Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini menyajikan tentang pengantar etika pemerintahan, penegertian pemerintahan, dan pemerintahan yang baik, etika pemerintahan dan filsafat, etika pemerintahan menurut filasafat barat, etika pemerintahan dalam Asta Brata, etika pemerintahan dalam Amanat Rama dan Naskah Galunggung, nilai utama kebudayaan Bugis dan Minagkabau, Norma-norma etika pemerintahan dan hukum, perbuatan-perbuatan pemerintah tidak patut, dasar-dasar kepatuhan, asas-asa pemerintahan yang patut, dilema etika pemerintahan, motivasi pelanggaran etika jabatan, kode etik pejabat publik, penegakan kode etik, serta masalah pengembangan etika pemerintahan dilihat dari transparansi, laporan kekayaan, pengawasan, peniup peluit dan pemberlakuan peraturan"

"ABSTRAKPerjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini."

"Tesis ini membahas apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan sesuai dengan asas-asas perjanjian dan bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Cabang Sarana Papan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari kebatalan tersebut maka klausul-klausul baku yang memberatkan pihak Pembeli dalam PPJB tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada Pembeli melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

The focus of this study is the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan. The research problem are ?does the standart Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan appropriate with the principles of contract and why does the binding power of the contract?. This reaserch is doctrinaire with statuta approach and conceptual approach. The Reasercher concluded that the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan isn?t appropriate with the principles of contract, so that the contract can be canceled. The consequence is the contract have no binding power and can?t be compulsioned to the buyer by rule of law mechanism."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri pada peraturan pelaksana yakni PMK-163/PMK.03/2012 di KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Simpulan dari penelitian ini adalah asas kemudahan administrasi dan netralitas masih belum diterapkan dalam beberapa aspek pada peraturan PPN atas kebijakan membangun sendiri. PMK-163/PMK.03/2012 tidak berefek pada penambahan jumlah obyek pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdampak pada jumlah penerimaan PPN kegiatan membangun sendiri.

---

The aim of this research is to analyze practice of tax imposition on self constructing activity as regulated in PMK-163/PMK.03/2012 at KPP Pratama South Bekasi and North Bekasi. This research applies qualitative approach, and occupies literature study as well as in depth interview for data collection. The research concludes that the principles of good tax administration and neutrality have not been implemented in several aspects of the regulation. The application of PMK-163/PMK.03/2012 does not give effect to adding object of VAT on self constructing activity, yet has quite significant result on VAT on self constructing activity revenue amount."