Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS. ...... Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang adanya fenomena supply and demand yang tidak seimbang antara jumlah awak kapal dengan jumlah kapal yang beroperasional diperairan Indonesia. Dampak dari supply and demand yang tidak seimbang tersebut telah memposisikan para Pelaut pada posisi ?di atas angin?. Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan sistem kompensasi yang dapat memberikan kepuasan kerja awak kapal dan dapat berimplikasi pada kinerja awak kapal. Dalam penulisan ini digunakan kerangka : Untuk mencapai tujuan perusahaan perlu didukung strategi kompensasi yang tepat untuk para awak kapal sehingga para awak kapal dapat loyal dan berdedikasi kepada perusahaan. Penelitian dilaksanakan di lingkup perusahaan melalui penyebaran kuesioner kepada para awak kapal. Analisis hasil terhadap 133 sampel dari populasi 893 awak kapal menunjukkan bahwa pemberdayaan dan kompensasi terbukti positif berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan meningkatkan kinerja awak kapal. Hasil penelitian menyarankan agar pemberdayaan dikaitkan dengan pengukuran prestasi awak kapal sehingga apabila diperdayakan maka akan mampu memberikan prestasi kerja yang diharapkan. Karena itu sebaiknya pemberdayaan dihubungkan dengan kompensasi awak kapal agar mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab pada perusahaan.

---

This thesis discusses the existence of supply and demand phenomena that is unbalanced between the numbers of ship crew with the number of operational vessels in Indonesian waters. The influence from supply and demand that remains un-balanced has put sailors in a ?above the wind? position. Based on the mentioned condition, a compensation system is needed to provide sailors with a sense of job satisfaction which has implications towards their work performance. The framework used in this research paper will be: to reach the company goal, a compensation system is needed to support the workforce and therefore gain their loyalty and dedication towards the company. The research conducted in the scope of the company through the dispersion of questionnaires to the ship crews. The analysis result from a sample of 133 deriving from a population of 893 sailors suggests that the empowerment and compensation proved to show a positive effect on the crew?s job satisfaction and work performance. The research results suggest that empowerment should be associated with crew performance measurement so that when empowered it will be able to give the expected performance. Therefore compensation should be linked to crew empowerment so that they are more motivated to work with a sense of responsibility to the company.

Abstrak :
Inpres no. 5 tahun 2005 mengenai asas cabotage menuntut galangan kapal nasional untuk dapat meningkatkan baik kapasitas produksi maupun reparasi kapal nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola klaster industri perkapalan dalam rangka mendorong daya saing industri perkapalan nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi literatur melalui seminar maupun buku terbitan Departemen Perindustrian, IPERINDO, dan pihak-pihak terkait lainnya. Klaster industri perkapalan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan daya saing industri perkapalan nasional seperti yang telah dibuktikan oleh beberapa negara lain. ......Presidential Instruction no. 5 of 2005 concerning the cabotage principle requires a national shipyard to be able to increase both production and repair capacity of the national board. The purpose of this study to determine the pattern of the shipbuilding industry cluster in order to encourage the competitiveness of the national shipping industry. The method used is by using literature studies through seminars and books published by the Ministry of Industry, IPERINDO, and other relevant parties. Shipbuilding industry cluster is expected to increase the productivity and competitiveness of the national shipping industry as it has been demonstrated by several other countries.

Abstrak :
Karena kebutuhan mendesak akan bahan bakar gas yang semakin langka, maka dilakukan pengadaan Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Gas Alam Cair Terapung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU). Dengan adanya FSRU, pasokan gas bumi dari tempat yang jauh dari sumber gas dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman gas bumi cair (liquified natural gas/LNG). Sebelumnya, pasokan gas bumi hanya dilakukan dengan menggunakan jaringan pipa transmisi. FSRU masih merupakan teknologi yang baru dan keberadaannya di dunia baru 9 buah, digunakan oleh 7 negara, dan baru ada 4 operator FSRU di dunia. FSRU ke-9 akan berada di Indonesia dan Indonesia akan menjadi Negara ke-8 pengguna FSRU. Skripsi ini akan membahas pengadaan FSRU - Jawa Barat, FSRU pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang pengadaannya tidak melalui lelang umum, dalam hubungannya dengan penerapan Asas Cabotage,apakah menyalahi peraturan perundangan yang ada atau tidak. ......Due to the shortage of natural gas supply, Liquified Natural Gas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) has been procured. FSRU makes distribution of natural gas from far away and overland natural gas sources can be happened. The natural gas converted to liquified natural gas (LNG) can be carried by LNG Carrier. Before, natural gas distribution only use pipeline transmission network. FSRU is a new technology. There are only 9 FSRUs in the world used by 8 countries, and there are only 4 FSRU's operators in the world. The 10th FSRU will be in Indonesia and Indonesia will be the 9th country using FSRU. This writing will mostly discuss West Java - FSRU, the first FSRU in Indonesia and South East Asia, which the procurement was not through open tender in relation to implementation of Cabotage Principle, was it in line with government regulation or not.