Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk pencari suaka. Ketentuan SAR secara khusus diatur dalam International Convention on Maritime Search and Rescue. Pelaksanaan upaya SAR bagi pencari suaka terkait pula penentuan place of safety, prinsip non-refoulement dan tindak pidana penyelundupan migran. ...... The journey to the destination country to seek protection, asylum-seekers frequently take the journey through sea by sea unworthy boats and they are seldom helped by migrant smugglers. This dangerous journey has caused a lot of asylum-seekers faced accident at sea and made them in distress at sea. International law obliges states to do SAR operation to save every person who is in distress at sea, including asylum-seekers. The special provisions related to SAR are consisted in International Convention on Maritime Search and Rescue. SAR operation to save asylum-seekers also related to the determination of place of safety, non-refoulement principle and migrant smuggling.

Abstrak :
Unaccompanied minor asylum seekers are vulnerable and thus, provided special international law protections. However, in reality, they are being mistreated as illegal immigrants and on the receiving end of ethnic violence, discrimination, restrictions in enjoyment of their rights duly recognised by international human rights law. This article identifies legislative, policy and support mechanisms which encompass the minimum UMAS guardianship standards at international law and which are evidence-based from best practice models for the provision of guardians for UMAS internationally. It presents situation of UMAS in relation to human rights violations with emphasis on the legal framework and practices in Australia and five ASEAN State Members. This article also highlights the various stands taken by various countries providing better legal framework and practices regarding the terms for protection and enforcement of human rights for UMAS. Finally, this article provides recommendations for Australia and ASEAN Member States to adopt in order to realise the international human rights of UMAS with respect to guardianship.

---

Pencari suaka di bawah umur (Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMAS)) berada dalam keadaan rentan dan karenanya mendapat perlindungan hukum internasional khusus. Namun demikian, atas dasar ras, mereka seringkali diperlakukan sebagai imigran ilegal di banyak dan menjadi korban tindak kekerasan, diskriminasi dan hambatan menerima hak-hak mereka sebagaimana yang telah dijamin dalam hukum hak asasi manusia internasional. Artikel ini mengidentifikasi peraturan legislatif, mekanisme kebijakan dan dukungan, yang memenuhi standar minimum perwalian dalam hukum internasional dan yang terbukti menjadi model praktik terbaik terkait peraturan perwalian UMAS secara internasional. Artikel ini juga menjelaskan situasi yang dialami UMAS dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan penekanan pada kerangka hukum dan praktik di Australia dan lima negara ASEAN. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pandangan negara-negara dalam menyediakan kerangka hukum dan pelaksanaan yang lebih baik terkait persyaratan perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia bagi UMAS. Pada bagian akhir, artikel ini memberikan rekomendasi bagi Australia dan negara anggota ASEAN untuk mengakui hak asasi manusia internasional UMAS terkait perwalian.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang gambaran kondisi biologis, psikologis, dan sosial atau dapat disingkat menjadi biopsikososial pada keluarga pencari suaka etnis Rohingya yang sedang tinggal sementara di YLBHI. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi biopsikososial penting untuk diperhatikan karena kondisi biopsikososial individu mampu mempengaruhi bagaimana individu tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, kondisi biopsikososial individu juga mampu memperlihatkan keadaan individu dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi biopsikososial keluarga pencari suaka etnis Rohingya yang berkaitan dengan cara keluarga tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tinggal di kantor YLBHI yang erat kaitannya dengan kesejahteraan mereka.

---

ABSTRACT
This study is contained of a big frame description about biologically, psychologically, and socially condition of asylum seeker family who currently lived in YLBHI for a while. This study is a descriptive study that uses qualitative approach. The result of this study says that biopsychosocial condition is an important thing that has influence people to find a way to fulfill their daily life needs. In addition, biopsychosocial condition of people is able to show the circumstances of well being or not which people have. This study want to show you a full description about biopsychosocial condition of asylum seeker family which has influence them to find a way to fulfill their daily life needs during lived in YLBHI and its relation with asylum seeker family well being.

Abstrak :
Studi literatur ini dilatarbelakangi oleh peran Indonesia yang menjadi negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dihadapi dengan perpindahan secara paksa, ketidakpastian hukum dari negara penerima, dan keterbatasan pemenuhan haknya, para pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di Indonesia pun mengalami kerentanan. Urgensi dilakukannya studi literatur ini ialah untuk menganalisis peran, potensi, dan hambatan kewirausahaan sosial untuk bisa diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi literatur ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan metode penelitian non reaktif (unobtrusive) dan jenis tinjauan pustaka tinjauan konteks dan tinjauan integratif. Peneliti melaksanakan penelusuran terhadap sejumlah literatur mengenai kewirausahaan sosial di Indonesia, penanganan dan regulasi mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, pelaksanaan kewirausahaan sosial yang melibatkan pengungsi asing di Indonesia dan negara lainnya, serta penelitian mengenai respons masyarakat terhadap keberadaan pengungsi asing dan pencari suaka. Melalui studi literatur ini, peneliti mendapati bahwa kewirausahaan sosial berperan dalam memberikan dampak positif secara material dan non material bagi pengungsi dan pencari suaka. Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang mendukung implementasi kewirausahaan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, yakni modal yang dimiliki pengungsi berupa keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberdayaan, respons positif dari masyarakat lokal terhadap gagasan pengungsi untuk berwirausaha, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu pengungsi, keberadaan ruang secara informal bagi pengungsi untuk merintis usaha, model kewirausahaan sosial NPO (Non-Profit Organization) yang bisa diterapkan, serta model pemberian hak bekerja secara terbatas yang bisa dipertimbangkan secara nasional. Namun, peneliti juga mengidentifikasi adanya beberapa faktor yang berpotensi untuk menghambat implimentasi tersebut, yakni hambatan keterbatasan modal finansial yang dimiliki pengungsi, kesulitan berbahasa Indonesia yang dialami pengungsi, miskonsepsi dan kesadaran yang rendah akan isu pengungsi oleh masyarakat lokal, dan larangan bagi pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja secara formal. Hasil studi literatur ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian kewirausahaan sosial pada mata kuliah Dimensi Sosial Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dalam konteks fenomena keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. ......This literature study is prompted by the role of Indonesia as a transit country for refugees and asylum seekers despite being a non-signatory country to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Faced with forced displacement, legal uncertainty from their country of asylum, and limited fulfillment of their rights, refugees and asylum seekers living in Indonesia experience vulnerability. The urgency of this study is to analyze the the role, potential, and barriers of social entrepreneurship to be implemented in order to improve their well-being. This literature is conducted in 2022 with a nonreactive (unobtrusive) research method that combines context review and integrative review. The author reviews a number of literatures regarding social entrepreneurship in Indonesia, refugee management and policies in Indonesia, the implementation of social entrepreneurship involving refugees in Indonesia and other countries, as well as research papers on community responses to the presence of foreigners and asylum seekers. In this literature study, the author finds that social entrepreneurship plays a role in providing material and non-material positive impacts on refugees and asylum seekers. The author also finds that there are several factors that support the implementation of social enterpreneurship for refugees and asylum seekers in Indonesia, namely the capital owned by refugees in the form of skills that can be improved through empowerment programs, positive responses from local communities to the idea of entrepreneurship for refugees, efforts to increase public awareness of refugee issues, the existence of an informal space for refugees to start a business, an NPO (Non-Profit Organization) social entrepreneurship model that can be applied, as well as a models that allow limited work rights for refugees that can be considered to be applied nationally. However, this research also finds several factors that might hinder the implementation, namely the limitations of the financial capital owned by refugees, difficulties in speaking Indonesian experienced by refugees, misconceptions and low awareness of refugee issues by local communities, and prohibitions for refugees and refugees asylum to work formally. The findings of this literature study are expected to contribute to the study of social entrepreneurship in the Socio-Economic Dimensions for Social Welfare course in the Social Welfare study program of the Faculty of Social and Political Sciences University of Indonesia, in the context of the phenomenon of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada persoalan hak pencari suaka di Indonesia, khususnya periode 1999-2006. Terkatung-katungnya nasib sekitar 350 pencari suaka asal Afganistan, Irak dan Iran di Indonesia selama kurang lebih lima tahun perlu mendapat perhatian khusus. Anehnya realita tersebut nyaris tidak terdengar. Pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi berdalih bahwa berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, para pencari suaka tersebut tergolong imigran gelap. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional Urusan Migrasi (IOM) mempunyai pandangan yang berbeda. UNHCR melihat mereka sebagai pencari suaka. IOM memperlakukan mereka sebagai irregular migrant, yang membedakannya dengan illegal migrant. Teori John Rawls mengenai keadilan "Justice as fairness" dan konsep keamanan manusia (human security) digunakan dalam meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi pustaka, disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pembiaran (act of ommission) terhadap para pencari suaka dan hal tersebut merupakan ketidakadilan (injustice) bagi mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya ratifikasi dan pembentukan peraturan perundang¬-undangan mengenai masalah pencari suaka di Indonesia sehingga hak-hak pencari suaka terlindungi dan keadilan (justice) ditegakkan.

---

ABSTRACT
The focus of this-study is the issue of asylum seekers' rights in 1999-2006 in Indonesia. The situation of being in limbo of about 350 asylum seekers, particularly those from Afganistan, Iraq and Iran who have been in Indonesia for about five years needs special attention from the government. On the contrary, the government of Indonesia, especially the Directorate General of Immigration argues that based on the Act No. 9 Year of 1992 (Immigration Act), asylum seekers are illegal immigrants. Despite the argument of the Indonesian government, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) perceives the issue as asylum seekers' issue. On the other hand, the International Organization for Migration (IOM) treats them as irregular migrants. The theory of John Rawls "Justice as fairness" and the concept of human security is used to analyze the issue. This research is qualitative and the data collected by means of literature study and deep interviews. This research concludes that the government of Indonesia has conducted act of ommission, which is a violation against the asylum seekers' rights and that the government has performed injustice for them. Therefore it is recommended that the government of Indonesia ratify the conventions regarding asylum seekers/refugees and regulate the issue. By ratifying and regulating the issue, it is expected that justice can be enforced to asylum seekers in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Makalah ini mengkaji Chasing Asylum 2016 , sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Eva Orner, melalui analisis retorika untuk memeriksa persuasinya dalam menggambarkan masalah pencari suaka yang terjebak di pusat penahanan lepas pantai Australia. Penelitian ini menggunakan tiga aspek retoris - Logos, Pathos, dan Ethos- yang akan digunakan untuk menganalisis substansi dokumenter dan teknik pembuatan filmnya. Ketiga aspek tersebut dikatakan sebagai cara terbaik untuk meyakinkan khalayak tentang budaya kerahasiaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, yang dimana merugikan pencari suaka di pusat penahanan. Studi ini kemudian menemukan bahwa analisis retoris efektif untuk membedah dan menguraikan pokok bahasan dalam dokumenter yang membentuk argumen visualnya menjadi cukup persuasif

---

ABSTRACT<>br> This paper studies Chasing Asylum 2016 , a documentary film directed by Eva Orner, through rhetoric analysis to examine its persuasion in portraying the issue of asylum seekers that are stuck in Australian offshore detention centres. The study uses three rhetorical aspects Logos, Pathos, and Ethos which will be employed to analyse the documentary rsquo s substance and its filmmaking techniques. The three aspects are claimed to be the best way in convincing the audience about the culture of secrecy, done by the Australian Government that harms the asylum seekers in detention centres. This study then finds that rhetorical analysis is effective to dissect and elaborate the matter subjects in the documentary that form its visual argument to be adequately persuasive.

Abstrak :
Menyusul krisis pengungsi yang disebabkan oleh Musim Semi Arab, penganiayaan terhadap Muslim Rohingya dan Uighur, dan pembantaian Palestina, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengalami gelombang besar masuknya imigran. Berkenaan dengan itu, penelitian ini mencoba melihat apakah sentimen negatif terhadap pendatang yang ditemukan di masyarakat barat juga terjadi pada masyarakat Muslim. Studi ini menggunakan dataset World Value Survey gelombang ke-7 dan menggunakan model Ordered logistic model. Ditemukan bahwa Muslim sedikit berprasangka buruk terhadap imigran dan Muslim yang tinggal di negara-negara OKI sebagian besar bersikap netral. Selain itu, religiusitas secara signifikan mendorong Muslim untuk lebih ramah terhadap pendatang. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa seorang Muslim kemungkinan besar mampu beradaptasi lebih cepat dengan meningkatnya jumlah imigran di negaranya daripada populasi rata-rata. Namun, kami menemukan bahwa respons seorang Muslim terhadap imigran dari negara OKI cukup mirip dengan rata-rata populasi, di mana lebih banyak imigran dari negara OKI justru mengurangi sentimen positif terhadap imigran. Mengenai pengungsi dan pencari suaka, ada kecenderungan arah yang sama antara Muslim dan penduduk rata-rata yang menunjukkan tren positif. Namun, seorang muslim lebih toleran terhadap pengungsi dan pencari suaka dari OKI dibandingkan dengan yang bukan berasal dari negara OKI. Ada ambang batas tertentu bagi umat Islam untuk dapat ditoleransi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tidak berasal dari negara-negara OKI. ......This study tries to see whether the negative sentiment towards immigrant that western societies have also occurred in Muslim societies. This study uses the 7^th wave of the world value survey dataset and employs an ordinal logistic model. It is found that Muslims are slightly prejudicial towards immigrants, and Muslims living in OIC countries are primarily neutral. Furthermore, religiosity significantly drives Muslims to have a more hospitable response to immigrants. Lastly, this study found that a Muslim is likely able to adapt faster to the growing number of immigrants in his/her country than the average population. However, we found evidence that a Muslim’s response to immigrants from OIC country is quite similar to the average population, in which more of them reduce positive sentiment towards immigrants. Regarding refugee asylum-seekers, there are similar directional trends between Muslim and average populations, showing a positive trend. However, a Muslim is more tolerant of refugees and asylum-seekers from OIC than those who do not originate from OIC countries. There is a certain threshold for Muslims to tolerate the number of refugees and asylum-seekers not originating from OIC countries.

Abstrak :
Tulisan ini berusaha memetakan pengetahuan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang relatif masih jarang mendapatkan sorotan dalam studi Hubungan Internasional. Pembacaan yang melihat serta memproblematisasi bias kolonial dalam rezim pengungsi internasional serta kategorisasi dari migrasi transit dan pengungsi-pencari suaka, akan menjadi titik berangkat tulisan ini. Melalui tinjauan taksonomis terhadap 22 literatur, tulisan ini kemudian berusaha mengkontekstualisasikan dinamika pengungsi di Indonesia dengan migrasi-pengungsi secara lebih luas lewat pembacaan genealogis yang menyentuh aspek legal, multisiplistas aktor, dan (re)konseptualisasi konsep transit yang kerap disematkan kepada konteks Indonesia, sembari berusaha mengedapankan pengetahuan yang dibawa oleh pengungsi di Indonesia itu tersendiri. Penulis menemukan bagaimana di Indonesia, diskursus pengungsi, yang baru masuk ke Indonesia di periode gelombang pengungsi Indochina pada dekade 1970-an, berkelindan erat dengan pola migrasi-pengungsi internasional, utamanya lewat fractioning dan kategorisasi transit-pengungsi-pencari suaka, dan terus direproduksi dalam kerangka pengamanan hingga sekarang. Secara tataran pengetahuan, penulis menilai bahwa produksi pengetahuan di ranah akademik tentang pengungsi di Indonesia kurang lebih berada di bawah satu payung ‘kritis’ yang sama dan berusaha mengarusutamakan pengetahuan dari pengungsi di Indonesia, namun masih banyak ceruk pengetahuan yang masih bisa diisi dan dinavigasi lebih lanjut. ......This article seeks to map the knowledge of refugees and asylum seekers in Indonesia, which, relatively speaking, has not been thoroughly investigated by International Relations-adjacent scholarship. An outlook that problematizes colonial biases on international refugee regime, as well as the categorization of transit migration and refugee-asylum seeker, will be central to this reading. Departing from taxonomic appraisal of 22 accredited-literatures, this article aims to contextualize the dynamics of refugees in Indonesia within the broader scope of migration-refugee studies through a genealogical reading that encompasses legal aspects, multiplicity of actors, and the (re)conceptualization of the transit concept oft-attributed to the Indonesian context, whilst trying to posit decentralized knowledge coming from refugees themselves. This author postulates that in Indonesia, discourses (and the language) of refugees, which predominantly emerged during the influx of Indochinese refugees in the 1970s, were/are heavily intertwined with the patterns of international migration-refugees, primarily through fractioning and categorization-labelling of transit-refugees-asylum seekers, and continues to be reproduced under securitized framework and language to this day. Insofar knowledge production on academia level, this author remarks that knowledge production of refugees in Indonesia virtually falls under a similar 'critical' umbrella, which seeks to prioritize knowledge from refugees in Indonesia, whilst acknowledging a plethora of knowledge gaps that can be probed and inquired further.