Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Tua merupakan salah satu peninggalan Kolonial Belanda yang ada di Jakarta, dengan susunan orisinilnya yang terinspirasi dari negeri Belanda dan dipadukan dengan konsep kota ideal yang dicetuskan oleh Simon Stevin. Dengan nilai sejarah yang dimilikinya, pemerintah menobatkan Kota Tua sebagai kawasan warisan budaya. Pada tahun 2014, Indonesia mengajukan Kota Tua sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Lalu pada tahun 2016 dilakukan revitalisasi Kali Besar sebagai bentuk pembenahan wilayah Kota Tua menuju warisan budaya dunia. Namun sayang, pada tahun 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) selaku sub-divisi UNESCO mengeluarkan pernyataan bahwa kawasan Kota Tua, tidak layak untuk dijadikan warisan budaya dunia dengan beberapa catatan. Diduga salah satu faktor ditolaknya Kota Tua sebagai warisan budaya dunia adalah adanya politik arsitektur yang terjadi dalam proses revitalisasi Kali Besar, tulisan ini mencoba menganalisa lebih lanjut sejauh mana politik arsitektur dapat menggeser nilai warisan sehingga tidak layak menjadi warisan budaya dunia dengan pendekatan deskriptif.

---

ABSTRACT
Kota Tua is a Dutch Colonial City in Indonesia, with its historical value, the government acclaimed the Kota Tua as a cultural heritage area. In 2014, Indonesia proposed Kota Tua as a UNESCO world cultural heritage. Then, in 2016 revitalization of Kali Besar was carried out as a form of revamping the Old City area towards the world cultural heritage. But unfortunately, in 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) as a UNESCO sub-division stated a statement that the Old City area, is not feasible to be claim as a world cultural heritage with some notes. It is suspected that one of the factors why Kota Tua rejected as a world cultural heritage is the existence of architectural politics that occurred in the revitalization process of Kali Besar, this paper tries to analyze how architectural politics can shift heritage asset value so that not worthy for being world cultural heritage with a descriptive approach.

Abstrak :
Perkembangan kota saat ini mengarah pada terbentuknya ruang sisa, karena proses pembangunan yang memperlakukan bangunan sebagai entitas terisolasi tanpa keterhubungan dengan jalanan dan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman perancang kota dalam mengaitkan hubungan antara bangunan, ruang, dan perilaku manusia dalam desain kota. Akibatnya, kota cenderung mengalami pembangunan yang tidak berkelanjutan, dengan penurunan performa lingkungan, keterasingan sosial, dan peningkatan kejahatan. Istilah ruang sisa dapat menggambarkan ruang kota yang tidak memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungannya, terbentuk secara tidak sengaja selama tahap perencanaan, terisolasi dari jaringan jalan utama, dan tidak diinginkan oleh pengguna dan lingkungan sekitar. Ruang sisa ini banyak ditemui di perkotaan terutama di area bawah jembatan layang. Meskipun telah dilakukan upaya revitalisasi di area bawah jembatan layang, masih saja ditemukan ruang yang tidak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulisan ini akan membahas mengenai pemahaman lebih lanjut tentang aspek yang dapat menunjang keberhasilan suatu ruang sisa yang sudah direvitalisasi menjadi ruang publik. ......The development of cities today leads to the formation of lost spaces, due to the development process that treats buildings as isolated entities with no connection to the streets and the surrounding environment. This is due to the lack of understanding of urban designers in linking the relationship between buildings, spaces, and human behavior in urban design. As a result, cities tend to experience unsustainable development, with reduced environmental performance, social alienation, and increased crime. The term lost space can be described as urban spaces that do not have a positive impact on the community and its environment, formed unintentionally during the planning stage, isolated from the main road network, and undesirable to users and the surrounding environment. The existence of these lost space can be found under bridges. Although revitalization has been done to this under bridge, there are still under bridge that have been revitalized with little visitors that can be found. Therefore, this paper will discuss further understanding of the aspects that can support the success of a lost space that has been revitalized into a public space.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keterhubungan antara arsitektur dan ideologi dalam keterkaitannya dengan ruang kota Pyongyang dan Seoul. Studi berfokus pada ruang kota yang memperlihatkan perbedaan ideologi mendasar antara sosialisme totaliter Korea Utara dan kapitalisme demokratis Korea Selatan. Studi dilakukan melalui pendekatan arsitektur monumental pada lingkup Distrik Chung-guyŏk dan Sub-distrik Yeouido sebagai representasi pusat kota Pyongyang dan Seoul. Arsitektur monumental menjadi kajian spesifik dikarenakan perannya yang mampu menjadi representasi identitas, ideologi, dan memori kolektif suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan bahwa implementasi ideologi yang kontras berpengaruh signifikan dalam menghasilkan tipe arsitektur yang berbeda. Arsitektur Pyongyang memiliki penekanan terhadap fungsinya sebagai media propaganda dan simbolisasi eksplisit terhadap cita-cita ideologi nasional, Juche, serta kekuasaan pemerintah pusat yang absolut. Di sisi lain, arsitektur Seoul lebih berfokus pada penyampaian ideologi secara implisit dan kontekstual, terutama terkait perkembangan ekonomi Korea Selatan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Timur. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada pola penggunaan ruang Pyongyang yang berfokus kepada intensitas, sementara Seoul pada rutinitas dalam membangun keterikatan suatu bangunan monumental terhadap masyarakat kota ......The goal of this study is understanding relationship between architecture and ideology in the context of Pyongyang and Seoul urban areas. This study focuses on ideological contrast between the socialist and totalitarian North Korea and the capitalist democratic South Korea. Through the idea of monumentality, this study discusses the city architecture of Chung-guyŏk District and Yeouido Sub-district, as the city center of Pyongyang and Seoul. Monumental architecture is studied specifically due to its representative function of identity, ideology, and collective memory of the society it belongs to. Based of analysis on the elements of the city, contrast in ideology plays a significant impact in generating different architectural types. On one hand, Pyongyang’s architecture focuses more on its function as a medium of propaganda and explicit symbolization of the national ideology, Juche, along with the absolute power of its national government. On the other hand, Seoul’s architecture is translating the ideology in a more implicit and contextual manner, especially regarding South Korea’s economic boom as one of the leading countries in East Asia. Another underlying difference is on Pyongyang’s spatial pattern which focuses on intensity, compared to Seoul’s focus on frequency in building attachment between a monumental building and the urban society.