Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP).Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak."

"Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future."

"Provides step-by-step guidance for evaluating movements and performing the most common special tests in musculoskeletal assessment."

"Salah satu sungai yang melintasi kota Depok dan Jakarta adalah sungai Ciliwung. Sungai ini sudah lama diketahui menyebabkan banyak kerugian bagi warga Jakarta terutama saat musim hujan tiba. Hasil ini disebabkan air yang ditampung melebihi kapasitas sungai. Permasalahan lain adalah sering terjadinya kasus tanah longsor pada kedua sisi bantaran sungai. Penelitian ditujukan untuk menentukan zona bahaya tingkat keamanan yang memenuhi syarat bagi penduduk untuk mendiami di sekitar bantaran sungai. Dengan menetapkan tingkat keamanan yang sesuai peraturan, dapat diberikan rekomendasi jarak aman yang terbebas dari daerah longsor. Sehingga kerugian yang diderita oleh penduduk dapat dikurangi seminimal mungkin. Di dalam penelitian ini digunakan alat bantu GIS untuk menentukan daerah longsor dari tingkat keamanan dan probabilitas kegagalan bantaran sungai. Data data yang akan diolah dalam GIS didapat dari MIPA berupa peta kontur bantaran sungai Ciliwung.

---

One of the most river which to pass on Depok and Jakarta is Ciliwung River. The river have been known to damage the people of Jakarta on the rainy seoson. The process damage is begin because the flood capacity is over than river capacity. The problem of slide is always to be damage on the flood plain Ciliwung River in Pasar Minggu East Jakarta. The research for to guide zone of hazards to slide with safety factor in agree obtain standart literature on the role. The safety factor to be need for to explain recommended limit zone of the flood plain in safe to live without damage to slide for lack of financial loss. In the research uses a tool with GIS for analyze the contour map to be hazards zone of slide with failure probability and safty factor. Data take giving from MIPA. It is contour map the flood Ciliwung River Pasar Minggu East Jakarta."

"Presents the requirements of the EIA procedures in the UK in a practical format, illustrated with case examples. Each environmental topic is discussed, methodologies for assessing effects are indicated, and the characteristics of selected development types are described."

"[Penelitian ini dilakukan untuk mereview regulasi tentang persyaratan luas minimal setiap kavling/unit perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dengan menggunakan AHP untuk CBA dalam kuesioner untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut pada saat diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan adalah dengan meniadakan ketentuan syarat luas minimal lahan setiap/kavling perumahan diKota Depok. Sehingga disarankan Pemerintah Kota Depok untuk mencabut ketentuan yang mengatur persyaratan luas minimal lahan setiap kavling/unit perumahan 120 (seratus dua puluh) meter persegi di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Rancangan Perda tentang RTRW Kota Depok tahun 2012-2032;This Study was conducted to review the regulations on minimum area requirements of each housing unit in Depok City. This study uses Regulatory Impact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtained from AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriate policy alternative to overcome problems is to drop minimum land area requirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok City Government it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of 2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032 wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for each land/housing unit., This Study was conducted to review the regulations on minimum arearequirements of each housing unit in Depok City. This study uses RegulatoryImpact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtainedfrom AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriatepolicy alternative to overcome problems is to drop minimum land arearequirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok CityGovernment it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for eachland/housing unit.]"

"Alih jaga pasien merupakan suatu proses interaktif yang meliputi peralihan informasispesifik dan tanggungjawab dari perawat pemberi alih jaga kepada perawat penerimapasien guna memastikan kelangsungan dan keamanan perawatan pasien. Keberhasilanperawatan meningkat seiring dengan keberhasilan alih jaga. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui hubungan faktor lingkungan kerja, perilaku aman dan pengawasandengan komunikasi alih jaga setelah dilakukan pelatihan prosedur alih jaga Situation,Background, Assesment, Recommendation yang merupakan prosedur alih jagaterstandar yang direkomendasikan oleh WHO. Penelitian menggunakan metodekuantitatif cross sectional dengan kuisioner. Subyek penelitian adalah seluruh perawatdan bidan yang ada di IGD, Instalasi Rawat Inap, ICU, NICU/PICU, VK dan OK. Hasilpenelitian kemudian dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperawat dan bidan di IGD RS Ummi Bogor sudah memiliki kesadaran pentingnyakomunikasi alih jaga dalam perawatan yang bermuara pada patient safety, meskipunbelum terlihat secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasil penelitianjuga menunjukkan hubungan situasi lingkungan kerja, perilaku aman dan pengawasandengan komunikasi alih jaga berpola positif artinya semakin baik situasi lingkungankerja, perilaku aman dan pengawasan semakin baik komunikasi alih jaga, denganperilaku aman sebagai factor yang memiliki pengaruh paling kuat.

---

Handover is an interactive process of transferring specific information and responsibility from one caregiver to another for the purpose of ensuring the continuity and safety of patient's care. The success of patient treatment increase with the success of handover. The aim of this study is to know that work environment, safety behavior and supervision have relationship with handover communication after nurses and midwifes got training Situation, Background, Assesment, Recommendation handover procedure. This procedur is a standardized procedure that recommended by WHO. The study used quantitative cross sectional by validated questionnaire. The research's subjects are all nurses and midwifes in Emergency Department, Inpatient Unit, ICU, NICU PICU, Delivery Unit and Operating Room.

The results was statistic analized and showed that nurses and midwifes in Emergency Department Ummi Hospital in Bogorhave awareness about the importance of communication during handover, although its haven rsquo t yet implementing in all daily duty activity. The results also showed that work environment, safety behavior and supervision have positif pattern with handover communication, that means better work environment, safety behavior and supervision will make better handover communication, and safety behavior has biggest influence forhandover communication."

"Artikel ini membahas tentang pengaturan keberadaan tenaga ahli di lembaga negara, khususnya tenaga ahli di Komisi Yudisial. Adanya kategori tenaga ahli sebagai bagian dari kepegawaian di Indonesia, namun perlu diteliti tentang pengaturan dan pengangkatan tenaga ahli tersebut. Fokus permasalahan adalah pengaturan mengenai tenaga ahli dalam khususnya di Lembaga Negara seperti Komisi Yudisial. Penelitian ini membahas bagaimana asesmen keberadaan tenaga ahli dan mekanisme ideal pengangkatan tenaga ahli di Lembaga Negara khususnya Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil penelitian adalah Pengaturan mengenai ketentuan untuk tenaga ahli secara khusus, tidak terdapat dalam UU ASN.  Faktanya hingga saat ini, tenaga ahli belum dapat dikategorikan dan menginduk pada Pasal 6 UU ASN, termasuk keberadaan TA khususnya di Komisi Yudisial (KY) yang belum jelas masuk sebagai katerogi ASN namun dapat memenuhi kategori PPPK menurut Pasal 6. Belum adanya peraturan mengenai tenaga ahli dalam formasi ASN berdampak pada belum jelas peraturan tentang bagaimana asesmen harus dilakukan. Mekanisme pengangkatan Tenaga Ahli di Lembaga Negara, idealnya sudah mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Karena ketiadaan pengaturan, menjadikan tenaga ahli tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas.

---

This article discusses the regulation of the presence of experts in state institutions, especially experts in the Judicial Commission. There is a category of experts as part of the staffing in Indonesia, but it is necessary to study the arrangement and appointment of these experts. The focus of the problem is the regulation of internal experts, especially in State Institutions such as the Judicial Commission. This study discusses how to assess the existence of experts and the ideal mechanism for appointing experts in State Institutions, especially the Judicial Commission. The research method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, using literature study as a document study of secondary data. The result of the research is that the regulation regarding the provisions of experts is not specifically contained in the ASN Law. The fact is that until now experts cannot be categorized and subject to Article 6 of the ASN Law, including the existence of TA, especially in the Judicial Commission (KY) which is not yet clearly included in the ASN category but can meet the PPPK category according to Article 6. There are no provisions regarding experts. in the formation of ASN has an impact on the unclear regulation on how the assessment should be carried out. The mechanism for the appointment of Experts in State Institutions ideally follows the provisions of the ASN Law and PPK PP Management. Due to the absence of regulation, experts do not have clear legal protection and certainty. "