Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilakukan di BKF berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2011, BKF telah menerapkan pemantauan pengendalian intern untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal di lingkungan BKF. Penerapan sistem pengendalian intern menjadi penopang reformasi keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemantauan pengendalian intern pada BKF. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer serta data sekunder dari BKF. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di BKF serta terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman atas pemantauan pengendalian internal menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

Fiscal Policy Agency (FPA) is an institution that has a strategic role in formulating fiscal policy in Indonesia. In performing its duties , it needs a mechanism to ensure that the activities carried out in FPA function properly . Since the year 2011 , FPA has implemented internal controls monitoring to improve implementation of internal control in the FPA . Implementation of the internal control system became the backbone of the country 's financial reforms should be implemented based on the principles of good governance . This study was conducted to determine the application of internal control monitoring at one FPA. The study was conducted through descriptive qualitative method utilizing primary data and secondary data from BKF . The study concluded that there are some obstacles in the implementation of internal control monitoring in BKF and there is a mismatch between the implementation and the regulations . Socialization to employees to increase understanding of the internal control monitoring a solution to overcome these obstacles"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application."