Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alviza Hindrasari
"Air limbah domestik yang mengalir ke media lingkungan tanpa diolah secara aman dapat menjadi sumber pencemaran yang berpotensi menimbulkan kelangkaan air bersih serta berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik, namun memerlukan biaya investasi dan O&M cukup besar. Sesuai konsep Polluter-Pays Principle, biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dialokasikan pada barang atau jasa yang menyebabkan pencemaran dan ditanggung oleh pencemar.
Di Indonesia kinerja pengelolaan air limbah masih belum memadai (idle capacity) dan sebagian besar layanan belum mencapai cost recovery dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan sistem maupun kesediaan membayar biaya penyambungan ataupun biaya retribusi. Guna menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam, yang saat ini berada dalam tahap pembangunan SPALD-T di wilayah Batam Kota (tahap 1) dan akan beroperasi dalam waktu dekat, maka masyarakat pelanggan air bersih akan ditagihkan biaya layanan air limbah domestik dalam tagihan pemakaian air bersih sebesar 20%-30% dari biaya air bersih.
Kebijakan ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Batam dan untuk dapat mengidentifikasi apakah masyarakat Kota Batam bersedia untuk membayar biaya layanan air limbah domestik tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi masyarakat yang menyadari bahwa air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan selaku pencemar harus membayar sesuai konsep PPP dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik di Kota Batam.
Studi ini menggunakan data hasil survei persepsi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Batam tahun 2020 yang bersumber dari BP Batam dengan responden sebanyak 663 rumah tangga pelanggan air bersih di Kota Batam. Metode analisa regresi logistik biner digunakan dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat yang menyadari air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan memahami konsep selaku pencemar harus membayar memiliki hubungan positif dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik. Temuan dari studi ini dapat menjadi salah satu bukti empiris yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan penerapan tarif atau biaya layanan air limbah domestik.

Domestic wastewater that flows into environmental media without being treated safely can be a source of pollution that has the potential to cause scarcity of clean water and have a negative impact on health and the economy. Efforts to prevent and control this pollution can be carried out through the provision of domestic wastewater treatment facilities, which it requires significant investment and O&M costs. In accordance with the Polluter-Pays Principle concept, the cost of preventing and overcoming pollution must be allocated to goods or services that cause pollution and be borne by the polluter.
In Indonesia, the performance of wastewater management is still inadequate (idle capacity) and most services have not achieved cost recovery due to the low utilization of the system and the willingness to pay connection fees or retribution fees. In order to maintain the continuity of domestic wastewater management services in Batam City, which is currently in the construction phase of the off-site sewage treatment system in the Batam Kota area (phase 1) and will operate in the near future, clean water customers will be billed for domestic wastewater service fee in the clean water usage bill of 20%-30% of the cost of clean water.
This policy is a new thing for the people of Batam City and to be able to identify whether the people of Batam City are willing to pay the cost of domestic wastewater services, this study aims to see the relationship between the perception of the public who realizes that domestic wastewater is a source of pollution and as a polluter must pay according to the PPP concept with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services in Batam City.
This study uses data from the perception survey and the socio-economic conditions of the people of Batam City in 2020 which are sourced from BP Batam with as many as 663 household customers of clean water in Batam City. The binary logistic regression analysis method is used and shows the results that people who are aware that domestic wastewater is a source of pollution and understand the concept that a polluter must pay has a positive relationship with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services. The findings of this study can be one of the empirical evidence that can be used as input in making policies on the application of tariffs or fees for domestic wastewater services
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Theresia Endah Karini Hindriadita
"Pemulihan lingkungan merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Namun, kerapkali hal ini terhambat karena masalah pendanaan, baik mengenai masalah pengelolaan, penyaluran dana, maupun sumber dananya. Peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan pemulihan lingkungan hidup, belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA membentuk suatu sistem pendanaan pemulihan lingkungan yang disebut Superfund Trust Fund yang dibiayai melalui pajak serta ganti rugi dari pencemar. Melalui sistem tersebut dan dengan berpegang pada asas pencemar membayar, diharapkan permasalahan pendanaan pemulihan lingkungan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga tindakan pemulihan atas lingkungan yang rusak dan tercemar bisa segera dilaksanakan.

Restoration is an action that need to be performed when environmental damage occurred. However, this action is frequently hampered by compensation problems, such as the issue of management, distributions, or the source itself. Many regulations in Indonesia, particularly Regulation Number 46 Year 2017 on Environmental Economic Instrument, which expected to be the answer of the compensation issue, failed to accomplish it. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations of compensation for environmental damage and provide a proper solution through normative juridical research, by conducting literature studies and comparison with compensation systems in America under Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA established a system of compensation for environmental damage called Superfund Trust Fund which is financed through taxes and damage from polluters. Using that compensation system and implemented the polluter pays principle, hopefully the compensation for environmental damage in Indonesia can be improved. "
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library