Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tdk bisa dicopy"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely.The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy."

"ABSTRAKSengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

ABSTRACTLand dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nomor 109 Tahun 2004 menjadikan kepengurusan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya dikelola oleh lembaga non-struktural bentukan Pemerintah Daerah kembali kepada campur tangan pemerintah langsung dalam pengelolaannya. Perubahan tersebut menyebabkan kepengurusan PKJ TIM menjadi dibawah koordinasi Dinas Pariwasata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Konteks perubahan tejadi karena pengelolaan aset daerah yang memang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah sendiri. Penerimaan hibah dan pertanggungjawaban yang tidak jelas oleh kepengurusan sebelumnya juga menjadi salah satu alasan muncul nya perubahaan tersebut. Dengan berada dibawah struktur pemerintahan, pengurus baru PKJ TIM yaitu Unit Pengelola PKJ TIM mendapatkan dana yang dianggarkan dalam APBD. Pemasukkan dari APBD membuat biaya sewa untuk gedung pertunjukkan dan gedung galeri pameran dihapus. Pengguna cukup membayar biaya retribusi saja yang jauh lebih murah dibanding harga sewa sebelumnya. Namun perubahan tersebut juga banyak disertai resistensi dari kalangan masyarakat seniman. Ketidakpercayaan akan institusi yang dikelola pemerintah disinyalir justru akan menghambat para seniman untuk berkarya. Kekhawatiran seniman tersebut terjadi ketika banya kebijakan manajemen UP PKJ TIM yang malah merepotkan seniman dalam mengurus pertunjukkannya. Hasil penelitian ini adalah belum signifikannya dampak perubahan yang dihasilkan dari adanya regulasi tersebut bagi perkembangan kesenian. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan aset yang belum efektif dan efisien dari segi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.

---

Taman Ismail Marzuki previously managed by non structural institutions formed by the Regional Government back to direct government intervention in its management. The change caused the management of PKJ TIM to be under the coordination of Jakarta Tourism and Culture Office. The context of the change occurs because of the local assets management that should be handled by the Regional Government itself. Grants and liability that are not clear by the previous stewardship is also one of the reasons for the emergence of such changes. Under the governance structure, the new management of PKJ TIM, namely the PKJ TIM Management Unit, get the funds from APBD. Funding from APBD makes the rental cost for the show hall and the exhibition gallery building removed. Users just have to only pay the cost of retribution which is much cheaper than the previous rental price. However, the changes are also accompanied by resistance from the artist community. Distrust of government run institutions allegedly will inhibit the artists to work. The artist 39 s concerns occur when some of PKJ TIM 39 s UP management policies are troublesome to the artist in taking care of his performance. The results of this study is insignificant impact of changes resulting from the regulation for the development of art. This is because the ineffective and inefficient assets management in terms of planning, utilization, and supervision."