Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir. ...... This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period.

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf seharusnya dikelola secara produktif sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari harta wakaf tersebut, namun di Indonesia masih banyak harta wakaf yang belum dikelola dengan baik. Sekitar 60 dari total tanah wakaf di Indonesia belum bersertifikat resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan tanah wakaf juga masih memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kendala pembiayaan untuk memaksimalkan manfaat tanah wakaf. Di sisi lain, sukuk korporasi Indonesia masih jauh lebih sedikit dibanding penerbitan sukuk negara. Korporasi seperti BUMN Karya kekurangan lahan untuk membuat proyek infrastruktur. Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Kementrian BUMN untuk memecahkan masalah pengelolaan tanah wakaf dan kendala yang dimiliki BUMN Karya. BUMN Karya akan menerbitkan sukuk korporasi berbasis tanah wakaf sehingga funding dari sukuk korporasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa sukuk korporasi berbasis tanah wakaf dapat diterbitkan di Indonesia, dengan bantuan dari regulator dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

---

ABSTRACT
Awqaf supposed to be managed in a productive way so that it can maximize the benefits of the treasure endowments , but in indonesia is still an abundance of material possessions endowments that are not managed well. About 60 percent of the total endowments land in indonesia has not been certified official of Badan Wakaf Indonesia the agency endowments indonesia . The management of awqaf land also still have many obstacles, one of these is the constraint financing to maximize usefulness of the awqaf land.On the other hand , total issued of corporate sharia bonds indonesia is still far less than issue state sharia bonds. Corporation have lack of land to make infrastructure projects. Badan Wakaf Indonesia Indonesia agency endowments can cooperate with the Ministry of BUMN to solving the problem of the management of land endowments and obstacles owned soe work. BUMN Karya is set to issue sharia bonds based corporate land endowments so that funding from corporate sharia bonds it may be used to the building of above Badan Wakaf Indonesia .This research proves that sharia bonds sukuk corporate based land endowments can published in indonesia, with the help of regulator and supervision of the agency endowments indonesia.