Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang hasilnya lalu dideskripsikan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengingat bahwa banyaknya peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit investigasi yang tumpang tindih satu sama lain, diperlukan sinkronisasi peraturan terutama tentang jenis-jenis bukti audit, pembicaraan dengan obrik (obyek yang diperiksa) pasca audit serta unsur-unsur perbuatan yang perlu diungkap dalam suatu audit investigasi. Dalam LHAI, secara hukum seyogyanya BPKP tidak melakukan penentuan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, karena penentuan pelaku adalah domain hukum pidana, dalam hal ini penyidik. BPKP lebih tepat kalau hanya hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan penggambaran secara deskriptif modus operandi tindak pidana korupsi sesuai dengan kompetensi BPKP selaku auditor intern pemerintah, MOU atau nota kesepahaman antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dengan BPKP tidak perlu dipertahankan. Kerjasama penanganan perkara sebaiknya dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasar undang-undang, agar lebih kuat dan independen dari sisi pembuktian bilamana dipertanyakan oleh pihak-pihak di persidangan. ......This thesis discusses about the mechanism and the determination of the parties involved corruption in the Audit Report of Investigation (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP) and the use of the Audit Report of Investigation (LHAI) BPKP as evidence in the Criminal Justice System. This study is a normative juridical approach to research legislation (Statute-approach), conceptual approach and the comparative approach the results and then described. The results of this study suggest that the number of rules used in the audit investigations that overlap each other, the synchronization rules are needed, especially regarding the types of audit evidence, talks with the ?obrik? (the object being examined) the post audit and elements that need to act disclosed in an audit investigation. In LHAI, legally BPKP should not make the determination of the parties allegedly involved in corruption, because the determination of the parties is the domain of criminal law, and not the investigator. BPKP more appropriate if only just calculating financial losses in a descriptive depiction of the state with the ?modus operandi? of corruption in accordance with the competence of internal auditors BPKP as government, MOU or a memorandum of understanding between National Police and State Prosecutor with BPKP not need to be maintained. Cooperation case handling should be done by the Supreme Audit Board (BPK) is based on legislation, to be more robust and independent of the evidence when questioned by the parties in court.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis tahap pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi fraud proyek pengadaan PT NCT. PT NCT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan memberikan penyediaan pengadaan barang dan jasa kepada pelanggannya. Namun, hingga tahun 2021 sejak berjalannya proyek pengadaan tahun 2016, ke delapan pelanggan PT NCT belum melunasi pembayaran walaupun proyek telah selesai dilaksanakan. PT RJ dipilih sebagai dasar analisis pengumpulan dan evaluasi bukti. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi yang belum sesuai dengan teori adalah pada wawancara investigasi dan laporan hasil pengumpulan bukti. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi kepada PT SM Consulting untuk menyusun perencanaan investigasi dengan baik, mulai melakukan wawancara secara tatap muka, dan menambahkan unsur tindak pidana pada hasil pengumpulan bukti. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di PT SM Consulting. ...... This internship report aims to analyze the stage of collecting and evaluating evidence of fraud investigations of PT NCT's procurement projects. PT NCT is a company engaged in telecommunications by providing procurement of goods and services to its customers. However, until 2021 since the running of the procurement project in 2016, the eight customers of PT NCT have not paid off the payment even though the project has been completed. PT RJ was chosen as the basis for the analysis of evidence collection and evaluation. Based on the results of the evaluation carried out, it shows that the collection and evaluation of investigative evidence that is not in accordance with the theory is in the investigation interview and the examination result report. Therefore, a recommendation was given to PT SM Consulting to prepare a good investigation plan, start conducting face-to-face interviews, and add elements of criminal acts to the results of the examination. This internship report also discusses self-reflection during the internship at PT SM Consulting.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi analisis bukti dokumentasi fraud proyek pengadaan PT XYZ yang telah dilakukan oleh PT ABC. Salah satu proses yang digunakan PT ABC untuk mencari tahu keberadaaan unsur fraud dalam masalah kerugian finansial yang dialami PT XYZ pada tiga proyeknya adalah analisis bukti dokumentasi. PT ABC secara umum sudah menggunakan proses analisis dokumen yang sesuai dengan teori. Namun, minimnya penggunaan teknik forensik berupa analisis keabsahan dokumen yang mendalam menjadi hal yang belum sesuai. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi untuk mempertimbangkan penggunaan teknik analisis dokumen mendalam seperti pengecekan keaslian tanda tangan. ......This internship report aims to evaluate analysis of documentary evidence of PT XYZ's procurement projects conducted by PT ABC. Documentary evidence analysis is one of the procedures used by PT ABC to find the existence of fraud in the financial losses experienced by PT XYZ. PT ABC has used document analysis process that is in accordance with the theory. However, the lack of use of in-depth forensic techniques in the form of document validity analysis is something that is not yet appropriate. Recommendations are given to consider using in-depth document analysis techniques such as checking authenticity of signatures.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan Investigasi pemeriksaan khusus, penegakan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan BNN dalam rangka Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menganalisis bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori Good governance dan konsep Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Inpektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus melalui tugas dan fungsinya berperan dalam mengatasi tiga dari sembilan kendala dalam mewujudkan good governance yaitu pelanggaran kode etik dan disiplin, pengalahgunaan wewenang, dan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) serta Penegakan Kode Etik dan Disiplin. Disamping itu ditemukan pula kendala-kendala yang harus segera diatasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yaitu belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP), dukungan pegawai masih sedikit dan belum memiliki kompetensi yang memadai, belum mengusulkan Daftar Susunan Pegawai, dan belum mengajukan rencana kebutuhan anggaran, rencana program kegiatan, serta belum dirumuskannya Indikator Kinerja Utama. ......This study discusses about the Inspectorate of Special Supervision and Inspection of the National Narcotics Agency (BNN) in carrying out special investigation, code of ethics enforcement and discipline of BNN employees in the context of Good Governance. This study aims to analyze the Inspectorate of Special Supervision and Examination in carrying out its duties and analyzing how efforts to overcome the obstacles faced. This study uses the Good Governance and SPIP theory. The research method used a qualitative approach. The conclusion of this study is the Inpectorate of Special Supervision and Inspection through its duties plays a role in overcoming three of the nine obstacles in realizing good governance, namely violations of the code of ethics and discipline, abuse of authority, and practices of Collusion, Corruption and Nepotism. Besides that, there are also obstacles that must be addressed immediately by the Inspectorate of Special Supervision and Examination, which does not yet have a Standard Operational Procedure (SOP), employee support is still small and does not have adequate competence, has not proposed a List of Employee Arrangements, and has not yet proposed a budget plan. planned program activities, as well the formulation of the Main Performance Indicators.