Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris apabila terjadi pelanggaran jabatan. Bentuk penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan dilakukan dengan bentuk rekapan tanggal, data para pihak serta nilai transaksi. Hal ini, menyebabkan pertentangan serta dilema dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies Article 60 paragraph (1) letter b PP No. 35 of 2023, notaries are obliged to report the closing of sales and purchases to the Regional Head, however, in its implementation in Article 16 paragraph (1) letter f of the Law on the Position of Notaries, notaries are obliged to maintain the confidentiality of the contents of the deed. This gives rise to legal disharmony. This research aims to determine the form of implementation of Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies regarding the obligation to report Sales Agreements to the Regional Revenue Agency because there are consequences that the notary will accept if a violation occurs. The form of research used to answer the questions in this research is doctrinal legal research using secondary data originating from the Notary Position Law and Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies as well as interviews with related sources. Based on the research results obtained, the form of reporting is in the form of a summary of the date, data of the parties and the value of the transaction where there is a discrepancy in the form of the obligation to report the purchase agreement made by the notary to the Regional Head because it violates the notary's obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed in accordance with the Law on Notary Positions."

"Kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kendaraan bermotor disahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 disebabkan oleh tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 di Kantor Samsat Jakarta Pusat, analisis hambatan pelaksanaan kebijakan, dan analisis kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam menurunkan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil evaluasi kebijakan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, bahwa pelaksanan kebijakan ini di Samsat Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria efektif, efisien, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun tidak memenuhi kriteria kecukupan karena pada akhir 2019 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Pusat. Hambatan yang dihadapi fiskus yaitu penumpukan Wajib Pajak pada akhir periode kebijakan, Kurang Sumber Daya Manusia dan peralatan. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu antrian panjang dan membutuhkan lebih lama waktu dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa kebijakan. Selanjutnya kinerja Bapenda kurang baik dalam menurunkan tingkat piutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam menurunkan piutang dengan penerapan pengampunan pajak (penghapusan sanksi pajak) secara regular berdampak kurang baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

---

The policy of tax relief and elimination of administrative sanctions for the vehicle tax receivable ratified through the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 90 of 2019 due to the vehicle tax arrears. This descriptive research aims to evaluate the implementation of policy at Samsat Office of Central Jakarta, analysis the barriers of policy implementations, and analysis the performance of the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) in reducing the vehicle tax receivable and improving taxpayer’s compliance. This research uses a quantitative approach method with post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. The Result of this study the policy implementations at Samsat Office of Central Jakarta has fulfill effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and appropriateness as proposed by William N Dunn. However, it failed fulfill the criteria of adequacy because at the end of 2019 there were still vehicle tax receivable at Samsat Office of Central Jakarta. Obstacles faced by the tax authorities are the accumulation of taxpayers at the end of the policy period, lack of human resources and equipment. Obstacles faced by taxpayers are long queues and require longer time than motor vehicle tax payments without a policy. Furthermore, Bapenda's performance is not good in reducing the level of receivables and increasing taxpayer compliance. Then one of the efforts to reduce receivables by implementing tax amnesty (removal of tax sanctions) on a regular basis has an unfavorable impact on taxpayer compliance."