Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif post positivist dan teknis analisis data kualitatif. Hasilnya adalah pajak sarang burung walet tidak memenuhi asas revenue productivity dan terdapat beberapa tantangan yang menghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal, yaitu terdiri dari lingkungan habitat burung walet yang harus memiliki ketenangan sehingga BP2D tidak dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, domisili pengusaha sarang burung walet yang mayoritas tidak berada di wilayah yang sama dengan objek pajak, dan tingkat kepatuhan dan tertutupnya kelompok sasaran. Saran untuk pemerintah, yaitu dapat tetap menerapkan kebijakan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet atau kebijakan alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan policy termination sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan membuat kebijakan lain, yaitu kebijakan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seperti yang telah diterapkan di daerah lain. ...... The low contribution of tax revenue of swallow nest in Tegal regency needs a review related to the fulfillment of the principle of revenue productivity. This research aims to analyze swallow nest tax policy in terms of the principle of revenue productivity and the challenge of collecting swallow nest tax in Tegal regency. This research was conducted with quantitative post positivist approach and technical analysis of qualitative data. The result is swallow nest tax does not meet the principle of revenue productivity and there are some obstacles obstruct the collection of swallow nest tax in Tegal regency. The obstacles consist of swallow birds habitat must have quiet place which affect BP2D can not get into the swallow nest building, swallow nest entrepreneurs domicile are mostly not in the same area as the tax object, the level of obedience and closed target group. Suggestions for the government is to keep applying the swallow nest tax policy by optimizing the revenue of the swallow nest tax or other alternative policy the government be able to perform policy termination comply with Article 2 paragraph 4 of Regulation Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and User Charges and make other policies, namely user charges permit for management and exploitation of swallow nest policy as has been applied in other areas.

Abstrak :
Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut. ......The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances.