the heir to make a testament stating that it gave his entire estate to one of the only biological child, but here the heir still have another the legitimate legacy receiver, have the right to the absolute part (Legitime Portie), and that part can not be ruled out. The author uses the method of juridical normative research, using secondary data.

This study concluded that the heirs are often using their freedom to provide some or even all of his property to whomever it chooses, without realizing that the absolute part (legitime portie) legitimate legacy receiver should get the property has offended the administration testament do. Within the decision Tangerang District Court No. 29/PDT.G/2010/PN.TNG, the legitimate legacy receiver have the part that can not be ruled out by the heir. Because the statute itself is set on the absolute part (legitime portie), which in this case there are three (3) legitimate legacy receiver, the amount under section 914 of Act Book of the Civil Code which each of the three-quarters (3/4) part, by the division as provided in section 916a of Act Book of the Civil Code. Authors also conclude that the Tangerang District Court Decision No. 29/PDT.G/2010/PN.TNG dated October 11, 2010 issued by the presiding judge who tried the case has been very proper, the judge's will cancel the testament Deed No.08 dated May 5, 2009, basic consideration is that the judge in deciding is the treasure to EA are the entire property ED. Judge to consider other than the ED has legitimate legacy receiver EA should get his share, EI and MH as a child of the ED has the absolute that can not be contested by the ED. These actions have resulted EI and MH can be lost their rights."

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris kepada kemenakannya sewaktu ia hidup. Namun yang dihibahkan adalah keseluruhan harta pewaris berupa dua bidang kavling tanah, sehingga pelaksanaan hibah ini telah menyinggung bagian mutlak ahli waris legitimaris dan membuat mereka kehilangan hak mewarisnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hibah tersebut adalah sah. Setelah meneliti lebih jauh, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdata. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi seharusnya lebih menerapkan ketentuan Pasal 913 dan 914 KUHPerdata."

"Konfigurasi perkembangan geologi dan tektonik pratersier di Sumatera bagian selatan telah lama menjadi persoalan yang menarik. Para ahli geologi telah menggunakan berbagai konsep dalam menyusun geologi daerah Sumatera dan hubungannya dengan daerah sekitarnya. Batuan dasar/alas yang berumur pratersier di Sumatera merupakan batuan alih tempat (alokton) yang terdiri atas berbagai mintakat dengan asal-usul, litologi, dan umur berbeda dan dipisahkan satu sama lainnya oleh suatu rentas (sutures) tektonik. Mintakat kuantan pegunungan duabelas ditempati oleh batuan malihan, batuan sedimen, dan batuan gunung api yang berumur Paleozoikum-Mesozoikum (karbon trias), dan diterobos oleh batuan granitan mesozoikum. Mintakat in tersebar di Sumatera bagian barat. Mintakat Gumai-Garba ditempati oleh batuan tektonik/bancuh, sedimen malih, batuan karbonat dan batuan gunung api yang berumur mesozoikum (Jura-Kapur), dan diterobos oleh batuan granitan berumur kapur akhir."