Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi (PKP) di pemerintahan bertempat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Pusat. Khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 September 2015. PKP di BPOM bertujuan agar mahasiswa apoteker mengerti tugas dan tanggung jawab apoteker, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi BPOM, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM serta memiliki gambaran nyata akan permasalahan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan, Apoteker bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan. Mahasiswa apoteker telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses inspeksi, sertifikasi dan pengaturan. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PKP masalah yang terjadi di BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif salah satunya kurang responnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dikirimkan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

---

Profession Internship at government at Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta Pusat especially at Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. This activity was held for three weeks from September 8th until September 30th 2015. Profession Internship at BPOM aims to make apothecary student understand the duties and responsibilities of pharmacists, have knowledge of the basic tasks and functions of BPOM, insight, knowledge, skills and practical experience doing work in BPOM and have a real picture of the issues of pharmacy jobs in BPOM. Based on the activities, Pharmacists are fully responsible for all activities of drug and food control. Student pharmacists already have the knowledge and experience of the inspection, certification and regulation. Based on observations during the implementation of the PKP the problems that occur in BPOM especially in the Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances one less response to the Provincial Health Office or District / Town on Oversight Recommendations Follow-up results are sent Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances."

"Energi nuklir sebagai sumber energi baru dan terbarukan merupakan salah satu penghasil listrik yang sangat potensial di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP 79 Tahun 2014) tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan dimulai setelah tahun 2025. Sehingga, diperlukan Technical and Scientific Support Organization (TSO) untuk mengawasi PLTN. Penelitian ini mengusulkan kriteria pengawasan TSO dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang terbagi menjadi tiga perspektif yaitu Safety, Commissioning and Operation, dan Human Resource and Management, dengan bobot masing-masing perspektif 0,604, 0,210, dan 0,186. Dalam pengawasan PLTN, Safety merupakan perspektif terpenting untuk memastikan keselamatan dalam komisioning dan operasi PLTN. Asesmen pengawasan PLTN dengan SWOT dan strategi pengawasan dengan Hoshin Kanri dirancang untuk mengelaborasi seluruh komponen yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

---

Nuclear energy as a new and renewable energy source is one of the potential electricity producers in Indonesia. Government Regulation No. 79/2014 (PP 79/2014) on National Energy Policy states that the plan to build a Nuclear Power Plant (PLTN) in Indonesia will begin after 2025. Thus, a Technical and Scientific Support Organisation (TSO) is needed to supervise nuclear power plants. This research proposes TSO supervision criteria with Analytical Hierarchy Process (AHP) which is divided into three perspectives namely Safety, Commissioning and Operation, and Human Resource and Management, with the weight of each perspective 0.604, 0.210, and 0.186. In NPP supervision, Safety is the most important perspective to ensure safety in NPP commissioning and operation. The NPP supervision assessment with SWOT and the supervision strategy with Hoshin Kanri are designed to elaborate all components for the effectiveness and efficiency of organisational performance."

"Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian  yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan  rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari para anggota Koperasi Harapan Abadi.

---

Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative which resulted in the decision to change the value of Sisa Hasil Kebun (SHK) obtained by members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the members of the Harapan Abadi cooperative."

"Pada dasarnya, prinsip rahasia Bank hanya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Akan tetapi, prinsip ini kemudian meluas tidak hanya terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, akan tetapi juga meliputi kondisi suatu Bank sesungguhnya. Sepintas, hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi, permasalahan akan timbul apabila sebuah Bank menjadi perusahaan publik, karena Bank tersebut juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari pasar modal. Persinggungan antara prinsip rahasia Bank yang telah meluas dan prinsip keterbukaan membawa dampak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku otoritas bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Hal itu dapat dilihat dari tedapatnya perbedaan pandangan Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap penerapan prinsip keterbukaan bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Permasalahan ini, pada dasarnya dapat dipecahkan melalui mekanisme koordinasi yang secara normatif telah diamanatkan oleh Undang-undang Pasar Modal. Bentuk koordinasi yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan BAPEPAMIn principle, the principle of Bank secrecy only covers any and all information related to deposit customers and their accounts. However, this principle has somewhat expanded not only restricted to any and all information related to a deposit customers and their account, but it has expanded to the information on the real condition of a Bank. At a glance, such expansion does not arise any problem; however, the problem will arise if the Bank becomes a public company (public listed Bank). The problem arises because such Bank is also required to implement the principle of disclosure which is believed as the soul of the capital market industry. The collision between the expanded principle of Bank secrecy and the principle of disclosure has affected supervisions being carried out by Bank Indonesia and the Indonesian Capital Market Agency as public listed Bank’s authorities. It can be seen from the difference of the Bank Indonesia and Indonesian Capital Market’s point of view in implementing the principle of disclosure to public listed Banks. In principle, this problem can be solved by creating coordination system as described in the Indonesia Capital Market Law. What kind of coordination should be carried out by Bank Indonesia and BAPEPAM to solve this problem.

---

"

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Profesi Apoteker memegang beragam peranan penting di Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagai salah satu lembaga pemerintah melalui implementasi ilmu kefarmasian dan non-kefarmasian yang dimiliki dalam rangka pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi Apoteker. Kajian pengawasan obat dan makanan merupakan suatu proses pengawasan yang menyeluruh dari proses hulu hingga proses hilir, yang mencakup pengawasan premarket dan post market yang seluruhnya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang sub-standar. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik (PT) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berperan dalam pengawasan pre-market yakni melalui pemberian layanan bimbingan industri farmasi, penyusunan standar, pedoman, dan regulasi terkait produk terapetik dan PKRT, serta penilaian dan evaluasi laporan dan protokol uji Bioekivalensi (BE) terhadap produk obat tertentu sebagai bagian persyaratan registrasi obat.

---

Pharmacist hold a variety of important roles in Indonesia Food and Drug Regulatory Agency Badan POM as one of the government agencies through the implementation of the science of pharmacy and non pharmacy owned in order to develop competencies that should be possessed by the pharmacist profession Study of drug and food control is a process of thorough scrutiny of the upstream and downstream processes which includes pre market monitoring and post market surveillance which are all aimed to protect public from sub standard products Standardization Directorate of Threapeutics Products and Household Health plays a role in pre market monitoring through the provision of guidance to pharmaceutical industry preparation of standards guidelines and regulations related to therapeutic products and household health as well as assessment and evaluation reports and bioequivalence test protocols against certain drug products as part of drug registration requirements."

"ABSTRAKPraktik Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah berlangsung selama satu bulan dimulai pada tanggal 6 Maret ndash; 31 Maret 2017. Kegiatan Praktik Profesi Apoteker PKPA ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan peranan Apoteker di bidang Pemerintahan; mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; memahami dan menjelaskan kegiatan Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Reevaluasi Produk. Tujuan penyusunan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui aspek apa saja yang diperlukan Badan Pengawas Obat dan Makanan khusus yang merupakan tugas dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi dalam menilai kembali produk yang telah beredar.

---

ABSTRACTProfession Internship at the Food and Drug Administration was held for one month starting on March 6 to March 31, 2017. The Pharmacist Profession Practice PKPA activity aims to know, understand and apply the role of Pharmacist in the field of Government Know and understand the duties and functions of the Food and Drug Control Agency and increase understanding of the role, functions and responsibilities of pharmacists within government institutions of the Food and Drug Control Agency Understand and explain the activities of the Directorate of Drug and Biological Product Assessment of the Food and Drug Control Agency. Special assignment given entitled Product Reevaluation Study. The purpose of this special assignment is to know what aspects of the Special Drug and Food Control Agency are required by the Directorate of Drug and Biological Product Assessment in re evaluating the products already in circulation."

"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.

---

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Periode Maret 2018 bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang organisasi, tugas dan fungsi Badan POM khususnya di Direktorat Registrasi Obat. Praktik kerja profesi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon apoteker terhadap peranan, tugas dan tanggung-jawab apoteker di Badan POM serta ketrampilan dan pengalaman praktis dalam pelaksanaannya. Praktik kerja profesi juga memberikan gambaran terhadap calon apoteker tentang gambaran nyata permasalahan kefarmasian di Badan POM. Praktik kerja profesi dilakukan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Status Bioekivalensi Tamoxifen rdquo; yang bertujuan untuk mengetahui apakah Tamoxifen perlu dimasukan ke dalam daftar obat yang wajib melakukan bioekivalensi. Tugas khusus dilakukan dengan mengumpulkan referensi mengenai Tamoxifen dan kemudian menganalisis referensi tersebut terhadap peraturan-peratuan bioekivalensi yang berlaku.

---

Internship at di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Period March 2018 aims to understand about organization, task, and function of Badan POM, especially in Direktorat Registrasi Obat. Internship also aims to give understanding for apotechary candidate about the roles, tasks, and responsibilities of apothecary in Badan POM, also skils and experiences to do it. Internship also gives apotechary candidate an insight of real problems in Badan POM. Internship was conducted for one month with special assignment ldquo;Review on Bioequivalency Status of Tamoxifen rdquo; that aims to know whether Tamoxifen needs to be included on list of drug that required to do bioequivalence bioequivalence test or not. Special assignment was conducted by collecting references about Tamoxifen and then analyse them based on regulations about bioquivalence."