Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis terkait peranan audit investigatif dalam mengungkap kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku, menganalisis pelaksanaan audit investigatif, menghitung kerugian negara dan rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kecurangan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil XYZ. Hasil penelitian terhadap kasus ini adalah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan motif yang dijelaskan dengan segitiga fraud dan adanya kegagalan pada pelaksanaan pengendalian internal. Pemeriksaan investigatif dilakukan untuk membuktikan kasus tersebut. Auditor melakukan pengumpulan bukti pemeriksaan berupa dokumentasi, konfirmasi, wawancara dan melakukan perhitungan terhadap kerugian negara yang terjadi, sehingga pada akhirnya atas perbuatan pelaku diberikan rekomendasi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan. Pengungkapan kasus fraud ini akan berdampak pada unsur pendidikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pegawai lain agar tidak melakukan hal tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze Role of Investigative Audit to Reveal Fraud Case That Result State Loses. More specifically the study aims to analyze the motives of the perpetrators, to analyze the implementation of the investigative audit, calculate the loss to the state and recommendations of disciplinary punishment meted out to the perpetrators. This study is a qualitative research approach in a case study of fraud in office accountable official travel undertaken by the Head of the Regional Office of XYZ. The study of these cases is the case of misuse of authority with a fraud triangle motif and a failure on the implementation of internal controls. Investigative examination conducted to prove the case. Auditors to collect evidence in the form of documentation checks, confirmation, interview and perform calculations on losses that occur, so in the end the acts of the perpetrator given recommendations severe disciplinary punishment exemption from office. Disclosure of the fraud case will have an impact on the educational element of deterrent and a warning to other employees not to do so.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur pengumpulan bukti fraud pada penjualan PT HOSH. PT HOSH adalah perusahaan trading baja dengan prinsip back-to-back, dimana penerimaan penjualan langsung dialihkan ke vendor untuk pembayaran pembelian. Dugaan fraud terjadi atas pembayaran pembelian yang dialihkan ke vendor lain. Transaksi dengan PT WTS dan CV WTB digunakan sebagai dasar evaluasi pengumpulan bukti fraud. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pengumpulan bukti investigasi dan wawancara belum sesuai dengan prosedur Standar Jasa Investigasi (SJI) 5300, Tuanakotta (2012) dan Association of Fraud Examiner (2020). Format laporan hasil pengumpulan bukti yang dilakukan belum sesuai dengan SJI 5300. Diharapkan KAP CICA dalam penugasan audit investigasi agar menyusun perencanaan pengumpulan bukti fraud yang lebih lengkap, timeline waktu pelaksanaan untuk setiap tahap, melakukan wawancara dengan tatap muka untuk menganalisis gesture terutama ketika mewawancarai tersangka utama, dan menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan audit investigasi. ...... This internship report aims to evaluate the procedures for collecting evidence of fraud in PT HOSH sales. PT HOSH is a steel trading company with the back-to-back principle, where sales receipts are directly transferred to vendors for purchase payments. Allegations of fraud occurred on purchase payments that were transferred to other vendors. Transaction with PT WTS and CV WTB is used as the basis for evaluating fraud evidence collection. The results of the evaluation show that the investigation and interview evidence collection procedures are not in accordance with the procedures of the Investigative Services Standard (SJI) 5300, Tuanakotta (2012) and the Association of Fraud Examiners (2020). The format of the report on the results of the collection of evidence carried out is not in accordance with SJI 5300. For investigation audit, KAP CICA is expected to prepare a complete fraud evidence collection plan with timeline for the implementation time for each stage, to conduct in-person interviews to analyze gestures especially when interviewing the main suspect, and to prepare reports in accordance with investigative audit reporting standards.

Abstrak :
Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (fraud). Jika Financial Audit (Audit Keuangan) dan Performance Audit (Audit kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka Audit Investigatif baru dikenal pada abad ke 20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seining dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) terhadap kepentingan publik.

Abstrak :
Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manual FEM . Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPKP yang disebut Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI juga telah mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual, PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karena itu direkomendasikan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. It is a qualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM. However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of the investigative audit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsipprinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode PKKN secara eksternal. ......This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally.

Abstrak :
Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan permasalahan dalam penentuan adanya kerugian negara dan pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan, terdapat persinggungan dalam proses penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi antara hukum administratif dan hukum acara pidana. hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat perihal institusi yang berwenang untuk menentukan kerugian negara. Tata cara penghitungan kerugian negara dilakukan dengan pendekatan audit investigatif. Namun demikian, apakah standar dan teori yang mendasari penghitungan kerugian negara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain untuk memenuhi unsur dari delik materiil, penghitungan kerugian negara juga memiliki arti penting untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa, baik itu pidana penjara maupun pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan negara. ......At present, corruption has been transformed from a formal criminal to a material criminal after the Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued sentence Number 25/PUU-XIV/2016. Some experts consider this decision to provide more legal certainty because state losses as a result of corruption must be proven. This research generally aims to provide an overview of the regulation, implementation, and problems in determining the existence of state losses and implementing the settlement of state financial losses. The method used in this research is a form of normative research with a Statue Approach and a Conceptual Approach. The research that has been carried out explains that there are intersections in the process of calculating state losses in corruption cases between administrative law and criminal procedural law. This raises differences of opinion regarding the institution authorized to determine state losses. The procedure for calculating state losses is carried out using an investigative audit approach. However, whether the standards and theories underlying the calculation of state losses are following the applicable procedural law. In addition to fulfilling the elements of material offenses, the calculation of state losses also has an important meaning to guide judges in imposing sentences on defendants, both imprisonment and an additional payment of compensation as an effort to recover state finances.