Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini untuk mengevaluasi prosedur pengumpulan bukti fraud di PT AAA untuk proyeknya dengan PT XXX sebagai Business Customer pada tahun 2014. Dalam investigasi kasus fraud yang terjadi, KAP MNO melakukan audit investigasi dengan proses pengumpulan bukti. melalui tiga tahapan, yaitu (1) Rencana Pemeriksaan, (2) Pelaksanaan Pemeriksaan, dan (3) Pelaporan Pemeriksaan. Berdasarkan evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa prosedur pengumpulan bukti selama pemeriksaan di KAP MNO atas fraud yang terjadi di PT AAA sudah sesuai dengan standar yang berlaku. ......This internship report is to evaluate the procedure for collecting evidence for fraud at PT AAA for its project with PT XXX as a Business Customer in 2014. In the investigation of fraud cases that occurred, KAP MNO carried out an investigative audit with an evidence collection process through three phases, namely (1) Investigation Plan, (2) Investigation Execution, and (3) Investigation Reporting. Based on the evaluation, it was concluded that the evidence collection procedures during the investigation at KAP MNO for fraud that occurred at PT AAA were in accordance with applicable standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas standar prosedur dan operasional (SPO) pemeriksaan transaksi keuangan PPATK serta membandingkannya dengan standar audit investigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 9 (sembilan) kekuatan dan 6 (enam) kelemahan dari SPO serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan di PPATK saat ini. Berdasarkan persepsi responden, diketahui apabila standar audit investigasi dapat diterapkan di PPATK maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACT
This research aims to evaluate the standard operating procedures on examination of financial transactions on PPATK and to analyze its comparison to standard of audit investigation. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using questionnaires and interviews. Based on the results, it can be identified 9 strengths and 6 weaknesses of standard operating procedures on examination in PPATK at present time. Based on respondents' perceptions, it is known that if the standards of audit investigation can be applied on PPATK then it is expected that the examination of financial transactions will be more effective and efficient

Abstrak :
Pada tahun 1997, terjadi krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas (liquidity mismatch) yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran yang sistemik. Program bantuan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort". Penyaluran bantuan pada saat krisis itu ternyata menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Audit pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penyimpangan pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mendasarkan pada teori "Discretionary Power" dari Aparatur Negara serta penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, kualitatif dan preskriptif, diketahui bahwa dana BLBI termasuk keuangan negara yang berasal dari fasilitas Pemerintah, yaitu dari hasil kesepakatan Pemerintah dengan International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pada saat itu adalah pelaksana kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana BLBI dilakukan pada masa krisis (keadaan darurat atau tidak normal), sehingga harus menempuh tindakan-tindakan pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang lazimnya diterapkan pada masa normal. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis pada masa itu adalah aman secara hukum (legally secured), sedangkan penyelesaian masalah BLBI secara keuangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Bank Indonesia.

---

The banking crisis in Indonesia that stemmed from an exchange rate crisis in 1971 was the near-collapse of the banking system. Several banks were in insolvent or at least suffered from serious weaknesses (liquidity mistmatch), and if it was not taken cared, will caused severe decline in the national development and welfare of society. The closure of some banks was followed by widespread bank runs which led to calls for massive liquidity support from the Bank of Indonesia (BLBI). Such liquidity support, which made by Bank Indonesia as the central bank, has been reflected the function of Bank Indonesia as "lender of the last resort". Unfortunately, this support caused several problems in the future, thus audit investigation over the financial report of Bank Indonesia has been made by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) to find out the misused/mistreatment of the Bank Indonesia Liquidity Support ("the Case of BLBI"). Therefore, the focus of this research is intended to analyzing the liabilities of Bank Indonesia over the Case of BLBI. based on "the Discretionary Power" theory and also yuridis normative, qualitative and prescriptive research method. Result of the research indicated that BI liquidity support (BLBI) is a financial public which arise from the Government facility and the Agreement between Government and International Monetary Fund (IMF) due to in that time, Bank Indonesia was only intended to execute Government policy as regulated in UU No. 13/1968 of the Central Bank. The Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) could only be provided during a crisis if this measure played in emergency or urgent conditions, because conditions during a crisis are very different to those during times of normality. Therefor, the measure provided by Bank Indonesia to resolve the banking crisis in 1997-1998 was legally secured, meanwhile Government and Bank Indonesia is still be obliged and liable to resolve the case of BLBI.