Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tekanan publik Ameriika terutama kalangan LSM dan kelompok konsumen akibat tuduhan pelanggaran HAM terutama eksploitasi buruh sejak tahun 90-an membuat banyak perusahaan multinational termasuk Gap membuat barikade melalui pelaksanaan Code of Conduct. Code of Conduct adalah satu set aturan dan etika bisnis yang memuat aspek-aspek dasar hak asasi manusia khususnya dalam bidang perburuhan seperti yang harus diikuti oleh setiap vendor, pabrik, atau subkontraktor sebagai prasyarat untuk melakukan transaksi bisnis. Isi Code of Conduct terdiri dari penghormatan terhadap hukum setempat, pembatasan jam kerja, larangan penggunaaan buruh paksa dan buruh anak, kebebasan berserikat, pembayaran upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan non-diskriminasi. Banyak pihak yang melihat bahwa Code of Conduct merupakan bagian dari startegi kehumasan semata. Oleh karena itu tujuan penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini adalah untuk melihat pelaksanaan Code of Conduct sebagai upaya public relations dalam menghadapi tekanan dari publik terutama dari kalangan LSM seperti aktivis HAM, gerakan buruh, konsumen, pelajar dan mahasiswa. Masalah yang diidentifikasi dalam thesis ini adalah kegiatan public relations melalui penerapan Code of Conduct termasuk bagaimana perusahaan Gap sebagai suatu institusi bisnis melakukan aktivitas HAM perburuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagai insitusi bisnis ternyata menunjukan bahwa Code of Conduct bukan semata-mata berfungsi sebagai alat PR, namun lebih jauh telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang diperlihatkan dengan kerjasama berbagai LSM dan pemutusan hubungan bisnis dengan partner bisnisnya yang melakukan pelanggaran isi dari Code of Conduct. Many multinational company like Gap, due to growing pressure from American public particularly from non-government organizations and consumer group on human rights violations has created their own Code of Conduct. This voluntary business ethic comprised of a set of rule of basic labor rights as a compulsory measurements for each business partner e.g. vendors, factories, and subcontractors, as a condition to engage business transaction with Gap. Code of Conduct covers a full compliance with the laws of their respective countries, stipulating among others limitation of working hours, the prohibition of forced and child labor, minimum wage, workers health and safety, non-discriminatory policy, etc. Outside parties such as NGO's tend to see that this constitutes of public relations spin, hence the purpose of this research which using case study is to identify the implementation of Code of Conduct under the pressure from labor and human rights movement. Key issues in this thesis is to investigate whether or not there was a deliberate attempts to use the Code of Conduct as public relations gimmick amid a business environment. The research result revealed that COC is not merely a public relations tool as there were many actual engagement with various non-government organizations and the termination of business relationships with its business partners due to Code of Conduct violations.

Abstrak :
Paper ini bertujuan untuk mengetahui struktur daya saing dan pola tata kelola rantai nilai industri aparel Indonesia dalam rantai nilai global serta mengembangkan strategi industri aparel Indonesia masa depan. Penelitian ini merupakan studi kasus untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan industri aparel Indonesia mampu bertahan ditengah persaingan global meskipun diterpa berbagai permasalahan. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan industri aparel Indonesia melambat. Untuk memahami lebih jauh mengapa industri aparel Indonesia mengalami stagnasi, dilakukan analisis rantai nilai dan melihat faktor pembatas dengan model sistem dinamis.Struktur daya saing unik telah terbentuk pada industri aparel Indonesia, dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan industri aparel Indonesia mampu bertahan ditengah persaingan global adalah keberhasilan memproduksi barang medium-up, yang utamanya ditentukan oleh 2 faktor dari Cho, yaitu: 1 wirausaha dan 2 peluang serta satu faktor baru, yaitu 3 hubungan historis berdasarkan trust. Akibat dari keberhasilan memproduksi barang medium-up, dua faktor yaitu: 4 tenaga kerja serta 5 manajer dan insinyur professional, yang tadinya merupakan penghambat merubah menjadi pendorong peningkatan daya saing industri aparel Indonesia.Penyebab adanya stagnasi pada ekspor produk aparel adalah karena industri aparel Indonesia hanya melakukan aktivitas yang bernilai tambah rendah, dimana tingkatan keterlibatan pada rantai nilai adalah original equipment manufacturing OEM . Meskipun sudah memproduksi produk yang medium-up, pada umumnya industri aparel Indonesia belum siap untuk memasuki ODM dan OBM karena keterbatasan sumber daya. Pola tata kelola adalah relational. Disamping itu, penyebab lain adalah kurangnya kapasitas produksi. Jadi, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan share ekspor adalah dengan membuat kebijakan yang membuat entrepreneurs berminat untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM serta kapasitas mesin dan peralatan.

---

This paper aims to identify the competitiveness structure and the value chain governance pattern of Indonesia apparel industries in global value chain and also develop future strategy of Indonesia apparel industry. The research is a case study to determine the factors that enable Indonesian apparel industry to survive in global competition even hit by several problems using Cho rsquo s Nine Factor model. Although Indonesia apparel industry can survive in global competition, the growth gets slower. In order to analyze why Indonesia apparel industry is stagnant, an analysis on Gereffi rsquo s value chain model is conducted, and restricting factors are analyzed by using a system dynamics model.Unique competitiveness structure has been developing in Indonesia apparel industry, where the research shows that Indonesia apparel industry rsquo s competitiveness is caused by the movement to medium up products. The drivers are only two out of nine Cho rsquo s factors, namely 1 entrepreneurs and 2 opportunities. There is one new factor that makes the movement become successful, which is 3 historical relationship based on trust. As the result of the product upgrading to medium up goods successfully, there are two other factors that support the enhancement of the Indonesia apparel industry competitiveness, namely 4 workers and 5 professional. While, three factors hindering competitiveness, which are 6 business environment, 7 supporting and related industry, and 8 politicians and bureaucrats, could be solved even by increasing cost. And 9 domestic demand, even though it does not hinder, it does not support the competitiveness.The reason that the export is stagnant is that Indonesia apparel industry only involves in lower value added activity, where the stage of involvement in value chain is original equipment manufacturing OEM . In grneral, Indonesia apparel industry is not ready to perform functional upgrading to original design manufacturing ODM and or original brand name manufacturing OBM , due to the limitation of resources. The workers and professionals are enough for OEM, but have to increase to perform funcrional upgrading to ODM and or OBM. The value chain governance pattern is relational.The strategies that can be done in order to promote Indonesia apparel industry are to encourage entrepreneurs to invest in order 1 to increase the capacity of workers and professionals, both quality and quantity 2 to increase the production capacity.

Abstrak :
Meskipun semakin terlibat dalam Jaringan Produksi Global GPN , sektor pakaian jadi Indonesia masih berjuang untuk memastikan upah yang layak. Studi ini membuat upaya khusus untuk memperjelas hubungan erat antara upah layak dan keterlibatan perusahaan di GPN dalam industri pakaian jadi Indonesia. Secara khusus, studi ini menguji upah riil dan upah memadai pekerja produksi dalam kerangka upah layak di sektor pakaian jadi Indonesia dengan peningkatan GPN. Temuannya adalah bahwa semakin tinggi partisipasi perusahaan dalam GPN maka upah pekerja akan semakin lebih baik. Sayangnya, meskipun keterlibatan industri pakaian jadi Indonesia di GPN berkembang, tetapi para pekerja produksi kurang mendapat manfaat darinya. Upah mereka masih cenderung rendah dan stagnan. ......Despite growing engagement in Global Production Networks GPNs , the Indonesian apparel sector is still struggling to ensure decent wages. This study makes a particular attempt to clarify the close links between decent wages and firm's engagement in GPNs in the Indonesian apparel industry. More specifically, this paper examines the real wages and adequate wages of production workers within the decent wages framework in the country's apparel sector with the expansion of GPNs. It finds that the higher the engagement in GPNs, the better wages will be. Unfortunately, although the engagement of Indonesia 39 s apparel industry in GPNs is growing, the production workers are less likely to benefit from it. Their wages are still low and stagnant.

Abstrak :
Seiring dengan meningkatnya kompetisi global, pemerintah dan swasta mencari solusi untuk meningkatkan daya saing dari industri tekstil dan pakaian jadi. Industri 4.0 dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Meski demikian, implementasi Industri 4.0 mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan rencana jangka panjang untuk adopsi Industri 4.0 yang bernama Making Indonesia 4.0. Tetapi, apakah kebijakan -kebijakan tersebut mampu menyukseskan adopsi Industri 4.0 masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh struktur kebijakan yang mampu mendorong atau membatasi adopsi teknologi Industri 4.0 pada sektor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan bagaimana industri tekstil dan pakaian jadi dapat lebih cepat mengadopsi teknologi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan peran masing-masing aktor di dalamnya.