Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Bilqis Dwi Handayani
"Tulisan ini meninjau pengenaan PPH pada surplus BI yang ditinjau berdasarkan status hukum publik BI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal.
Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai subjek PPh badan. UU PPh perubahan tahun 2008 mengatur bahwa salah satu objek PPh yaitu surplus BI yang diperoleh dari tindakan BI dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan lembaga negara. Dalam hal ini, PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari tugas publik BI yang tidak berorientasi pada profit. Surplus BI tersebut didapatkan dari tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dengan kata lain, surplus BI yang berasal dari tugas publik dipersamakan dengan keuntungan yang diperoleh badan hukum privat yang berorientasi pada profit.
This thesis reviews the imposition of Income Tax (PPh) on the surplus of Bank Indonesia (BI) based on its status as a public legal entity. This thesis is prepared using the doctrinal methods. Bank Indonesia is positioned as a subject of corporate income tax. The Income Tax Law amended in 2008 stipulates that one of the taxable objects is the surplus of BI obtained from its actions as a public legal entity and state institution. In this context, income tax is imposed on income obtained from BI's public duties that are not profit-oriented. The BI surplus is obtained from BI's duties in determining and implementing monetary policy, regulating and maintaining the payment system and determining and implementing macroprudential policies. In other word, the BI surplus is equated with the profits earned by profit-oriented private legal entities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana
"Tesis ini membahas mengenai eksistensi pemerintahan desa adat di Bali dalam perspektif sebagai badan hukum publik beserta otonomi aslinya yang memberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri khususnya yang berdimensi publik. Pemerintahan desa adat di Bali sebagai salah bentuk kesatuan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun pengaturan lebih lanjut di peraturan perundangan masih bersifat parsial yang tidak selalu menjadikannya sebagai bagian struktur pemerintahan daerah. Hal tersebut terlihat di UU Desa yang menginginkan anutan desa tunggal yang tidak sesuai dengan keadaan ko-eksistensi dualisme desa adat dan desa dinas di Bali. Maka dari itu Pemerintah daerah provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui desa adat sebagai subyek hukum dengan otonomi asli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menganalisis sumber hukum primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara sebagai pemberi keterangan, adapun tipologi penelitian ialah deskriptif analitis. Kerangka konsep yang digunakan ialah dualisme desa di Bali untuk mengkaji struktur ganda pemerintahan desa di Bali dengan tata kelola dan dasar hukum yang berbeda. Perihal kedudukan dan kewenangan pemerintahan desa adat di Bali sebagai badan hukum publik sebenarnya telah melekat sedari awal terbentuknya yang diperkuat dengan pengaturan dan penetapan peraturan daerah selaku kebijakan publik.
This thesis explores the presence of traditional village governments in Bali as public legal entities with original autonomy to regulate and manage their communities, especially in matters with public impact. These traditional village governments are recognized and respected as a form of customary law community unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, based on Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, existing statutory regulations are still incomplete as they don't consistently integrate traditional villages into the regional government structure. An example of this is the Village Law, which mandates a single village model instead of the co-existence of traditional and official villages in Bali. In response, the Bali provincial government has issued a regional regulation acknowledging traditional villages as legal entities with genuine autonomy. This research uses a doctrinal research method that analyzes primary and secondary legal sources, supported by interviews for additional information. The research methodology is analytical-descriptive,. The conceptual framework used is village dualism in Bali to examine the dual structure of village government in Bali with different governance and legal bases. Regarding the status and authority of traditional village governments in Bali as public legal entities, it has been inherent since their establishment and has been further reinforced through regional regulations as public policy."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Lamora Theresia
"
ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.
ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38732
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
