Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

---

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut. ......This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions.