Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis proses audit laporan keuangan Bank Bravo yang dilakukan oleh KAP TOP pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, khususnya terhadap akun pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada nasabah. Proses audit yang dibahas terbatas pada tahap pengujian dan pengumpulan bukti, yang terdiri dari pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Bravo terhadap pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada nasabah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 mengenai Pendapatan. KAP TOP tidak menemukan adanya temuan atau salah saji material dari hasil pengujian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses audit yang dilakukan KAP TOP telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT
This internship report discusses the analysis of the audit process of Bank Bravo’s financial statements conducted by KAP TOP for the period ended in 31 December 2015, in particular on interest income from loans to customer. The audit process discussed is limited to testing and evidence collection phase, comprising test of controls and substantive procedures. The accounting treatment applied by Bank Bravo to interest income from loans to customers refers to Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 on Income. KAP TOP did not find any material misstatements or any findings from the test results. Based on the analysis, it was concluded that audit process is in accordance with the applicable standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian audit yang berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan audit report lag (ARL) sebagai proksinya. Objek penelitian adalah 236 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2008-2011. Data diolah menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARL ditemukan lebih panjang pada perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki banyak anak perusahaan, namun lebih pendek pada perusahaan yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, berita baik/buruk dan probabilitas kebangkrutan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap ARL sama halnya dengan rotasi partner audit. Selain itu, perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara riil terbukti memiliki ARL yang lebih panjang, sedangkan perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara semu memiliki ARL yang lebih pendek. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rotasi KAP secara cross-up tidak ditemukan berpengaruh terhdap ARL. Sedangkan rotasi KAP secara cross-down atau rotasi dari KAP dengan ukuran lebih besar ke KAP dengan ukuran lebih kecil terbukti memiliki ARL yang lebih pendek.

---

ABSTRACT
This research is aimed to examine factors that influence timeliness of audit completion which later affect the timeliness financial reporting with audit report lag (ARL) as proxy. The samples of this research are 236 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from period 2008 to 2011. The data is examined using panel data regression. Results show that audit report lag is also found to be longer for firms which experienced loss in their current year income and has large number of subsidiaries but shorter for firms who got unqualified opinion. Meanwhile, good/bad news and bankrupcty probability have no effect on audit report lag. the audit partner rotation does not significant effect on audit efficiency. Real audit firm rotation has effect on make audit report lag becomes longer and quasi firm rotation has effect on make it shorter. Results also show that cross-up rotation has no influences on audit report lag. On the other hand, firms which experienced cross-down audit firms rotation (audit rotation from larger audit firms to smaller audit firms) significantly have longer audit report lag.

Abstrak :
Laporan ini menjelaskan tanggung jawab Alex Yeung sebagai mitra pertunangan klien, Fancy Furniture Management, yang memiliki masalah going concern untuk periode audit. Laporan tersebut membahas Kode Etik untuk Akuntan Profesional (APES 110), kemudian konsep going concern. Diskusi kemudian berfokus pada tugas Alex, implikasi tanggung jawab hukum yang potensial, dan tindakan alternatif. Disimpulkan bahwa basis going concern Fancy tidak tepat, oleh karena itu Alex tidak boleh secara bebas membagi permasalahan going concern ke pihak lain namun harus mengungkapkan hal tersebut dalam laporan audit berupa adverse opinion. ...... This report explains Alex Yeung’s responsibilities as an engagement partner of a client, Fancy Furniture Management, that has going concern issues for the current period being audited. The report discusses Code of Ethics for Professional Accountants (APES 110) then the concept of going concern. The discussion then focuses on Alex’s duties, potential legal liability implications, and alternative actions. It is concluded that Fancy’s going concern basis is not appropriate, therefore Alex should not freely share the going concern matter to other parties but should disclose the matter in the audit report in the form of adverse opinion.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam tugas ini, penulis di asumsikan berperan sebagai Jasmine Burbank, manajer senior di Bristol Merriweather & Partners (BMP). Penulis ditugaskan menyiapkan laporan kepada managing partner BMP, menjelaskan alasan mengapa firma harus (atau tidak harus) menghabiskan waktu dan sumber daya dalam menyiapkan tawaran untuk mendapatkan hak untuk mengaudit Delphinium LTD., sembari tetap mempertimbangkan keinginan Jasmine untuk mendapatkan klien baru dan keinginannya untuk meminimalkan risiko bisnis untuk BMP. Penulis juga harus menyiapkan laporan untuk engagement partner yang menjelaskan rekomendasi penulis mengenai penilaian persediaan barang (inventory) klien, apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian nilai. Penulis juga akan menganalisis risiko yang datang dengan penilaian yang salah dalam penilaian persediaan barang dan bagaimana keputusan audit berpotensi mempengaruhi hubungan BMP dengan Delphinium LTD sebagai auditor dan klien.

---

ABSTRACT
In this assignment, the writer is assuming the role of Jasmine Burbank, senior manager in-charge at Bristol Merriweather & Partners (BMP). The writer is in-charge of preparing a report to the managing partner of BMP, explaining the rationale on why the office should (or should not) spend time and resources in preparing a bid to obtain the rights to audit Delphinium LTD., while keeping in mind the counterbalancing forces of Jasmine s desire to obtain a new client and her desire to minimise business risk for BMP. The writer must also prepare a report for the engagement partner explaining the writer s recommendation regarding the approval of the client s valuation of inventory, whether there is need for adjustment in inventory value. The writer will also analyse the risk that comes with incorrect valuation in inventory and how the audit decision could potentially impact relationship of BMP with Delphinium LTD as auditor and client.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit report lag (ATR) pada 330 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. ATR diukur dengan jumlah hari dari tanggal penerimaan LKPD sampai dengan tanggal penyerahan laporan audit atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keaungan Republik Indonesia. Audit internal diproksikan dengan kecukupan jumlah auditor internal dan jumlah auditor internal yang didiklaikan oleh pemerintah daerah, sedangkan asistensi BPKP diproksikan dengan implementasi sistem informasi. Penelitian ini mampu memberikan hasil bahwa kecukupan jumhh auditor internal jumlah auditor internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, implementasi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap audit report hg. Selain itu penting juga untuk mengimplementasikan sistem yang handal dalam pengebhan keuangan agar proses pengebban keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit report lag (ATR) pada 330 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. ATR diukur dengan jumlah hari dari tanggal penerimaan LKPD sampai dengan tanggal penyerahan laporan audit atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keaungan Republik Indonesia. Audit internal diproksikan dengan kecukupan jumlah auditor internal dan jumlah auditor internal yang didiklaikan oleh pemerintah daerah, sedangkan asistensi BPKP diproksikan dengan implementasi sistem informasi. Penelitian ini mampu memberikan hasil bahwa kecukupan jumhh auditor internal jumlah auditor internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, implementasi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap audit report hg. Selain itu penting juga untuk mengimplementasikan sistem yang handal dalam pengebhan keuangan agar proses pengebban keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Abstrak :
BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the states resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan penerapan good corporate governance (yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan jumlah rapat komite audit) terhadap audit report lag. Penelitian ini juga menggunakan empat buah variabel kontrol, yaitu: profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, opini going concern, dan jenis industri. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda terhadap 331 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2013. Sampel penelitian diperoleh melalui metode purposive sampling. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, profitabilitas perusahaan, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan dan opini going concern berpengaruh positif terhadap audit report lag. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk menjelaskan pengaruh dari pergantian kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, proporsi komisaris independen, dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to examine the effect of audit firm changes, audit firm size, and good corporate governance implementation (which consists of the board of commissioner size, independent board of commissioner proportion, number of board of commissioner meetings, audit committee size, audit committee?s competence, and number of audit committee meetings) on audit report lag. This research also uses four control variables: the profitability of the company, the size of the company, going concern opinion, and the type of industry. The hypotheses testing is done by using multiple linear regression of 331 listed companies in the Indonesia Stock Exchange of December 31, 2013. The samples are taken by using purposive sampling method. The research provides empirical evidence that board of commissioner size, number of board of commissioner meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, the profitability of the company, and the type of industry have a negative effect on audit report lag. This research also provides empirical evidence that the size of the company, and going concern opinion have a positive effect on audit report lag. However, this research can not provide sufficient evidence to explain the effect of audit firm changes, audit firm size, independent board of commissioner proportion, and audit committee?s competence on audit report lag., The objective of this research is to examine the effect of audit firm changes, audit firm size, and good corporate governance implementation (which consists of the board of commissioner size, independent board of commissioner proportion, number of board of commissioner meetings, audit committee size, audit committee’s competence, and number of audit committee meetings) on audit report lag. This research also uses four control variables: the profitability of the company, the size of the company, going concern opinion, and the type of industry. The hypotheses testing is done by using multiple linear regression of 331 listed companies in the Indonesia Stock Exchange of December 31, 2013. The samples are taken by using purposive sampling method. The research provides empirical evidence that board of commissioner size, number of board of commissioner meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, the profitability of the company, and the type of industry have a negative effect on audit report lag. This research also provides empirical evidence that the size of the company, and going concern opinion have a positive effect on audit report lag. However, this research can not provide sufficient evidence to explain the effect of audit firm changes, audit firm size, independent board of commissioner proportion, and audit committee’s competence on audit report lag.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit (audit report lag) pada audit kepabeanan dan audit cukai. Metode penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada lima belas orang auditor dan kepala seksi pelaksanaan audit pada unit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Dari hasil wawancara diperoleh tujuh belas faktor yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit. Namun, hanya sepuluh faktor yang berpengaruh dominan. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner atas sepuluh faktor yang berpengaruh dominan kepada auditor pada unit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dan diperoleh sebanyak 88 orang responden. Hasil pengujian statistik dengan pendekatan SEM-PLS diperoleh bahwa semakin banyak beban kerja dan perbedaan pendapat antara auditor dan auditee maka menyebabkan jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai semakin lama. Sedangkan, semakin cepat respons auditee maka semakin cepat jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai. Untuk faktor kompetensi, pengalaman, motivasi intrinsik, kompleksitas audit, jumlah temuan audit, jumlah anggota tim, dan koordinasi dengan fungsi internal audit tidak berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai. Implikasi dari penelitian ini adalah unit organisasi perlu menerapkan audit berbasis teknologi informasi seperti e-audit, melakukan analisis beban kerja untuk setiap tim audit, membuat analisis berbasis risiko dan rencana kerja terstruktur serta penyederhanaan proses administratif dalam rangka mengurangi beban kerja auditor untuk mempercepat penyelesaian audit. Selain itu, perlu dilakukannya survei kepada auditee atas peraturan yang multitafsir serta pemeriksaan kualitas atas kertas kerja audit untuk mengurangi potensi perbedaan pendapat dengan auditee. Pemberian insentif berupa rekomendasi jalur prioritas kepabeanan dan menetapkan kriteria atas pemberian izin perpanjangan penyerahan data dan perpanjangan tanggapan daftar temuan sementara diperlukan untuk mendorong respons auditee yang lebih cepat agar jangka waktu penyelesaian audit lebih pendek. ......This study aims to analyze the factors that affect the period of audit completion (audit report lag) on customs and excise audits. This research method combines qualitative and quantitative methods simultaneously. The qualitative method was conducted by interviewing fifteen auditors and the head of the audit implementation section at the Customs and Excise Directorate of Audit unit. The interview results obtained seventeen factors that affect the audit report lag. However, only ten factors have a dominant influence. The quantitative method is carried out by distributing questionnaires on ten factors that have a dominant influence on auditors at the Customs and Excise Directorate of Audit unit and obtained as many as 88 respondents. The results of statistical testing using the SEM-PLS approach show that the more workload and disagreements between the auditor and the auditee, the longer the audit report lag of the customs and excise audit. Meanwhile, the faster the auditee's response, the shorter the audit report lag of customs audits and excise audits. The factors of competence, experience, intrinsic motivation, audit complexity, number of audit findings, number of team members, and coordination with the internal audit function do not affect the audit report lag of customs audits and excise audits. This research implies that organizational units need to implement information technology-based audits such as e-audits, conduct workload analysis for each audit team, make risk-based analysis and structured work plans, and simplify administrative processes to reduce the workload of auditors to speed up audit completion. In addition, it is necessary to conduct a survey to auditees on multiple interpretations of regulations and check the quality of audit working papers to reduce potential disagreements with the auditee. The provision of incentives such as recommendations for customs priority pathways and setting criteria for granting permits for extension of data submission and responses to provisional findings are needed to encourage faster auditee responses so that the audit report lag is shorter.