Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan maupun mengeksekusi harta pailit tersebut, baik debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan asas keadaan diam sendiri masih belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga masih menimbulkan banyak kekeliruan dalam penerapannya. Salah satunya adalah terkait dengan penerapan asas keadaan diam terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau terhadap kreditur separatis. Mengacu pada hukum keperdataan, kreditur separatis seharusnya memiliki hak didahulukan untuk melakukan eksekusi sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hak tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu selama harta pailit dalam keadaan diam atau yang disebut juga sebagai masa stay, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas mengenai kesalahan majelis hakim dalam menerapkan asas keadaan diam perkara Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 serta membahas mengenai akibat hukumnya terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau kreditur separatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan asas keadaan diam serta penerapan dan akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Dalam analisis yang dilakukan ditemukan bahwa majelis hakim dalam kasus pada Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan ketentuan periode keadaan diam yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

---

The principle of stay (automatic stay) provides that from the moment it is declared bankrupt by the court, the debtor's insolvent property will be in a state of stay under the general confiscation of the curator, which property will then be managed and taken care of by the curator until the insolvency proceedings end. The general confiscation of the debtor's insolvent property causes no party to be allowed to transfer or execute the bankruptcy property, whether the debtor, creditor, or third party. However, the application of the principle of stay itself is still not comprehensively regulated in Law Number 37 of 2004, so it still causes many errors in its application. One of them is related to the application of the principle of stay to creditors holding guarantees of treasury rights or to separatist creditors. Referring to civil law, separatist creditors should have the right of precedence to carry out their own executions. Meanwhile, in Law Number 37 of 2004, this right must be suspended first as long as the bankruptcy property is in a state of stay, also known as the stay period, which is regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004. This study will examine the panel of judges' error in applying the principle of stay in the case of Decision No. 494 K / Pdt.Sus-Pailit / 2013 and the legal consequences for creditors holding treasury rights guarantees or separatist creditors. The research method used in this study is to use normative juridical research methods by analyzing how the panel of judges applies the principle of stay and its application and legal consequences based on Decision Number 494 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2013. In the analysis, it was found that the judges in the case of Decision No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 had misapplied the law by setting aside the provisions of the period of stay regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana prinsip keberlakuan asas keadaan diam (stay) dalam pemberesan harta pailit, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh kreditor separatis atas jaminan debitor pailit. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Asas keadaan diam adalah sebuah konsep dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa meskipun kreditor separatis (seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya) memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan atas utangnya, pelaksanaan hak tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode penangguhan ini, kreditor separatis tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjalankan hak eksekusinya dan ia baru diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya setelah periode ini berakhir. Meskipun periode penangguhan atau periode keadaan diam (stay) tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang, namun pada prakteknya, masih terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan asas keadaan diam tersebut dalam perkara pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN.Niaga Smg Jo. Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, yakni mengenai kapan dimulai dan berakhirnya periode penangguhan atau periode keadaan diam (stay) yang berpengaruh pada kapan sebenarnya waktu yang tepat di mata hukum untuk kreditor separatis mengeksekusi hak tanggungannya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang disebabkan karena kesalahan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan terkait lainnya.

---

This paper analyzes how the stay principle applies in the resolution of bankruptcy assets, specifically in the execution of mortgage by secured creditors on the collateral of bankrupt debtors. This paper is prepared using doctrinal research methods. The stay principle is a concept in bankruptcy law that stipulates that although a secured creditor (such as a holder of a pledge, fiduciary guarantee, mortgage, hypothec, or other form of collateral) has the right to execute the collateral for its debt, the exercise of that right is suspended for a certain period. During this suspension period, the secured creditor is not allowed by law to exercise its execution rights, and it is only allowed to execute its debt collateral after this period has ended. Although the suspension period or stay period has been defined by law, in practice, there are still disputes and differences of opinion among interested parties regarding the implementation of the stay principle in the case of Decision No. 7/Pdt.Sus-Other Suit/2024/PN.Niaga Smg Jo. Decision No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, namely regarding when the suspension period or the stay period begins and ends, which affects when the the legally appropriate time for the secured creditor to execute its mortgage rights. In this study, it was found that the Judges made an error in providing legal considerations due to the misapplication of the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and other related regulations."