Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
buku ini membahas tentang hukum yang berlaku di indonesia tertulis maupun tidak tertulis beserta asas-asas.

Abstrak :
Abstrak
Perkembangan yang terjadi saat ini, banyak terjadi sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat salim klaim penguasaan hak atas tanah. Sengketa tanah yang dimaksudkan adalah sengketa perdata tentang tanah. Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (litigation). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah tentunya adalah melalui alternative dispute resolution. dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas personalitas

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan atas penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi kepada para kreditur ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Teori yang digunakan atas penerapan hukum tersebut didasari atas asas hukum lex specialis dimana terdapat antara dua atau beberapa aturan yang saling terkait dalam urutan proses penyelesaian kewajiban bank yang dilikuidasi kepada para kreditur dari hasil proses likuidasi. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut. ...... This thesis focuses on the implementation of a bank in liquidation in a settlement obligation to the creditors viewed from the law of Republic Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation. This research is normative juridicial research.The theory that is used for the rule of law is based on the principle of legal lex specialis where there be between two or several the rules of being intertwined in the process of resolving the bank being liquidated. The research is conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in the law regarding deposit insurance corporation and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters.

Abstrak :
Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Permasalahan ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai kekuatan hukum suatu perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dan menguji penerapan asas hukum dalam perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tidak memiliki kekuatan hukum. Argumentasi tersebut dilandaskan pada fakta bahwa perjanjian perdamaian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, berbagai asas dalam hukum kepailitan, hukum perjanjian, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak diterapkan. Penulis memberikan saran agar para legislator dapat mempertimbangkan untuk menyisipkan ketentuan mengenai perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam peraturan pelaksana dan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim pengadilan niaga yang menangani homologasi perdamaian. ......A commercial court-legalised composition plan should be one whose implementation is legally guaranteed and able to provide justice to all parties involved. Yet, Central Jakarta Commercial Court has legalised a composition plan whose contents allow for an amendment of said composition plan to be made outside of the court, as is discussed in this paper. This particular problem is answered by utilising normative-juridical research approach where the Author seeks to examine the legal enforceability of an amendment of a legalised composition plan and identify the implementation of several legal principles within an amendment of a legalised composition plan. The outcome of the research showed that an amendment of a legalised composition plan does not have any legal enforceability. The argumentation is based on the fact that the composition plan violated the provision stated in Article 285 Section 2 of the Law regarding Bankruptcy. Furthermore, legal principles in the fields of bankruptcy law, contract law, and court decisions were not implemented. The Author suggests that legislators consider to include a provision regarding an amendment of a legalised composition plan in a regulation and that Judicial Commission exert a more thorough surveillance on commercial court judges who legalise composition plans.