Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada era globalisasi, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, baik melalui jual beli, hibah, maupun sewa menyewa biasanya orang tersebut akan membuat fotokopi terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya. Fotokopi alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah fotokopi akta. Dalam hal demikian, bagaimanakah kedudukan fotokopi terhadap pembuktian akta otentik dalam perkara perdata? Serta bagaimanakah kedudukan alat bukti lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fotokopi akta otentik berdasarkan Putusan Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai penunjang, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif serta pada akhirnya ditarik kesimpulan, dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil analisis permasalahan tersebut dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis. Melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. disimpulkan bahwa bukti fotokopi akta otentik dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain berupa: pengakuan, saksi, dan/atau sumpah. Selanjutnya bukti fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim.

---

ABSTRACT
In the era of globalization, the people of Indonesia have started to recognize legal actions that will cause legal consequences. To perform such legal acts, people usually use written evidence as a sign of bonding parties. In order to guarantee an ownership rights, whether through sale or purchase, grant or lease, many person usually photocopy their written evidence. They belief that event they loss the original written evidence, the photocopy of that is acceptable, then they still prove the ownership through the photocopy. In such case, how about the position of photocopy of authentication deed in civil cases And how about the position of other evidences as an integral part of copy of authentic deeds based on Court Decisions Therefore, the author conducted legal research using normative juridical research methods with data collection tools through document studies. The kind of data is secondary data, then analyzed by qualitative method and in the end get then conclusion, the result reported by evaluative analysis. The analysis of Jakarta Timur District Court Verdict Number 235 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Tim. concluded that evidence of copy of authentic deed is acceptable if it is compatible or corroborated with other evidence in the form of acknowledgment, witness, and or oath. Further evidence of copy of the authentic deed has free evidentiary power or its judgment is submitted to the judge.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi dan bagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur pembuatan akta otentik dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi serta bagaimana legalitas dan kekuatan pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tandatangan elektroniknya di persidangan Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian adalah mekanisme pembuatan akta otentik hasil RUPS telekonferensi meliputi pembuatan akta, pembacaan isi akta secara telekonferensi, penandatanganan akta melalui 1) digital signature, atau 2) tanda tangan konvensional, kemudian dinyatakan di hadapan Notaris dan data digital yang dihasilkan dari RUPS telekonferensi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPS konvensional serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuat ketentuan hukum yang mengatur secara rinci mengenai keabsahan hasil RUPS telekonferensi, serta perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memberikan pengertian yang lebih luas mengenai ”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan” sehingga yang dimaksud dengan”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan” dapat dilakukan secara telekonferensi agar tidak ada keraguan lagi mengenai autentikasi suatu akta hasil RUPS telekonferensi.

---

ABSTRACT
The following thesis is examining procedure of making an autentic deed in General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference and the legality of the authentic act with elektronic signature in minutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference in accordance with Laws of Limited company, Laws of Information and Electronic Transactions, Laws of Notary, and Laws of Corporate Document. The thesis uses judicial norms approach os research implementation method and also assessment of several qualitative data. The following thesis aims to understand the procedure of making an authentic deed in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conducted teleconferences and understand how the legal and evidentiary strength of the minutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conducted a teleconference along with electronic signatures in the trial court. The conclusion of this thesis is the mechanism of making authentic act of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference includes making of the deed, reading the contents of the deed by teleconference, signing the deed by 1) digital signatures, or 2) conventional signature, and then declared the deed in presence the notary, the digital data from the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference have the same legal force to the deed of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company is done conventionally and can become evidence in court proceedings. The results of this thesis suggest that legal provisions be made clearly and really detailed about the validity of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference, as well as the need for a change in the Laws of Notary in order to give a broader sense of "face to face" and "read in presence" that is a "face to face" and "read in presence" by teleconferencing so that there is no doubt about the authentication of a deed of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconference.