Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.

---

The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium."

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat danketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umumyang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnyamempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentikjuga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatakta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyaikekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak.Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh MahkamahAgung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalahapa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan,dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisanini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalahdata sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyatadiketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agunguntuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan aktaotentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilanganotentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat aktaotentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuanmelibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya.Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebuttidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukumbagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum aktadibuat

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation

rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is

obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides

its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge

public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses

then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed

by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court

because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the

cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal

consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type

of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in

qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by

jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used

by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that

signing of outside the region of notary position result authentic act lose the

authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the

authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles

intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is

reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the

parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status

returns like situation initialy before authentic act are made"

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan, dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta dibuat.

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed by the parties.

This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in qualitative.

From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that signing of outside the region of notary position result authentic act lose the authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status returns like situation initialy before authentic act are made."

"Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual belipertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusanpensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanahtersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris daripembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulaidi tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya PutusanMahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah prosesberlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPATterhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera namapemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studidokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisismenggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatujual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan parapihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atastanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupaadministratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikantanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turutterkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun

---

This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first

sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the

arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land

four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed

the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen

District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt

2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary

Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase

with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The

research method was in the form of juridical normative, with document study through

literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach.

The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase

must be careful in examining the completeness of the parties' documents and

accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until

the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in

the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal

certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the

protocol became involved in this case for five years"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Analisa kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada Undang-undang tersebut Notaris diwajibkan meminta pembubuhan sidik jari para penghadap yang selanjutnya dilekatkan pada Minuta akta. Kewajiban tersebut merupakan hal yang baru terhadap Notaris, yakni jika dilihat dari pengaturan kewajiban Notaris sejak mulai berdiri di Indonesia, Keberlakukan sidik jari pada minuta akta banyak menimbulkan kebingungan kepada Notaris, ini dilihat bahwa tidak terjadi keseragaman dalam prakteknya sehari-hari. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan wawancara dengan informan serta dilakukan analisa dengan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara terhadap informan dapat disimpulkan diperlukannya suatu ketentuan khusus yang mengatur penerapan sidik jari pada minuta akta dan perlu adanya sosialiasi kepada seluruh Notaris di Indonesia dengan bekerjasama dengan instansi yang berwenang yang memahami mengenai sidik jari serta perlu meningkatkan pengawasan terhadap Notaris agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Notaris secara benar dan mengabdi kepada Masyarakat dan Negara. Kata Kunci : Akta Autentik, Sidik Jari, Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses a more comprehensive approach of the use of finger print on an authentic deeds issued by a Notary as is stipulated in the Law No 2 Year 2014 regarding the Law of Notary. In the Law, Notary is obliged to request finger print from clients that will be placed on the deeds. This obligation is newly introduced in the 2014 Law compared to that of previous Law which was not regulated. The placement of finger print on the deeds raises confusion among Notary. This could be seen in the ambiguity of interpretation of the Law by Notary proven by the result in this Thesis. The research method used in this thesis is a juridical normative and interview with informans furthermore analyzed using the qualitative method. From numerous interviews, could be concluded that there should be another Law which regulates specify stipulations regarding the use of finger prints on the deeds and there should be socialization to all notary in Indonesia from institutions that have specialization/skills regarding the use of finger print, furthermore increase supervision to all Notary in Indonesia hence they could do their job as stated in the Law."

"ABSTRAKKetentuan Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinanakta dikeluarkan berdasarkan minuta akta, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;.Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang cacat hukum dan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Jika tidak memenuhi syarat formal dan materiil dinyatakan tidak berlaku tetapi diajukan pembatalan melalui proses hukum yang ada. Adapun tanggungjawab yang dapat dituntut terhadap Notaris oleh pihak yang dirugikan akibat akta yang mengandung cacat hukum adalah melalui proses pengadilan, dengan menuntut pertanggungjawaban dari Notaris berupa pertanggunggjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban administrasi.Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelitian pustaka dan peraturan perundang-undangan.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang mengandung cacat hukum karena isi maupun prosedurnya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Kata kunci : Notaris; Akta Autentik; Kewenangan; Tanggung Jawab.

---

ABSTRACTThe provisions of Article 16 paragraph 1 letter d of Law Notary No. 2 of 2014 states that a copy of deed issued based on the minutes deed, Article 1 point 9 of Law Notary No. 2 of 2014 concerning copy of deed is a verbatim copies of all deeds content at the bottom of the certified deed copy states the phrase is given as the same copy sound . The purpose of the research was to address issue of legal consequence induced by invalid notarial deed and responsibility of the notary public over the invalid notarial deed.However, if it does not comply with formal and material requirement so it is not valid, a cancellation may be filed through existing legal process. Claim against notary public by party losing due to the invalid deed may be filed to court, in form of criminal, civil and administration responsibilities.It was juridical normative research, which emphasized literary study and regulation of law.The result of the research gained that the defendant had violated Law of Notary and Notary Code of Ethics and indicated that legal consequence induced by invalid notarial deed due to its content or procedure have not complied with laws, either Law of Notary or Civil Law Code lead to the deed to be under hand deed, cancellable or null and void. Key words Notary Authentic Deeds Authority Responsibility. "

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT karena dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah. Tesis ini menganalisis dapat terbitnya APHT yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan dari pemilik tanah serta menganalisis tanggungjawab PPAT terhadap APHT yang dibuatnya pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Bks. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini, serta teori-teori pendukung lainnya.Hasil penelitian dari tesis ini adalah dapat terbitnya APHT tersebut tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang sesungguhnya dikarenakan dalam pembuatan APHT terdapat kesalahan dalam pengecekan mengenai kebenaran identitas dari pemilik tanah yang sesungguhnya, dan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT menurut peraturan. Sehingga tidak memenuhi asas-asas dari Hak Tanggungan dan juga tidak memenuhi syarat akta autentik dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal. PPAT MM, S.H., M.H. selaku pembuat akta turut bertanggung jawab atas APHT yang dibuatnya. Turut Tergugat I selaku PPAT dalam pembuatan APHT tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Bks, dikatakan bahwa Turut Tergugat I melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut secara kumulatif.

---

This thesis discusses the annulment of the Mortgage Deed APHT because it is made without the approval of the land owner. This thesis analyzes the APHT can be published by PPAT without the approval from the land owner and analyzes the responsibility of PPAT towards APHT which he made based to the Bekasi Court Decree Dated October 18th, 2016 No. 52 Pdt.G 2016 PN.Bks. The research method used in writing this thesis is normative juridical research. This method is used to answer problems in research based on legal principles, and positive law that regulate the problems in this study, as well as other supporting theories.The result of this thesis is the issuance of APHT without the approval of the real landowner because in the making of APHT there is a mistake in checking the correctness of the identity of the real landowner, and not in accordance with the procedure of making the PPAT deed according to the regulation. So it does not meet the principles of Mortgage Rights and also does not meet the requirements of the authentic deed and result in the deed becomes void. PPAT MM, S.H., M.H. as the author of the deed is also responsible for the APHT he made. The Respectively Defendant I as PPAT in making APHT is not in accordance with the procedure. In Bekasi Court Decree Dated October 18th, 2016 No. 52 Pdt.G 2016 PN.Bks, it is said that Participant of Respectively Defendant I performs Action Against the Law This can be seen from the fulfillment of elements of the act against the law cumulatively."

"Salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terkait dalam suatu akta dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak di dalamnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum banyak terjadi pemalsuan-pemalsuan akta yang mengatasnamakan notaris dengan cara membuat sendiri akta tersebut dan memalsukan semua atribut dan data yang ada pada akta mulai dari sampul akta hingga cap dan tanda tangan notaris itu sendiri. Salah satu contoh akta yang sering kali dibuat versi palsunya adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak. Hal ini sangat sering terjadi di Kota Palembang di mana nama notaris digunakan secara melawan hukum pada akta-akta yang sama sekali mereka tidak buat bahkan lihat sekali pun. Selanjutnya tesis ini membahas kedudukan akta pengoperan dan penyerahan hak yang dipalsukan sebagai satu-satunya bukti dalam melakukan peralihan hak dan akibat serta perlindungan hukum  bagi penerima hak atas tanah yang dirugikan atas akta pengoperan dan penyerahan yang dipalsukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang mana berfokus pada implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam hubungannya pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak palsu  yang menjadi satu-satunya bukti peralihan hak tidak memenuhi syarat autentisitas akta dan syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat dan perlindungan hukum bagi penerima hak atas tanah yang dirugikan atas Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dipalsukan dapat berupa pemenuhan kembali haknya. Notaris yang digunakan namanya tidak dapat dituntut karena namanya dipakai tanpa sepengetahuan dan seizinnya yang mana hal tersebut merugikan dirinya. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapa pun hak itu berada.

---

One of the authorities that is held by a Notary is to make authentic deeds. An authentic deed is perfect evidence for the parties involved in a deed and has binding force for the parties in it. However, in carrying out their duties as public officials, there are many deed forgeries on behalf of notaries by making the deed themselves and falsifying all attributes and data contained in the deed starting from the cover of the deed to the stamp and signature of the notary himself. One example of a deed that is often made in a fake version is the Deed of Conveyance and Submission of Rights. This happens very often in Palembang City where notaries' names are used unlawfully on deeds that they did not even make or see. Furthermore, this thesis discusses the position of the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights as the only evidence in transferring rights and the consequences and legal protection for recipients of land rights who are harmed by the falsified deed of transfer and delivery. The research method used is the empirical juridical approach method which focuses on the implementation of normative legal provisions (laws) in relation to legal events that occur in a society. The data obtained was analyzed using a qualitative method. From the results of the research, it can be concluded that the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights which is the only evidence of the transfer of rights does not meet the requirements of the authenticity of the deed and the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. The consequences and legal protection for recipients of land rights who are harmed by the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights can be in the form of re-fulfillment of their rights. The notary whose name is used cannot be sued because their names are used without their knowledge and permission, which is detrimental to them. Thus, the actual right holder can always claim back his rights that have been transferred without permission from whoever the rights belong to."