Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Climate change merupakan isu yang sangat relevan dan mempolarisasi di Australia. Kebijakan pengurangan produksi emisi oleh perusahaan polutan di Australia, pun menjadi salah satu isu yang memecah-belah masyarakat dan parlemen. Penelitian ini membahas mengenai penyebab pergeseran kebijakan Emissions Trading Scheme (ETS) oleh Australian Labor Party menjadi kebijakan Emissions Reduction Fund (ERF) oleh the Coalition di Australia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep political exchange oleh Bruno Dente yang menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara the Coalition (terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional), terutama Partai Liberal, dengan kelompok pebisnis. Selain itu, teori policy regimes dan policy regime change oleh Carter A. Wilson juga digunakan untuk melihat hadirnya kelompok kepentingan dan tahapan dalam pergeseran kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur dan dari website institusi Australia yaitu Hansard. Berdasarkan temuan, political exchange antara the Coalition dan kelompok bisnis mendorong terciptanya keadaan dimana stressor/enablers, legitimacy crisis, dan power shifts terjadi. Dengan itu, the Coalition sebagai oposisi, melemahkan rezim kebijakan ETS oleh Australian Labor Party (ALP) sebagai pemerintah. The Coalition memiliki sumber daya, dan akan mengeksploitasi stresor melalui media yang dapat menciptakan momentum politik untuk mereka memenangkan pemilu. Setelah mereka memenangkan pemilu, terjadilah pergeseran kebijakan ETS oleh ALP menjadi ERF oleh the Coalition yang lolos melewati kedua majelis, House of Representatives dan Senat, dan disahkan oleh Governor General pada 27 November 2014. ......Climate change is a highly relevant and polarizing issue in Australia. The policy of reducing emissions production by pollutant companies in Australia, has become one of the issues that divide society and parliament. This study discusses the causes of the shifting of the Emissions Trading Scheme (ETS) policy by the Australian Labor Party to the Emissions Reduction Fund (ERF) by the Coalition in Australia in 2014. This study used the political exchange concept by Bruno Dente which describes a mutually beneficial relationship between the Coalition (consisting of the Liberal Party and National Party), especially the Liberal Party, with business groups. In addition, Carter A. Wilson's theory of policy regimes and policy regime change was also used to see the presence of interest groups and stages in policy shifts. This study used a qualitative approach by collecting data from literature studies and from the Australian institution's website, Hansard. Based on the findings, political exchange between the Coalition and business groups encourages the creation of conditions where stressors / enablers, legitimacy crisis, and power shifts occur. With that, the Coalition as the opposition weakens the ETS policy regime by the Australian Labor Party (ALP) as the government. The Coalition has resources, and will exploit stressors through the media which can create political momentum for them to win elections. After they won the election, there was an ETS policy shift by ALP to become an ERF by the Coalition which passed through both houses, the House of Representatives and Senate, and was approved by Governor General on November 27, 2014.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List. ......This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List.

Abstrak :
Hal yang menjadi fokus utama dalam karya tulis ini adalah peran Partai Buruh dalam formulasi kebijakan Water Act (2007). Kelangkaan air merupakan isu yang menjadi agenda nasional dan sangat penting dalam kehidupan politik di Australia. Belum banyak banyak karya sarjana ilmu politik yang mengangkat isu air ini menjadi sebuah pembahasan akademis. Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori demokrasi deliberatif dari Marion Young yang menjadi dasar berpijak dalam formulasi kebijakan publik yang mengedepankan pada kepentingan bersama (general will) dan bukan kepentingan golongan dalam pembuatannya. Penulis juga menggunakan teori kebijakan publik dari William Dunn yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik dibuat berdasarkan hasil definisi permasalahan yang berada disekitar pembuat kebijakan dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembuat kebijakan. Temuan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Partai Buruh memiliki keberpihakan dan peran penting dalam memperjuangkan isu air dalam formulasi kebijakan Water Act (2007) di Australia. Focus of this thesis is the role and involvement of Australian Labor Party on formulating Water Act (2007). Scarcity of Water were became national agenda in Australia policy arena. Uniqueness of this thesis is It?s focus on water issue which is not a common issue in political science studies. The deliberative democracy theory by Marion Young applied in this thesis to analize the formulating process of water policy which based on general will of the people. Involvement and active participation by the citizen on the formulation process is the key of success to reach the goals of this policy. The theory of public policy by William N. Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy formulation in Water Act (2007). The invention from this thesis are the ALP as a major party not only emphasized their program in water issue as an election program for the water act commencement in parliament but also affirm this issue to become national agenda in Australia.