Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris membutuhkan asuransi dalam melaksanakan jabatannya sebab jika notaris melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain, maka notaris dapat dimintai ganti rugi, biaya dan bunga yang mungkin dapat memberatkan notaris. Asuransi tersebut dapat menanggung konsekuensi finansial dari tanggung jawab perdata yang dialami oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari tindakan, kesalahan, atau kelalaiannya, atau tindakan, kesalahan, atau kelalaian karyawannya. Namun di Indonesia belum Asuransi tersebut belum diwajibkan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaturan mengenai Asuransi Indemnitas Profesi Notaris dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama yaitu Prancis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian eksplanatoris. Tesis ini menganalisis perkembangan kebutuhan notaris atas asuransi indemnitas di indonesia dan asuransi indemnitas di Prancis. Serta menganalisis pengaturan asuransi indemnitas di Indonesia kedepannya apabila mengacu pada peraturan asuransi indemnitas di Prancis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melaksanakan asuransi indemnitas sebagaimana di Prancis adalah ide yang baik dan diharapkan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang. Namun untuk saat ini hal tersebut sulit dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan.

---

Notaries need insurance in carrying out their duties because if the notary makes a mistake and harms another party, the notary can be asked for compensation, costs and interest that may be burdensome for the notary. The insurance can cover the financial consequences of civil liability experienced by the notary in carrying out its duties as a result of his actions, mistakes or negligence, or the actions, mistakes or negligence of his employees. However, in Indonesia, this insurance is not yet mandatory. Based on the background above, it is necessary to conduct research to examine the regulations regarding Notary Professional Indemnity Insurance compared to other countries that have the same legal system. This research is compiled using doctrinal research methods and explanatory research types. This thesis allows the development of notary needs for indemnity insurance in Indonesia and indemnity insurance in France. As well as analyzing the regulation of indemnity insurance in Indonesia in the future if referring to the indemnity insurance regulations in France. From this research, it can be concluded that implementing indemnity insurance as in France is a good idea and is expected to be implemented in the future. However, for now this is difficult to implement because there are several obstacles."

"Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif.Tanpa usaha?usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung jawab dalam peningkatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Sistem kapitasi dan cara pembayaran pradana, serta penerapan cara pembayaran paket di rumah sakit, merupakan cara?cara yang antara lain ditempuh untuk dapat mengurangi lajunya peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan.Di Indonesia, baru 10% pendudUk yang tercakup dalam sistem asuransi kesehatan, dimana sebagian besar di antaranya dicakup oleh PERUM HUSADA BHAKTI, yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan komersial belum begitu berkembanh sebagian disebabkan karena kesulitan dalam memperkirakan resiko yang mungkin terjadi yang bisa berakibat terjadinya kerugian dan sebagian lagi karena belum dilaksanakannya cara kontrol yang efektif.Bentuk asuransi kesehatan dengan menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana telah dilaksanakan oleh Perum HUSADA BHAKTI, PKTK-ASTEK, dan beberapa badan-badan yang sifatnya tidak menekan keuntungan, Seperti YPK-BAPINDO, OPK RS MITRA KELUARGA, YAYASAN MEDICAL SCHEME, dan DUKK RS ST. Carolus.Telah dilakukan studi perbandingan antara asuransi kesehatan konvensional yang menjalankan konsep fee?for?services dengan badan?badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan non-komersial yang menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana. Gambaran sementara yang diperoleh adalah bahwa konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana dapat diterapkan pada asuransi asuransi komersial. Disamping dapat mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan, konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini jua sedikit banyak akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien.Lingkungan eksternal dalam menjalankan usaha asuransi kesehatan di indonesia cukup banyak mendukung. Dibutuhkan komitmen politik - dan kalau mungkin finansial - dari pemeriritah untuk asuransi kesehatan dengan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini."