Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
A November 2008 ruling of the supreme court of Argentina has chalenged the country's statutory system of trade union monopoly. That the "most representative" union be granted such exclusive powers and rights as to marginalize others within the same industry was found to be inconsistent both with the principle of "Free and democratic trade union organization" enshrined in the ....

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu wilayah walaupun kecil namun mampu menghasilkan berbagai komoditi sudah pasti dipertahankan mati-matian oleh pemiliknya itulah yang menyebabkan mengapa Inggris dan Argentina sama-sama menganggap bahwa negara nya merupakan pemilik sah kepulauan Falkland sebuah gugusan pulau-pulau kecil di Atlantik Selatan Sengketa mengenal kawasan ini yang secara resmi diakui oleh dunia international sejak masalah kedaulatan atas daerah ini diajukan oleh Argentina kesidang umum PBB tahun 1965 akhirnya pecah menjadi konflik terbuka setelah Argentina menduduki Falkland pada April 1982.

Abstrak :
Abstract
Dalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomi Washington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

Abstract
Water resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization.

Abstrak :
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan ini meninjau penerapan prinsip necessity dikaitan dengan sengketa investasi yang terjadi. Penulis menelusuri perkembangan necessity dan penerapannya dalam sengketa, lalu meninjau pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID. Necessity menurut Pasal 25 Draft Articles sulit diterapkan dalam sengketa investasi karena perumusan yang limitatif. Necessity lebih mudah diterapkan dalam BIT yang bersifat lex specialis, yaitu Pasal XI BIT AS - Argentina.

---

According to necessity principle, state can be excused for breach of international law if there are threats to the essential interest of the State. To protect its economy during crisis, Argentine enacted policies that violate investor protection in BIT. Argentine was sued to ICSID, and awards are varied. Some Tribunals accept Argentine's necessity defense, and some others don?t. This thesis revisits the application of necessity principle in the context of investment disputes. Author will trace the development of necessity and its application in various disputes, then analyze related ICSID Tribunal awards. Necessity according Article 25 Draft Articles is considered inapplicable in the context of investment dispute because of its strict formulation. Invocation of necessity is considered less difficult if stipulated in BIT as lex specialis, in this particular case is Article XI of US - Argentina BIT.