Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai dampak pelanggaran ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi harta benda dan lini usaha asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, permasalahan yang akan dibahas adalah efektivitas pengaturan biaya akuisisi dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 serta dampak dari adanya pelanggaran pemberian biaya akuisisi terhadap tertanggung dan perusahaan asuransi umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence Meir Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 belum efektif dalam mengatur ketentuan pemberian biaya akuisisi yang berdampak terhadap kesehatan perusahaan asuransi dan tertanggung. Penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan langkah perbaikan untuk mengatur lebih rinci terkait pemberian biaya akuisisi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

This thesis analyses the impact of the breach of the acquisition cost provisions on the property and motor vehicle insurance pursuant to OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017, the research questions to be discussed is the effectiveness of OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 in regulating the acquisition cost and the impact of the breach for the insured and general insurance companies. This research uses normative juridical research methods and the theory of legal effectiveness proposed by Lawrence Meir Friedman.

The results of this research show that the OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 has not been effective in regulating acquisition costs and the breach has an impact for the insured and the sound practice of insurance. The author suggests Otoritas Jasa Keuangan needs to take corrective steps to regulate the acquisition cost in a more detailed statutory regulation."

"Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.05/2015 mengatur mengenai tarif batas bawah premi asuransi yang menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan perusahaan asuransi dalam menjual premi asuransinya. Ketentuan ini menimbulkan potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan asuransi akan menetapkan harga premi pada batas bawah yang telah ditentukan, meskipun perusahaan tersebut ternyata lebih efisien dan mampu menjual produk dengan harga premi yang lebih murah dari batas bawah yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan asuransi telah terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang dilarang secara per se illegal oleh UU No. 5 tahun 1999. Akan tetapi, meskipun telah terbukti, praktik tersebut pada akhirnya dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha atas dasar melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

---

OJK Circular Letter No.21/SEOJK.05/2015 stipulates lowest limit tarif in insurance premium, which determines a particular minimum premium that could be charged by insurance companies in selling insurance. The contents of this OJK Circular Letter creates a potential unfair trade practices between insurance companies, because they will sell their product at the set limit tarif, despite the fact that they are being more efficient and hence capable of selling their product at a price that is lower than the set limit tarif.

The result of this research shows that insurance companies have evidently conducted unfair trade practices, in the form of "price fixing agreement", which is not allowed "per se illegal" by Indonesian Competition Law No. 5 of the year 1999. Albeit evidently proved, those practices are eventually justified, because they have been excluded from the Competition Law provision on the basis of implementing other prevailing law and therefore no regulations have been violated."