Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang saham berhak menjual sahamnya kepada Perusahaan Pengambilalih tanpa persetujuan Direksi Perusahaan Sasaran. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya, Direksi-lah yang mengetahui segala sesuatu yang tcrjadi di dalam tubuh perusahaan. Oleh karena itu, Akta Merger dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif prjanjian, yakni kesepakatan. Secara internal, hal ini mengakibatkan chaos karena antara pemegang saham dengan Direksi Perusahaan Sasaran terdapat informasi asimetris yang (dalam ilmu manajemen) memicu terjadinya principal-agent problem.Di sisi lain, Perusahaan Pengambilalih umumnya menerapkan strategi-strategi tertentu supaya pemegang saham Perusahaan Sasaran mau menjual sahamnya. Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan Pengambilalih mengiming-imingi pemegang saharn Perusahaan Sasaran dengan memberikan argumentasi yang seolah-olah akan menguntungkan Perusahaan Sasaran. Namun, sering kali, dalam rangka melancarkan niatnya tersebut, Perusahaan Pengambilalih memberikan alasan-alasan yang tidak jujur sehingga muncul informasi asimetris yang menyebabkan pemegang saham Perusahaan Sasaran mengambil keputusan yang salah. Bahkan, dalam jangka panjang, informasi asimetris mengakibatkan kegagalan pasar (market failure). Strategi yang diterapkan dengan cara yang tidak jujur merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Talmn 1999. Bahkan, secara luas praktek seperti ini dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

---

Acquisition under the provision of Article 125 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 shall be conducted directly through the shareholders of the target company. This kind of takeovers is permitted by law, if it is approved by the Boaid of Directors of the target company. In business practices, the Board of Directors of the target company sometimes does not agree to be acquired, while the shareholders is entitled to sell their shares without approval from the Board of Directors. This is understandable because in reality, the Board of Directors knows more every single point in the company than shareholders itself. Therefore, the deed of merger can be canceled due to non-fulfillment of the terms subjective agreement, ie agreement by the parties. Internally, this could resulted a chaos becaue of Directors that (in theory of management) trigger a principal-agent problem.On the other hand, acquirer Gompany generally apply certain strategies so that shareholders of the target company agree to sell their shares. In conducting its business strategy, the acquirer company hereafter persuade the shareholders of the target company by a rguing reasons that seems to favor the whole target company. However, in order to rei nforce its intention, the acquirer company presents some unlawful reasoning trigger asymmetric infonnation that makes the shareholders of the target company made a wrong decision. In fact, in the long term, asymmetric information leads to the market failure. These kind of strategies is unlawful because trigger an unfair business competition that was prohibited by Article 17 and Article 25 Law N umber 5 Year 1999. In future research, such practice is widely categorized as a corporate crime."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi berupa bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuk ideal yang seharusnya diterapkan. Teori yang digunakan adalah teori Agus Brotosusilo yang bersumber dari Pancasila yang barasal dari hukum adat nusantara berupa dominannya sikap komunal dari individual, spiritual daripada materialisme dan romatisme dari rasionalisme. Selain itu digunakan juga teori lainnya berupa teori konflik Dahrendorf. Hasil penelitian ini mengungkap terjadi resentralisasi dari daerah ke pusat berupa diambilnya kewenangan pada UU Ciptakerja untuk keseluruhan daerah dan perubahan Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh bagi daerah asimetris. UU Sapu jagat didapati resentralisasi; pertama, perizinan usaha ditentukan dan dimiliki pusat, kedua, wewenang penataan ruang terpusat, ketiga, amdal dipermudah, keempat, sanksi dimiliki pusat dan dipermudah, dan kelima, pajak ditarik pusat. Sedangkan pada perubahan Otsus Papua didapati; pemekaran Papua dipermudah, perubahan UU otsus tidak perlu persetujuan DPRP dan MRP, pengawasan domain pusat, pendirian parpol oleh Orang Papua dihilangkan dan kewajiban konsultasi parpol ke MRP dan DPRP disunat, dan jabatan wagub dapat diisi. Sementara pada Aceh tidak dipenuhinya Pengatutan lambang Aceh dan pengaturan suku bunga. Tidak terdapat harmonisasi sebagaimana teori Agus Brotosusilo karena pusat sangat mendominasi dengan terjadinya resentralisasi sehingga daerah merasa tidak dimanusiakan. Preskriptif yang ditawarkan adalah mewujudkan harmonisasi dan memperluas penerapan desentralisasi asimetris. Kesimpulannya adalah dari skema tujuan desentralisasi terdapat kemiripan antara orde baru dengan masa kini yaitu menguatnya resentralisasi.

---

This study aims to answer about asymmetric decentralization in post-reform Indonesia in terms of how it is implemented and how the ideal form should be implemented. The theory used is Agus Brotosusilo's theory which comes from Pancasila which comes from the customary law of the archipelago in the form of the dominant communal attitude of the individual, spiritual rather than materialism and romanticism from rationalism. In addition, other theories are also used in the form of Dahrendorf's conflict theory. The results of this study reveal that there has been recentralization from the regions to the center in the form of the taking of authority in the Job Creation Law for the entire region and changes to the Special Autonomy for Papua, West Papua and Aceh for asymmetric regions. The Sweeping Universe Law is found to be recentralized; first, business licenses are determined and owned by the center, second, the authority for spatial planning is centralized, third, amdal is facilitated, fourth, sanctions are owned and facilitated by the center, and fifth, taxes are levied by the center. Meanwhile, in the changes to the Special Autonomy for Papua, it was found; The expansion of Papua was facilitated, changes to the Special Autonomy Law did not require the approval of the DPRP and MRP, central domain supervision, the establishment of political parties by Papuans was eliminated and the obligation to consult political parties to the MRP and DPRP was circumcised, and the position of deputy governor could be filled. Meanwhile, in Aceh, the acknowledgment of the Aceh symbol and interest rate arrangements was not fulfilled. There is no harmonization like Agus Brotosusilo's theory because the center dominates with the recentralization so that the regions feel they are not being humanized. The prescriptive offered is to realize harmonization and expand the application of asymmetric decentralization. The conclusion is that from the scheme for the purpose of decentralization, there are similarities between the new order and the present, namely the strengthening of recentralization."

"Salah satu bentuk ancaman nyata yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman asimetris. Dalam hal ini, ancaman asimetris merupakan ancaman yang bersifat non tradisional dan bersifat nyata terhadap keselamatan Kepala dan Wakil Kepala Negara.Terkait pengamanan VVIP khususnya pada pengamanan instalasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dilakukan oleh Paspampres. Namun pada pelaksanaannya Paspampres tidak bekerja sendiri melainkan bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan sistem pengamanan VVIP serta kendala yang dihadapi dalam upaya menghadapi potensi ancaman asimetris di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia.. Tidak hanya dalam penindakan, pihak – pihak yang menjadi operator dan first responder yang terkait dalam penanganan ancaman asimetrisjuga melakukan pencegahan melalui kegiatan intelijen. Melalui penanganan yang kolaboratif dari semua pihak diharapkan dapat meminimalisisr potensi ancaman asimetrissecara komprehensif dan propfesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten di bidang pengamanan VVIP

---

One form of real threat that threatens the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the asymmetric threat. In this case, asymmetric threats are non-traditional and real threats to the safety of the Head and Deputy Head of State. Regarding the security of VVIP, especially in securing installations within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia, Paspampres is carried out. However, in its implementation Paspampres does not work alone but with other Ministries/Institutions. This study aims to analyze the VVIP security strategy and system as well as the obstacles faced in an effort to deal with potential asymmetric threats within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia. Not only in taking action, the parties who are the operators and first responders involved in handling asymmetric threats also carry out prevention through intelligence activities. Through collaborative handling from all parties, it is expected to minimize potential asymmetric threats in a comprehensive and professional manner. This study uses qualitative research methods with interview data collection techniques to several competent parties in the field of VVIP security."

"Pasca tragedi pengeboman World Trade Centre (WTC) ancaman transnasional khususnya terorisme semakin marak terjadi sehingga tindakan perlunya penanganan dan pemberantasannya. Perubahan ini seharusnya mempengaruhi persepsi gelar pasukan indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman terorisme transnasional atau ancaman asimetris, seharusnya gelar pasukan indonesia tidak hanya melihat ancaman internal sebagai ancaman utama akan tetapi perlunya juga melihat perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai lingkungan bermain Indonesia, dalam hal ini ancaman yang bersumber dari luar atau eksternal. Pada kenyataannya persepsi ancaman gelar pasukan Indonesia masih melihat internal sebagai ancaman utama dengan strategi gelar pasukan yang lebih ditujukan kepada stabilitas keamanan dalam negeri.

---

After World Trade Centre (WTC) Tragedy, transnational threats especially terrorism is often happen so it needs to be handled and to be combat. This change should influence the perception of Indonesia force employment in guarding Indonesia sovereignty from transnational terrorism threat or asymmetric threats, Indonesia force employment should not only looking internal threats as main threats but also need to see the change happen in Southeast Asia region as a play ground for Indonesia, in this case external threats. In fact, Indonesia force employment perception still looking for internal threats as main threats with force employment assembling strategy which more function to maintain internal stability."

"Untuk melukiskan sistem nukleon baik dalam struktur inti atau materi nuklir dibutuhkan interaksi nuklir efektif. Model Walecka adalah salah satu model yang menggunakan pertukaran meson sebagai representasi interaksi nuklir efektif tersebut. Dengan menggunakan model Walecka, persamaan keadaan materi nuklir sebagai fungsi kerapatan dan suhu dapat dipelajari. Pada tesis ini sifat-sifat termodinamika dari materi nuklir baik yang simetrik maupun yang asimetrik berdasarkan parameter set terbaru yang ada pada literatur dari model Walecka dipelajari dan di analisa.

---

To describe nucleonic system such as nuclear structure or nuclear matter, an effective nuclear interaction is needed. Walecka model is one of the models that can be used the exchange of mesons to represent that interaction. By using Walecka model, the equation of state of nuclear matter as a function of nuclear density and temperature can be studied. In this thesis, thermodinamically properties of nuclear matter not only the symmetric but also the asymmetric one are studied and analysed by using the recent parameter set of Walecka model found in literature."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk melihat apakah apresiasi dan depresiasi memiliki dampak asimetris terhadap ekspor industri di Indonesia dan manakah yang memiliki dampak lebih besar. Peneliti menggunakan model panel data disagregat ekspor produk industri Indonesia pada level kode HS 10 digit dengan seluruh negara partner ekspor Indonesia. Diperoleh bahwa apresiasi mata uang domestik berdampak negatif dan depresiasi berdampak positif terhadap ekspor, dimana dampak keduanya asimetris. Dampak negatif apresiasi lebih besar daripada dampak positif depresiasinya. Ketika apresiasi domestik permintaan ekspornya lebih elastis karena adanya persaingan di pasar internasional yang membuat negara lain beralih ke produk domestik di negara tujuan mereka atau bahkan mengimpor barang dari negara lain dan penawarannya kurang elastis atau elastisitasnya lebih kecil karena upaya menghindari risiko akibat permintaan ekspor yang berkurang meskipun harga barang impor lebih murah. Sedangkan ketika depresiasi karena persaingan di pasar internasional mengakibatkan elastisitas peningkatan permintaan ekspornya lebih kecil dibandingkan ketika terjadi apresiasi domestik. Selain itu, penawaran ekspornya menjadi lebih elastis karena industri melihat barang impor menjadi lebih mahal yang dapat meningkatkan biaya produksi.

---

ABSTRACT This study aims to see whether appreciation and depreciation have asymmetric impact on industrial exports in Indonesia and which has a greater impact. The researcher uses a panel model of disaggregated data of Indonesian industrial product exports at the level of 10 digit HS code with all partner countries of Indonesia export. It was found that the domestic appreciation currency had a negative impact and the depreciation had a positive impact on exports, where the impacts were both asymmetrical. The negative impact of appreciation is greater than the positive impact of depreciation. While domestic appreciation, export demand is more elastic due to competition in international markets which makes other countries turn to domestic products in their destination countries or even import goods from other countries and export supply less elastic or less elasticity due to avoiding risk due to reduced export demand even though the price of imported goods is cheaper. Meanwhile, when the depreciation due to competition in the international market resulted in an increase in elasticity of export demand is smaller than when domestic appreciation occurs. In addition, the export supply become more elastic as the industry sees imported goods becoming more expensive which can increase production costs."

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."

"Perpindahan ibu kota sudah mendekati tahapan realisasi yang artinya status Jakarta sebagai Ibu kota akan berpindah ke kota lain. Sebagai ibu kota negara secara a quo, Jakarta telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan banyaknya privilege. Bahkan selain menjadi bagian dari kota metropolitan dunia, Jakarta dicanangkan menjadi kota global dunia. Kondisi dan statusnya sebagai ibu kota ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang mendapatkan privilege berupa diterapkannya desentralisasi asimetris. Namun menjadi pertanyaan besar, setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, bagaimana status desentralisasi asimetris yang dimiliki Jakarta? Tulisan ini akan mengupas desentralisasi asimetris untuk Jakarta pasca tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia berdasarkan status quo segala fasilitas penunjang dan prospek lainnya yang dimiliki Jakarta.

---

The transfer of the capital is getting closer to the realization phase, which means that Jakarta’s status as the capital will move to another city. As a quo capital city, Jakarta has been transformed into a metropolitan city with many privileges. In fact, apart from being part of the world’s metropolitan cities, Jakarta is proclaimed to be a world’s global city. This condition and status as the capital city makes Jakarta one of the cities that has the privilege of implementing asymmetric decentralization. However, the big question is, after no longer holding the status of the national capital, how is the asymmetrical decentralization status of Jakarta? This paper will examine the asymmetric decentralization for Jakarta after it is no longer the capital based on the status quo of all supporting facilities and other prospects owned by Jakarta."

"Teknologi membran untuk pemisahan gas baru berkembang sejak Loeb dan Sourirajan berhasil memperkenalkan membran asimetris pada akhir tahuan 50an. Sekarang, teknologi membran semakin banyak digunakan antara lain untuk pemisahan gas C02 dari hidrokarbon, perolehan H2 dan pengayaan oksigen dari udara. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh membran Poll Eter Sulfon dapat memisahkan gas C02 dari campurannya dengan CH4. Percobaan dilakukan dengan cara melewatkan campuran gas C02 dan CH4 melalui permeator membran yang ada di jurusan Teknik Gas dan Petrokimia FTUI. Variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, seperti tekanan, suhu, laju alir dan komposisi, kemudian diukur. Dari hasil percobaan didapat bahwa permeabilitas gas C02 turun dengan naiknya tekanan operasi, sementara permeabilitas gas CH4 relatif konstan. Komposisi gas C02 dalam aliran permeat turun dengan semakin banyaknya fraksi gas yang permeat, sedangkan komposisi gas CH4 dalam aliran tertolak naik dengan semakin banyaknya fraksi gas yang permeat. Fraksi umpan permeat yang optimal belum tercapai pada penelitian ini. Hasil terbaik diperoleh pada tekanan umpan 1,6 Mpa, dengan fraksi umpan permeat 0.606 dimana pada kondisi ini komposisi gas CH4 yang tertolak dan perolehan gas CH4 adalah 0.5774 dan 0.5857. Sedangkan dari hasil pemodelan diperoleh fraksi umpan permeat yang optimal adalah 0.6. Semakin tinggi fraksi gas yang permeat, penyimpangan hasil penelitian terhadap pemodelan semakin tinggi."