Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menggambar dan maket bagi seorang arsitek, adalah sebuah "bahasa" yang memiliki "kata-kata" yang mudah dimengerti oleh kalangannya (seputar dunia arsitektur) dan juga oleh para klien yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan arsitek. 'Bahasa" ini sangatlah dinamis dan mudah, dapat dibongkar pasang selama ada kesepakatan bersarna diantara si pengguna 'bahasa* serta dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan arsitektur. Dalam dunia yang serba "instant" saat ini, “bahasa” yang digunakan seringkali mengalami kendala, bukan dari pembentukkannya melainkan dari penyampaiannya. Disatu sisi, dengan keberadaan teknologl informasi, penyampaian "bahasa" dipermudah dan menjadi sangat cepat. Sedangkan di sisi yang lain, keberadaan teknologi informal juga secara sadar dan tidak sadar telah "mengikis" bahkan terkadang "menghilangkan" intuisi “kemanusiaannya" yaitu skala uruang", sehingga secara iangsung dan tidak langsung, sadar dan tidak sadar teknologi informasi dapat menjadi ‘kawan” dan/atau “lawan" pada saat yang bersamaan. Bagaimanakah kurikulum pendidikan arsitektur menanggapi kondisi ini ? Kapankah teknologi informasi perlu diperkenalkan? Sampai sejauh manakah kurikulum dapat mengeksploitasi teknologi informasi?"

"Reformasi birokrasi pemerintah merupakan suatu hal yang pokok dan penting dalam mendorong perubahan pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi memerlukan teknologi informasi yang adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kedepan. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebagai lembaga di bidang teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknologi informasi dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan digitaliasasi tata kelola pemerintahan yang merupakan sasaran strategis Diskominfo untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintahan.

Karya akhir ini merancang infrastruktur teknologi informasi untuk layanan TI yang mendukung tata kelola pemerintahan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa TOGAF dapat membuat sebuah usulan arsitektur teknologi informasi yang sesuai dengan proses bisnis Diskominfo dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan

---

Government bureaucratic reform is a fundamental and important for driving changes in governance. Bureaucratic reform requires adaptive information technology that can adapt to future changes. Communication and Information Aggency of Central Java Province as an institution in information technology sector has an important role in supporting bureaucratic reform in the Central Java Province Government. Good information and communication technology can help to create governance digitalization which is a strategic goal of the Information and Communication Agency to support government bureaucratic reform.

This final project designs information technology infrastructure for IT services that supports governance in Central Java Province. This study uses the Architecture Development Method (ADM) methodology from The Open Group Architecture Framework (TOGAF). In this study the results show that TOGAF can make a proposal of information technology architecture in accordance with the Diskominfo business process in reforming the government bureaucracy.

 

"

"

Kurangnya kesadaran Tata Kelola TI menjadi hambatan untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat melihat masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kesadaran Tata Kelola TI menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, yaitu mengkaji dan menganilisis lebih dalam agar nantinya dapat diketahui secara detail terutama berkaitan dengan area penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan mencari area penting dalam kesadaran Tata Kelola TI yang dikembangkan menjadi sebuah model penilaian yang dapat mengetahui tingkat kesadaran Tata Kelola TI dalam suatu organisasi, dan digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan implementasi Tata Kelola TI dimasa depan secara berkelanjutan. Metodologi penelitian ini terdiri dari 10 tahapan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari studi literatur, pendapat pakar, diskusi kelompok terarah, integrasi dan sinkronisasi, menentukan area penting, membuat model, uji validasi, merancang sistem penilaian dan pengelompokan, uji coba model serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan area paling penting diantara area lainnya dengan memiliki jumlah persentase paling tinggi yaitu 40% serta pada dimensi kesadaran,  perilaku memiliki jumlah persentase paling tinggi sebesar  50%. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem penilaian dan pengelompokan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik (80≤ NK ≤100), sedang (60≤ NK <80) dan kurang (NK<60), dimana NK adalah nilai kesadaran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konkrit dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang Tata Kelola TI, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait tentang implementasi Tata Kelola TI untuk dijadikan dasar guna perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik dimasa depan.

 

---

Lack of awareness of IT Governance is an obstacle to achieving success. Therefore, organizations must be able to see this problem as something that is very significant and should not be underestimated. IT Governance Awareness becomes very important for research, which is to study and analyze more deeply so that later it can be known in detail especially with regard to any important areas that can influence the success in implementing IT Governance. This study aims to find an important area in IT Governance awareness that was developed into an assessment model that can determine the level of IT Governance awareness in an organization and is used as an input that can be used as a reference for improving the implementation of IT Governance in the future on an ongoing basis. This research methodology consists of 10 stages carried out both qualitatively and quantitatively which consist of literature studies, expert opinions, focus group discussions, integration and synchronization, determining important areas, making models, validation tests,  assessment and grouping systems, models testing and ends with conclusions and suggestions. The results obtained from this study stated that risk management is the most important area among other areas by having the highest percentage of 40% and in the dimension of awareness, the behavior has the highest percentage of 50%. In addition, this study also resulted in an assessment and grouping system which was divided into three categories: good (80≤ NK ≤100), moderate (60≤ NK <80) and less (NK<60), where NK is the value of consciousness. Finally, this research is expected to contribute concretely in the development of knowledge, especially in the field of IT Governance, which can later be used as input for relevant stakeholders regarding the implementation of IT Governance which will be used as a basis for efforts to improve the quality of better performance in the future.

 

"