Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak para pengamat perminyakan meramalkan bahwa Indonesia, yang sekarang erupakan produsen minyak terbesar ke 16 didunia dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 5 juta barrel per liari, akan menjadi negara net importir minyak pada awal taluin 2000-an mti. Prakiraan ini dibuat dengan asumsi : I) periumbuhan tingkat konsumsi bahan bakar inyak (BBM) dalam negeri selama beberapa tahun terakhir yang rata-rata berkisar sebesar 8% :r tahun, dan 2) lidak ditemukannya cadangan minyak baai dengan jumlah besar. Namun demikian prakiraan diatas mungkin tidak akan terjadi secepat itu. Hal im nungkinkan karena : 1) adanya krisis ekonomi yang dialami Indonesia semenjak pertengahan inn 1997 yang berdampak terhadap konsumsi BBM dalam negeri, 2) penemuan dan ngembangan cadangan minyak bam dengan jumlah cadangan yang sedang, 3) penemuan dangan gas bumi yang kemudian diproduksi dan ditukar dengan minyak burnt, yang tadinya ;unakan untuk bahan bakar, untuk diekspor, dan 4) besarnya cadangan minyak yang :alegorikan marjinal yang telah lama ditemukan tapi bellim diproduksi dan berpotensi untuk a diproduksi jika Pemerintah memberikan insentif yang bisa nieningkatkan nilai keekonomian angan marjinal tersebut. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia disamping mengurangi tingkat konsumsi BBM a telah menjadikan sektor minyak dan gas bumi kembali menjadi tumpuan Pumerintah untuk ndapatkan devisa dan untuk sumber penerimaan bagi anggaran, pendapaian dan belanja ;ara (APBN). Hal ini dimungkinkan karena sektor minyak dan gas bumi Indonesia memiliki mgyulan komparatif dan kompetitif dibandingkan sektor industri lainnya karena sektor ninyak dan gas bumi merupakan industri yang berbasis sumber alam (resource bawd) dan arenanya harga bahan bakunya tidak terkena dampak krisis ekonomi. Disamping itu dengan ngkat upah dan harga jasa yang relalif murah dibandingkan di negara lainnya, industri minyak an gas bumi di Indonesia memiiiki biaya operas! yang lebih murah dibandingkan dengan eberapa negara lainnya. Lebih dari 90% produksi minyak dan gas bumi Indonesia dihasilkan oleh perusahaan iing mitra kerja Pertamina dengan sistem kontrak bagi hasil. Sebagai perusahaan asing, yang ?nurnnya merupakan perusaliaan publik, mereka mempunyai mi si untuk meningkatkan ikayaan pemegang sahamnya (max i mi zing shareholder's wealth). Oleh karena itulah maka pangan inarjinal yang telah mereka temukan, yang menu rut perkiraan ada piiluhan jumlahnya :ngan cadangan mendekati setengali milyar barrel, belum dikembatigkan karena nilai :ekonomiannya tidak baik (tidak menguntungkan perusahaan) jika hanya ketentuan umum ng diberlakukan. Oleh karena itu maka ketentuan khusus dan insentif tertentu perlu jerlakukan. Tulisan ini akan membahas salah satu alat yang dipakai oleh manajemen dalam ngambilan keputusan investasi yaitu analisa keekonomian yang difokuskan pada empat rameter yang umum dipakai di sektor industri minyak yaitu analisa Nvi /'resent Value (Nl'l'J, entol Rale of Return (IRR), Payback Period (PB) dan Profitability Imkx (PI). Analisa ikonomian ini digunakan untuk membahas suatu kasus lapangan minyak marjinal yang dikelola oleh salah satu kontraktor bagi hasil Pertamina ("PC Oil Company"). Dalam bahasan analisa keekonomian lapangan marjinal ini akan lerlihat bah\va tiga lapangan irjinal dengan total jumlah cadangan minyak terbukti sebesar 6,2 juia barrel dan potensi nbahan sebesar antara 6,4 sampai 15,8 juta barrel tidak ekonomis untuk dikembangkan ngan ketentuan umum yang berlaku dalam kontrak bagi hasil Pertamina. Namun dengan milihan teknologi dan waktu pengernbangan yang tepat oleh kontraktor bagi hasil dan mberian insentif oleh Peinerintah/Pertainina, maka keliga lapangan marjinal ini layak :embangkan karena hasil NPV, 1RR, PB dan PI semuanya memenuhi kriteria invesiasi oisahaan. Dalam tulisan ini juga dibahas analisa sensitivitas untuk mengetahui dampak iibahan harga minyak terhadap nilai keekonomian investasi ketiga lapangan ini dan analisa :konomian paska proyek untuk mengetahui nilai keekonomian ketiga lapangan ini setelah ih dari setahun berproduksi. Dari hasil analisa keekonomian paska proyek terlihat bahwa xitusan dan visi Pemerintah/Pertamina untuk menyetujui pemberian insentif untuk igembangan proyek ini adalah keputusan yang tepat karena keekonomian ketiga lapangan ini ib baik dan yang diperkirakan sebelumnya karena jumlah cadangan terbukti yang bisa roduksi lebih besar dan harga yang didapatkan selama setahun pertama produksi juga lebih k. Sebagian besar (85%) tambahan keuntungan (incrnntentctl profit) ini akan menjadi bagian nerin tali/Pert amina sesuai dengan prinsip bagi hasil 85-15. Tambahan pendapatan dan devisa erti ini sangat dibutuhkan Indonesia selama masa krisis ekonomi yang pemulihannya erkirakan akan memakan waktu beberapa tahun lagi."

"A. Alasan dan Tujuan Penulisan SkripsiDeforestrasi hutan tropis di Indonesia mencapai 600.000 - 1,2 juta hektar pertahun yang di dalamnya termasuk eksploitasi hutan produksi untuk tujuan perdagangan kayu gelondongan. Harga kayu alam Indonesia yang terlalu murah menyebabkan tingginya permintaan yang berakibat penebangan kayu alam yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif lingkungan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial.Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan alternatif kebijakan harga yang sustainahle (yang memasukkan faktor eksternalitas) sehingga dapat mengurangi laju pemanenan sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan.B. Metode PenelitianDimulai dari perhitungan harga tanpa memasukkan faktor eksternalitas, yaitu penjumlahan rente ekonomi, keuntungan normal dan biaya logging perusahaan. Kemudian perhitungan harga tersebut akan ditambahkan dengan memasukkan faktor eksternalitas yang timbul akibat pemanenan serta akan dibandingkan besarnya penerimaan pemerintah sebelum dan sesudah memasukkan faktor eksternalitas.Dilanjutkan dengan trend harga dan keseimbangan permintaan dan penawaran kayu gelondongan dari tahun 1968-1991 dan diakhiri dengan memberikan alternatif kebijakan sustainable pricing.C. Hasil PenelitianDalam perhitungan harga sebelum memasukkan faktor eksternalitas dapat terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara rente yang selama ini terkumpul berdasarkan peraturan yang berlaku dengan potensi rente yang seharusnya terkumpul apabila digunakan harga FOB, hal ini merupakan kehilangan penerimaan bagi pemerintah yang besarnya rata-rata mencapai Rp 1 - 5 trilyun.Setelah kita masukkan faktor eksternalitas yang merupakan real loss value dari luas area hutan yang ditebang ke dalam perhitungan harga yang berlaku, didapatkan perbedaan yang cukup mencolok antara harga yang berlaku, harga FOB dan sustainable price. Terlihat bahwa harga yang berlaku sekarang memang sangat rendah sekali yang mendorong terjadinya overharvesting.Dari perhitungan sustainable price tersebut dapat dibandingkan penerimaan rente ekonomi yang terkumpul saat ini dengan potensi penerimaan pemerintah seharusnya setelah memasukkan faktor eksternalitas. Terlihat bahwa pemerintah telah kehilangan penerimaan sebesar Rp 8 trilyun pertahun sejak tahun 1987.Dari perhitungan trend harga kayu alam dari tahun 1968 sampai 1991, terlihat bahwa kenaikan harga FOB dan harga domestik telah meningkatkan baik permintaan maupun penawaran kayu gelondongan Indonesia, dengan tentu saja tidak mengindahkan faktor kurun waktu yang di dalamnya termasuk faktor pendapatan, jumlah penduduk, selera, barang substitusi dan lainnya.D. Kesimpulan dan SaranRendahnya harga kayu alam telah mendorong teijadinya eksploitasi berlebihan dari hutan alam sebagai reaksi dari kelebihan permintaan luar negeri akan kayu alam Indonesia. Rendahnya harga dikarenakan belum memperhitungkan faktor eksternalitas (nilai non-log yang terkandung dalam kayu yang ditebang yang hilang bersamaan dengan ditebangnya kayu gelondongan ) yang akan menimbulkan dampak secara ekonomis, ekologis dan sosial.Oleh karena itu kenaikan harga dari kayu alam Indonesia merupakan syarat mutlak bagi penurunan permintaan terhadap kayu alam melalui kebijakan sustainable price. Dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku sekarang diharapkan akan menambah penerimaan pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi sekaligus insentif untuk menjalankan Hutan Tanaman Industri.Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk menilai terlebih dahulu nilai non-log yang hilang dari kayu yang akan ditebang berdasarkan jumlah potensi kayu alam yang dapat ditebang di area HPH tersebut sebagai komponen eksternalitas. Kemudian nilai tersebut dijadikan sebagai tambahan pungutan disamping rente ekonomi kepada pemegang HPH melalui berbagai alternatif kebijakan sustainable pricing yaitu : penggunaan sistem tender terbuka dalam pengalokasian HPH, menyederhanakan sekaligus pungutan secara progresif dan dihitung dari potensi yang terkandung di hutan alam tersebut, pengenaan pajak ekspor yang optimal, menaikkan dana reboisasi dengan pengawasan yang ketat, penertiban Tata Usaha Kayu, administrasi yang didukung manusia berkualitas, mengikut-sertakan pemduduk lokal dalam kegiatan eksploitasi hutan dan sekaligus dapat menikmati hasil-hasilnya dan terakhir adalah eco-labelling."

"Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan pengusahaannya harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Usaha migas di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil. Namun, kebijakan migas dirasa belum optimal dalam menjamin kepentingan para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil dilihat dari aturan-aturan umum buku III KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Migas. Selain itu, pelaksanaan cost recovery di Indonesia dalam Kontrak Bagi Hasil belum sepenuhnya menampung asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak dikarenakan tidak terdapatnya batasan atas pengembalian biaya produksi yang dapat dibebankan kepada pemerintah.

---

Business activities of oil and natural gas has an important role in the economy of Indonesia and its execution be based on Article 33 paragraph (2) and (3) of the Constitution of 1945. Oil and gas business in Indonesia is carried out through cooperation between government and contractors with the form of a Production Sharing Contract. However, oil and gas policy deemed not optimal in ensuring the interests of the parties involved in the contract. This research aims to explain the provisions contained in the Production Sharing Contract visits from the general rules of The 3rd Book of Indonesian civil code. The research is held with qualitative approach.

The results showed that the amount of sharing between the government and the contractor is based on the principle of freedom of contract but, by taking into account the provisions contained in the Oil and Gas Law, besides that the implementation of cost recovery in Indonesia in the Production Sharing Contract is not fully accommodate the principle of fairness to the parties that contract because there is no restriction on the return of the production costs can be charged to the government."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"Setiap manusia merupakan mahluk sosial, dimana manusia membutuhkan suatu pekerjaan untuk menjalankan kehidupannya, artinya manusia membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah sebagai imbalan, di Indonesia terdapat beberapa bentuk sistem pengupahan antara lain ada Sistem Pengupahan Bagi Hasil yang dimana sistem ini biasanya digunakan oleh ada istiadat minang untuk menjalankan suatu usaha Restauran padang. Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan secara yuridis normatif, peneliti melakukan penelitian menggunakan bahan pustaka dan data sekunder mengenai pengupahan bagi hasil melalui wawancara, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut pengupahan bagi hasil merupakan suatu sistem pengupahan antara buruh dan pengusaha yang diberikan dalam periode tertentu melalui pembagian hasil keuntungan sesuai dengan besaran MATO, dalam penjalanannya sistem pengupahan ini terdapat hubungan dalam pengaruh pada produktivitas kerja buruh dan juga dalam pelaksanaannya menimbulkan Tanggung Jawab Buruh seperti yang telah dijalankan oleh Restuaran Padang Begadang dan juga Restauran Padang Garuda dengan melakukan perjanjian kerja sama antara pemilik usaha dan kepala buruh dan perjanjian kerja antara kepala buruh dan buruh.

---

Every Humans are social creatures (zoon politicon), Where People Need A Job for a review running their lives. Its the meaning that humans need jobs in order to earn a reward, in Indonesia there are several forms of the wage system, among others, there Wage System with Profit Sharing, where the system is normally used by minang culture there to run a business Padang restaurants. Based on the method of research that has been done normative juridical, researchers to research using library materials and secondary data about wage system with profit sharing through by interviews, then based on the result of research about wage system with profit sharing, the result is a wage system between the workers and employers are given for specific periods through profit sharing in accordance with the amount of MATO, in implementation of wage system, this system there have a relationship in the effect for productivity of labor and Also in its implementation raises Responsibility Labour as it has been run by Restuaran Padang Padang Restaurant Begadang and Garuda with the cooperation agreements between the business owner and the head of the labor and employment agreement between the heads of workers and laborers."

"Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji korelasi antara variabel dependent dan independent. Adapun yang menjadi variabel independent adalah kepuasan kerja dan yang menjadi variabel dependen adalah bagi hasil. Responden berjumlah 50 orang pekerja Restoran sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan Restoran sederhana adalah setiap 100 hari sekali. Adapun formulasi pembagian nisbah bagi pekerja Restoran Sederhana yaitu dengan penentuan poin oleh manajer menggajian. Setelah diperoleh jumlah poin per pekerja, selanjutnya dihitung jumlah pendapatan per 100 hari yang diperoleh dari nilai nominal per poin dikalikan dengan jumlah poin. Setelah diketahui total pendapatan kemudian dibagi 100 untuk mengetahui pendapatan per hari. Karena pendapatan per hari akan dijadikan nominal pengurangan atas ketidakhadiran pekerja per hari. Selain potongan ketidakhadiran, ada potongan lain yang akan mempengaruhi pengurangan total pendapatan, diantaranya sebagai berikut: Pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, "Dayo" Pekerja dan Hari Ferai (absen). Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Restoran sederhana dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-musyarakah, persentase bagi hasil yang diperoleh pekerja Restoran Sederhana sebesar 50% dari total profit bersih perusahaan. Selain itu, upah yang diperoleh pekerja sudah memenuhi kriteria upah secara Islam, yaitu adil dan layak. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar nilai R square = 0.764 (pada Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa 76.4% dari varians Kepuasan Kerja dapat dijelaskan oleh perubahan dalam bagi hasil. Sedangkan 23.6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar bagi hasil.

---

This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker's satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer's interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker's points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker's "Dayo" and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company's total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing."