Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesiapan operasi pada reaktor nuklir merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh lembaga. Penelitian ini bertujuan mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan operasi reaktor nuklir. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Reaktor Siwabessy, Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia. Digunakan metode Analytic Network Process ANP untuk mendapatkan faktor-faktor prioritas yang memengaruhi kesiapan operasi reaktor nuklir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kriteria dan dua puluh sub kriteria yang mempengaruhi kesiapan operasi. Sub kriteria training merupakaan faktor yang paling penting dan paling memengaruhi faktor lainnnya dalam kesiapan operasi. Peningkatan sub kriteria training sebesar 10 , akan meningkatkan peningkatan sub kriteria operation planning 9,29 , work innovation 7,62 dan business process 3,41. ......Operation readiness in nuclear reactor is an important thing to be concert by an nstitution.i This research aims to find the important factors affecting the nuclear reactor operation readiness. This research took place in Siwabessy Nuclear Reactor, Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia. Analytic Network Process is used to get the priority factors affecting nuclear reactor operation readiness. Research result shows that there are six citerias and twenty sub citeria which affecting operation readiness. Training is the most important factor and also the most influencing factor to other factors in an attempt to improve productivity. By improving training factor for 10 , the other factors such as operation planning, work innovation, and business process also will be improved by 9,29 , 7,62 , and 3,41 sequentially.

Abstrak :
ABSTRAK
Measurement of Employee Information Security Awareness: A Case Study of the National Nuclear Energy Agency of Indonesia Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi, masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Mengingat banyaknya insiden keamanan informasi melibatkan kesalahan manusia, pelaksanaan program penguatan kesadaran menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden keamanan informasi.

Penelitian ini mempunyai tujuan menyusun model pengukuran kesadaran keamanan informasi pegawai, serta menerapkannya untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di BATAN. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap dan perilaku pada fokus area dan sub area keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan BATAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa pegawai BATAN telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap keamanan informasi, tetapi masih perlu penguatan pada dimensi perilaku. Hasil analisa juga menemukan bahwa pengetahuan pegawai mempunyai pengaruh lebih besar kepada sikap pegawai dari pada kepada perilaku pegawai.

---

ABSTRACT
Use of Information & Communication Technology (ICT) in the government administration has become a necessity that can not be avoided anymore, the security issue is one important aspect of an information system. Considering the large number of information security incidents involving human errors, the implementation of awareness program has become very important to prevent information security incidents.

This research has the purpose for developing model for measuring employees information security awareness , and apply them to measure the level of employees information security awareness in BATAN. The data collection is done by using a questionnaire that measures knowledge, attitudes and behaviors dimension in several focus areas and sub-areas of information security in accordance with the needs of BATAN. The result of analysis showed that employees BATAN has good knowledge and attitude towards information security policy and procedure, but still need to strengthen the behavioral dimension. The results of the analysis also found that knowledge of policy and procedures had a stronger influence on attitude towards policy and procedure than selfreported behaviour.